alexametrics
28.8 C
Mojokerto
Sunday, May 22, 2022

Diselingkuhi, 10 Guru Ajukan Cerai

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Meski guru dipandang masyarakat sebagai kaum terdidik, namun ini tak menghalangi mereka mengajukan cerai. Tahun lalu, tercatat sebanyak 10 tenaga pendidik di lingkup Dinas Pendidikan (Dispendik) kabupaten mengajukan cerai.

Kasi Tenaga Nonteknis (TNT) Dispendik Kabupaten Mojokerto Haris Wibisono mengatakan proses perceraian di kalangan ASN tidak mudah. Terbukti, dari 10 guru yang mengajukan cerai tahun lalu, semuanya masih belum memiliki akte cerai.

Dirincinya, sebanyak tujuh orang saat ini masih dalam pembinaan. Kemudian dua guru sedang diproses Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Lalu, sisanya tengah menunggu perubahan keputusan pasangan. ’’Setiap guru yang akan mengajukan perceraian akan menjalani pembinaan berkali-kali sebelum mendapatkan izin dari pemda. Karena memang harus menjalani proses yang berjenjang,’’ ujarnya.

Haris melanjutkan, tenaga pendidik di semua jenjang yang sedang menjalani proses gugat cerai harus mendapatkan pembinaan dari lembaga, yaitu kepala sekolah. Pembinaan dilakukan minimal tiga kali.

Baca Juga :  Menebus Dosa Lama

Selanjutnya, jika proses di lembaga tidak mencapai kata sepakat maka proses pun dilanjutkan ke dispendik. Sebelum menaikkan pengajuan ke BKPSDM, dispendik juga masih akan melakukan pembinaan lagi minimal tiga sampai empat kali. ’’Tapi, kalau di sini (dispendik) sudah bisa, kita stagnan, berhenti dulu, baru nanti ada perbaikan. Beda lagi kalau memang mau tetap cerai baru diajukan ke BKPSDM,’’ imbuhnya.

Dikatakannya, motif perceraian kalangan tenaga pendidik masih dipicu dari hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga. Rata-rata perceraian tersebut bermula dari pihak suami yang kedapatan selingkuh. Sehingga, dominan kasus perceraian guru diajukan pihak istri. ’’Trennya masih dominan banyak perempuan yang ngajukan,’’ jelasnya. Adapun, rentang usia guru yang mengajukan perceraian mulai dari 33 sampai 55 tahun. 

Baca Juga :  Rehab Bangunan di P-APBD 2020, Hanya Sentuh 10 Sekolah

Perceraian di kalangan ASN, lanjutnya, bisa berdampak pada gaji pasca keduanya dinyatakan resmi bercerai. Yakni hilangnya tunjangan suami yang diikutkan oleh istri. Jadi, lanjut dia, semisal suami merupakan pegawai swasta sedangkan istri ASN kemudian cerai, otomatis ASN tersebut sudah tidak bisa mendapatkan tunjangan suami lagi. ’’Kalau keputusan sudah bulat, tunjangan suami ditiadakan. Dan nanti kalau pun masih ada, yang bersangkutan bisa mengembalikan,’’ jelasnya.

Selain berdampak pada tunjangan, tenaga pendidik yang mengajukan perceraian juga bisa mendapat sanksi. Hal itu berkaitan dengan aturan izin cerai ASN diatur sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 45/1990 tentang Perubahan Atas PP/10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS. Artinya, ketika ada ASN yang terlibat perceraian maka harus mengurus izin. Jika tidak, pegawai tersebut bisa dikenai sanksi disiplin berupa penurunan pangkat hingga pemecatan. (oce/fen)

 

 

 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Meski guru dipandang masyarakat sebagai kaum terdidik, namun ini tak menghalangi mereka mengajukan cerai. Tahun lalu, tercatat sebanyak 10 tenaga pendidik di lingkup Dinas Pendidikan (Dispendik) kabupaten mengajukan cerai.

Kasi Tenaga Nonteknis (TNT) Dispendik Kabupaten Mojokerto Haris Wibisono mengatakan proses perceraian di kalangan ASN tidak mudah. Terbukti, dari 10 guru yang mengajukan cerai tahun lalu, semuanya masih belum memiliki akte cerai.

Dirincinya, sebanyak tujuh orang saat ini masih dalam pembinaan. Kemudian dua guru sedang diproses Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Lalu, sisanya tengah menunggu perubahan keputusan pasangan. ’’Setiap guru yang akan mengajukan perceraian akan menjalani pembinaan berkali-kali sebelum mendapatkan izin dari pemda. Karena memang harus menjalani proses yang berjenjang,’’ ujarnya.

Haris melanjutkan, tenaga pendidik di semua jenjang yang sedang menjalani proses gugat cerai harus mendapatkan pembinaan dari lembaga, yaitu kepala sekolah. Pembinaan dilakukan minimal tiga kali.

Baca Juga :  Rehab Bangunan di P-APBD 2020, Hanya Sentuh 10 Sekolah

Selanjutnya, jika proses di lembaga tidak mencapai kata sepakat maka proses pun dilanjutkan ke dispendik. Sebelum menaikkan pengajuan ke BKPSDM, dispendik juga masih akan melakukan pembinaan lagi minimal tiga sampai empat kali. ’’Tapi, kalau di sini (dispendik) sudah bisa, kita stagnan, berhenti dulu, baru nanti ada perbaikan. Beda lagi kalau memang mau tetap cerai baru diajukan ke BKPSDM,’’ imbuhnya.

Dikatakannya, motif perceraian kalangan tenaga pendidik masih dipicu dari hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga. Rata-rata perceraian tersebut bermula dari pihak suami yang kedapatan selingkuh. Sehingga, dominan kasus perceraian guru diajukan pihak istri. ’’Trennya masih dominan banyak perempuan yang ngajukan,’’ jelasnya. Adapun, rentang usia guru yang mengajukan perceraian mulai dari 33 sampai 55 tahun. 

Baca Juga :  56 Komunitas Serentak Bagikan 700 Paket Kurban
- Advertisement -

Perceraian di kalangan ASN, lanjutnya, bisa berdampak pada gaji pasca keduanya dinyatakan resmi bercerai. Yakni hilangnya tunjangan suami yang diikutkan oleh istri. Jadi, lanjut dia, semisal suami merupakan pegawai swasta sedangkan istri ASN kemudian cerai, otomatis ASN tersebut sudah tidak bisa mendapatkan tunjangan suami lagi. ’’Kalau keputusan sudah bulat, tunjangan suami ditiadakan. Dan nanti kalau pun masih ada, yang bersangkutan bisa mengembalikan,’’ jelasnya.

Selain berdampak pada tunjangan, tenaga pendidik yang mengajukan perceraian juga bisa mendapat sanksi. Hal itu berkaitan dengan aturan izin cerai ASN diatur sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 45/1990 tentang Perubahan Atas PP/10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS. Artinya, ketika ada ASN yang terlibat perceraian maka harus mengurus izin. Jika tidak, pegawai tersebut bisa dikenai sanksi disiplin berupa penurunan pangkat hingga pemecatan. (oce/fen)

 

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/