alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Bupati Rombak Plt Kepala OPD hingga Camat

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Bupati Ikfina Fahmawati melakukan perombakan sejumlah pelaksanaan tugas (plt) kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hingga jajaran camat. Pergantian pucuk pimpinan OPD dan wilayah ini untuk mengisi kekosongan pejabat definitif.

’’Penjabatnya saja yang diganti, statusnya masih plt,’’ ungkap Kepala BKPP Kabupaten Mojokerto Susantoso. Menurutnya, pengisian plt ini menjadi hak kepala daerah di tengah menunggu pengisian pejabat definitif. Pergantian ini didasarkan pada pertimbangan kompetensi pejabat.

Kebijakan bupati melakukan pergantian plt kepala OPD melalui beberapa pertimbangan. Termasuk pertimbangan perundang-undangan. Apalagi, sesuai SE Mendagri Nomor 820/6923/SJ tentang Larangan Penggantian Pejabat. Khusus pasal 71 ayat (2)  menyatakan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Termasuk, enam bulan setelah selesai penetapan pasangan calon pemenang pilkada larangan mutasi oleh kepala daerah juga masih berlaku sama. Jika pengajuan pengisian jabatan lowong dilakukan saat ini, tentu bakal jauh dari semangat perubahan di lingkungan pemkab. ’’Atas kekosongan itu, akhirnya harus diisi plt agar roda pemerintahan tetap jalan karena belum bisa melakukan mutasi,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Kabupaten Mulai PTM, Kota Kembali Daring

Kebijakan tersebut juga dianggap tak menyalahi aturan dengan masa maksimal tiga bulan. ’’Jadi, tiap tiga bulan ada perpanjangan sambil menunggu pejabat definitif. Itu menjadi hak prerogatif bupati,’’ katanya.

Dari data yang ada, sejumlah pejabat yang mengisi kekosongan sebagai plt di antaranya, Asisten I dan II Setdakab Mojokerto diisi Didik Chusnul Yakin dan Dyan Anggrahini Sulistiyowati. Dari sebelumnya dijabat Nugraha Budi Sulistya dan Hariyono. Sedangkan untuk Inspektorat kini diisi Poedji Widodo dari sebelumnya dijabat Noerhono, Disperindag diisi Iwan Abdillah dari sebelumnya diisi Bambang Purwanto, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dijabat Mokhamad Riduwan dari sebelumnya diisi Abdulloh Muhtar. Sedangkan untuk BPBD kini dijabat Ludfi Ariyono setelah Kepala Pelaksanaan BPBD M. Zaini memasuki masa pensiun.

Baca Juga :  Capaian Vaksin, Kota Mojokerto Masuk 16 Besar di Indonesia

Tak hanya eselon dua, sejumlah eselon tiga di tingkat camat dan kabag juga ada pergeseran. Camat Jetis yang sebelumnya diisi Tri Cahyo Harianto, kini diisi Norman Handhito; Kutorejo yang sebelumnya dijabat Rachmat Suharyono, kini diisi Nunuk Djadmiko; Gedeg yang sebelumnya dijabat M. Taufiqurrohman kini diisi Amsar Azhari, serta Camat Jatirejo kini diisi Masluckman dari sebelumnya dijabat Tri Raharjo.

Sedangkan untuk Plt Kabag Perencanaan dan Keuangan kini diisi Zaqqi dari sebelumnya Tupi Mardani, Kabag Organisasi diisi Rachmat Suharyono dari sebelumnya Sulistyowati, serta Plt Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam kini diisi Rinaldi Rizal Sabirin dari sebelumnya dijabat Zaqqi. 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Bupati Ikfina Fahmawati melakukan perombakan sejumlah pelaksanaan tugas (plt) kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hingga jajaran camat. Pergantian pucuk pimpinan OPD dan wilayah ini untuk mengisi kekosongan pejabat definitif.

’’Penjabatnya saja yang diganti, statusnya masih plt,’’ ungkap Kepala BKPP Kabupaten Mojokerto Susantoso. Menurutnya, pengisian plt ini menjadi hak kepala daerah di tengah menunggu pengisian pejabat definitif. Pergantian ini didasarkan pada pertimbangan kompetensi pejabat.

Kebijakan bupati melakukan pergantian plt kepala OPD melalui beberapa pertimbangan. Termasuk pertimbangan perundang-undangan. Apalagi, sesuai SE Mendagri Nomor 820/6923/SJ tentang Larangan Penggantian Pejabat. Khusus pasal 71 ayat (2)  menyatakan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Termasuk, enam bulan setelah selesai penetapan pasangan calon pemenang pilkada larangan mutasi oleh kepala daerah juga masih berlaku sama. Jika pengajuan pengisian jabatan lowong dilakukan saat ini, tentu bakal jauh dari semangat perubahan di lingkungan pemkab. ’’Atas kekosongan itu, akhirnya harus diisi plt agar roda pemerintahan tetap jalan karena belum bisa melakukan mutasi,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Norman Handhito Dilantik Kadisbudporapar, Tiga PR Besar Menanti

Kebijakan tersebut juga dianggap tak menyalahi aturan dengan masa maksimal tiga bulan. ’’Jadi, tiap tiga bulan ada perpanjangan sambil menunggu pejabat definitif. Itu menjadi hak prerogatif bupati,’’ katanya.

Dari data yang ada, sejumlah pejabat yang mengisi kekosongan sebagai plt di antaranya, Asisten I dan II Setdakab Mojokerto diisi Didik Chusnul Yakin dan Dyan Anggrahini Sulistiyowati. Dari sebelumnya dijabat Nugraha Budi Sulistya dan Hariyono. Sedangkan untuk Inspektorat kini diisi Poedji Widodo dari sebelumnya dijabat Noerhono, Disperindag diisi Iwan Abdillah dari sebelumnya diisi Bambang Purwanto, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dijabat Mokhamad Riduwan dari sebelumnya diisi Abdulloh Muhtar. Sedangkan untuk BPBD kini dijabat Ludfi Ariyono setelah Kepala Pelaksanaan BPBD M. Zaini memasuki masa pensiun.

Baca Juga :  Ramadan Tahun Ini, Masjid Boleh Gelar Tarawih Berjamaah dan Tadarus

Tak hanya eselon dua, sejumlah eselon tiga di tingkat camat dan kabag juga ada pergeseran. Camat Jetis yang sebelumnya diisi Tri Cahyo Harianto, kini diisi Norman Handhito; Kutorejo yang sebelumnya dijabat Rachmat Suharyono, kini diisi Nunuk Djadmiko; Gedeg yang sebelumnya dijabat M. Taufiqurrohman kini diisi Amsar Azhari, serta Camat Jatirejo kini diisi Masluckman dari sebelumnya dijabat Tri Raharjo.

- Advertisement -

Sedangkan untuk Plt Kabag Perencanaan dan Keuangan kini diisi Zaqqi dari sebelumnya Tupi Mardani, Kabag Organisasi diisi Rachmat Suharyono dari sebelumnya Sulistyowati, serta Plt Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam kini diisi Rinaldi Rizal Sabirin dari sebelumnya dijabat Zaqqi. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/