alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Monday, May 23, 2022

Status Darurat Bencana Diperpanjang

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Mojokerto diperpanjang. Musim yang tak menentu, membuat wilayah ini masih berpotensi dilanda berbagai bencana alam.

’’Perpanjangan status tanggap darurat bencana ini terhitung 1 Januari sampai 28 Februari,’’ ungkap Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Djoko Supangkat, kemarin.

Perpanjangan status tanggap darurat bencana ini sudah disodorkan ke Bupati Mojokerto. Sejumlah faktor pun jadi pemicu. Salah satunya, masih masuk musim penghujan yang cukup berpotensi terjadi bencana alam. Baik longsor, banjir, hingga angin puting beliung.  ’’Perpanjangan ini juga untuk mensikapi perbaikan jembatan Talonbrak yang tergerus derasnya kali Lamong November lalu,’’ tegasnya.

Karena tahun lalu terganjal sempitnya waktu dalam pengerjaan, lanjut Djoko, perbaikan gagal dan direalisasikan tahun ini. Disebutnya, dengan status ini, perbaikan secara darurat bisa dilakukan dengan dana Biaya Tak Terduga (BTT).

Baca Juga :  Pengelola Wisata Dapat Angin Segar

Hasil perhitungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), perbaikan itu membutuhkan biaya tak sedikit capai Rp 572 juta. ’’Rencana anggaran biaya ini sudah diajukan oleh PUPR dan mendapatkan review dari Inspektorat. Tinggal eksekusinya di BTT tahun anggaran 2022,’’ jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menegaskan, status tanggap darurat bencana hidrometeorologi merupakan tanggap darurat terhadap banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang. Dengan status tanggap darurat ini, seluruh biaya yang disebabkan bencana alam akan ditanggung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui BTT.

Seperti, perbaikan jembatan Talunbrak, Desa Talunblandong, Kecamatan Dawarblandong yang rusak setelah diterjang arus Kali Lamong, November lalu. ’’Selain darurat, ini juga menyangkut keselamatan bersama. Maka, pemerintah daerah harus segera bertindak untuk perbaikan. Karena jembatan ini biasa digunakan warga untuk kegiatan sehari-hari,’’ katanya. (ori/ron)

Baca Juga :  Bocah SD Asal Ngabar Tenggelam di Kali Pelabuhan Mojokerto

 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Mojokerto diperpanjang. Musim yang tak menentu, membuat wilayah ini masih berpotensi dilanda berbagai bencana alam.

’’Perpanjangan status tanggap darurat bencana ini terhitung 1 Januari sampai 28 Februari,’’ ungkap Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Djoko Supangkat, kemarin.

Perpanjangan status tanggap darurat bencana ini sudah disodorkan ke Bupati Mojokerto. Sejumlah faktor pun jadi pemicu. Salah satunya, masih masuk musim penghujan yang cukup berpotensi terjadi bencana alam. Baik longsor, banjir, hingga angin puting beliung.  ’’Perpanjangan ini juga untuk mensikapi perbaikan jembatan Talonbrak yang tergerus derasnya kali Lamong November lalu,’’ tegasnya.

Karena tahun lalu terganjal sempitnya waktu dalam pengerjaan, lanjut Djoko, perbaikan gagal dan direalisasikan tahun ini. Disebutnya, dengan status ini, perbaikan secara darurat bisa dilakukan dengan dana Biaya Tak Terduga (BTT).

Baca Juga :  Kenaikan Gaji DPRD Tunggu Restu Gubernur

Hasil perhitungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), perbaikan itu membutuhkan biaya tak sedikit capai Rp 572 juta. ’’Rencana anggaran biaya ini sudah diajukan oleh PUPR dan mendapatkan review dari Inspektorat. Tinggal eksekusinya di BTT tahun anggaran 2022,’’ jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menegaskan, status tanggap darurat bencana hidrometeorologi merupakan tanggap darurat terhadap banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang. Dengan status tanggap darurat ini, seluruh biaya yang disebabkan bencana alam akan ditanggung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui BTT.

- Advertisement -

Seperti, perbaikan jembatan Talunbrak, Desa Talunblandong, Kecamatan Dawarblandong yang rusak setelah diterjang arus Kali Lamong, November lalu. ’’Selain darurat, ini juga menyangkut keselamatan bersama. Maka, pemerintah daerah harus segera bertindak untuk perbaikan. Karena jembatan ini biasa digunakan warga untuk kegiatan sehari-hari,’’ katanya. (ori/ron)

Baca Juga :  Pendapatan Tiga OPD Anjlok

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/