alexametrics
26.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Bawaslu Wanti-Wanti Agar Plt Bupati Gelar Mutasi

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto- Kewenangan Pungkasiadi dalam merombak struktur pejabat di internal Pemkab Mojokerto semakin terbatas. Pasalnya, Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah mengeluarkan sejumlah larangan bagi kepala daerah dalam membuat atau memutuskan kebijakan trategis. Termasuk melantik dan memutasi pejabat selama proses tahapan Pilkada 2020 berlangsung.

Larangan tersebut bahkan berlaku aktif, terhitung mulai Rabu (8/1) besok, atau enam bulan sebelum penetapan pasangan calon (paslon) oleh KPU Kabupaten Mojokerto. Ancaman pidana tak bisa dielakkan bagi Pung yang turut berniat running di pilbup jika keukeuh melantik pejabat eselon II yang terpilih dari hasil lelang beberapa waktu.

Artinya, sisa dua hari ke depan menjadi kesempatan terakhir bagi Pung untuk merombak struktur pembantunya. ’’Edaran sudah kita luncurkan ke Plt bupati. Ada beberapa poin yang disampaikan, termasuk larangan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon,’’ terang Afidatusolikha, Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto, kemarin.

Baca Juga :  Menang Lelang Jabatan, Nasib Sembilan Pejabat Menggantung

Dalam edaran Bawaslu bernomor 321/K.JI-15/PM.00.02/1/2020, tertanggal 2 Januari itu, Bawaslu menekankan pencegahan atas potensi pelanggaran yang muncul selama tahapan pilkada berlangsung. Termasuk proses pelantikan dan mutasi pejabat di internal pemkab yang dianggap rentan muncul konflik kepentingan.

Bahkan, larangan tersebut juga tertera di UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dimana, kepala daerah dilarang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

Termasuk bagi Pung sendiri sebagai petahana yang bakal meramaikan bursa Pilkada 2020. Mutasi dinilai sebagai salah satu bentuk kebijakan strategis sesuai UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga, dianggap rentan muncul konflik kepentingan ketika Pung ngotot menggelar selama proses tahapan pemilihan berlangsung.

Baca Juga :  DPRD Kritik Aturan Kawasan tanpa Rokok

’’Dalam PKPU Nomor 16 Tahun 2019, penetapan paslon tertera tanggal 8 Juli 2020. Jika dihitung mundur, maka batasan enam bulan dimulai 8 Januari besok,’’ imbuhnya. Meski demikian, masih ada celah bagi Pung untuk melantik pejabat meski melewat 8 Januari. Celah tersebut andai pemkab mendapat izin mutasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu yang bisa dimanfaatkan jika dalam dua hari kedepan ia tak kunjung menetapkan sembilan pejabat terpilih hasil lelang jabatan yang telah bergulir sejak November lalu. ’’Ada pengecualian, tapi harus dibuktikan dengan izin yang dikeluarkan Kementerian,’’ pungkas mantan Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto ini.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto- Kewenangan Pungkasiadi dalam merombak struktur pejabat di internal Pemkab Mojokerto semakin terbatas. Pasalnya, Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah mengeluarkan sejumlah larangan bagi kepala daerah dalam membuat atau memutuskan kebijakan trategis. Termasuk melantik dan memutasi pejabat selama proses tahapan Pilkada 2020 berlangsung.

Larangan tersebut bahkan berlaku aktif, terhitung mulai Rabu (8/1) besok, atau enam bulan sebelum penetapan pasangan calon (paslon) oleh KPU Kabupaten Mojokerto. Ancaman pidana tak bisa dielakkan bagi Pung yang turut berniat running di pilbup jika keukeuh melantik pejabat eselon II yang terpilih dari hasil lelang beberapa waktu.

Artinya, sisa dua hari ke depan menjadi kesempatan terakhir bagi Pung untuk merombak struktur pembantunya. ’’Edaran sudah kita luncurkan ke Plt bupati. Ada beberapa poin yang disampaikan, termasuk larangan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon,’’ terang Afidatusolikha, Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto, kemarin.

Baca Juga :  Hemodialisa Adalah Penyambung Hidup Sabar

Dalam edaran Bawaslu bernomor 321/K.JI-15/PM.00.02/1/2020, tertanggal 2 Januari itu, Bawaslu menekankan pencegahan atas potensi pelanggaran yang muncul selama tahapan pilkada berlangsung. Termasuk proses pelantikan dan mutasi pejabat di internal pemkab yang dianggap rentan muncul konflik kepentingan.

Bahkan, larangan tersebut juga tertera di UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dimana, kepala daerah dilarang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

Termasuk bagi Pung sendiri sebagai petahana yang bakal meramaikan bursa Pilkada 2020. Mutasi dinilai sebagai salah satu bentuk kebijakan strategis sesuai UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga, dianggap rentan muncul konflik kepentingan ketika Pung ngotot menggelar selama proses tahapan pemilihan berlangsung.

Baca Juga :  PAD Kabupaten Mojokerto 2019 Surplus
- Advertisement -

’’Dalam PKPU Nomor 16 Tahun 2019, penetapan paslon tertera tanggal 8 Juli 2020. Jika dihitung mundur, maka batasan enam bulan dimulai 8 Januari besok,’’ imbuhnya. Meski demikian, masih ada celah bagi Pung untuk melantik pejabat meski melewat 8 Januari. Celah tersebut andai pemkab mendapat izin mutasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu yang bisa dimanfaatkan jika dalam dua hari kedepan ia tak kunjung menetapkan sembilan pejabat terpilih hasil lelang jabatan yang telah bergulir sejak November lalu. ’’Ada pengecualian, tapi harus dibuktikan dengan izin yang dikeluarkan Kementerian,’’ pungkas mantan Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto ini.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/