alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Siswa Miskin pun Tak Mampu Bayar SPP

MOJOKERTO – Dikelolanya SMAN dan SMKN dari Pemkot Mojokerto ke Provinsi Jatim, membuat siswa harus kembali membayar kewajiban iuran SPP. Tidak sedikit dari dari siswa mengajukan keringanan kepada pihak sekolah karena tak mampu membayar.

Berdasarkan SE Gubernur Jatim, SPP di Kota Onde-Onde untuk jenjang SMAN ditetapkan sebesar Rp 95 ribu, sedangkan SMKN nonteknik Rp 120 ribu, dan SMKN teknik Rp 150 ribu per siswa per bulan. Sebagian kalangan pun merasa keberatan. Mengingat, tahun lalu, pemkot menyokong program pendidikan gratis yang disalurkan melalui bantuan siswa kota (Basisko).

Ketua MKKS SMAN Kota Mojokerto, Muhammad Umar menyatakan, semua SMAN di kota menerapkan iuran SPP sesuai SE, sebesar Rp 95 ribu per siswa per bulan. SPP tersebut telah diterapkan mulai bulan Juli lalu. Meski demikian, tidak semua siswa menyatakan kesanggupannya untuk membayar iuran. Umar menjelaskan, setidaknya ada 40 siswa telah mengajukan keringanan kepada sekolah. ”Meskipun SE menentukan Rp 95 ribu, tapi siswa bisa mengajukan keringankan atau pembebasan dari SPP,” ungkapnya Kamis (3/8).

Baca Juga :  Pendaftar Sekolah Favorit Membeludak

Jumlah tersebut masih bisa bertambah, lantaran didapat dari siswa kelas XI dan XII saja. Sedangkan, siswa baru atau kelas X masih dilakukan pendataan. Sekolah diharuskan tetap melayani siswa miskin. Dengan catatan, wali murid atau siswa mampu dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan setempat.

Tak hanya itu, siswa yang masuk pendaftaran melalui PPDB offline melalui jalur mitra warga dan bidikmisi juga berhak mendapatkan keringanan. ”Apabila orang tua tidak mampu sesuai SE (bayar Rp 95 ribu) kita bebaskan. Pembiayaan nanti masih bisa ditunjang melalui dana BOS,” terang kepala SMAN 3 Kota Mojokerto itu.

Dana yang didapat dari SPP digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah. Selain itu, dana SPP juga dialokasikan untuk membayar guru tidak tetap (GTT). Umar menambahkan, saat ini, terdapat sekitar 18 tenaga GTT mengajar di lembaganya. ”Penambahan GTT itu karena ada mapel yang tidak ada pengampunnya. Jadi, kita ambilkan dari guru honorer,” terangnya.

Kebutuhan GTT juga dikarenakan mapel tertentu yang tidak linier dengan tenaga guru pegawai negeri sipil (PNS) yang ada. ”Guru PNS yang kalau mengajar tidak sesuai dengan mapelnya tidak bisa mendapat TPP (tunjangan profesi pendidik),” terangnya. Memang, untuk menggaji sejumlah GTT tersebut belum bisa diambilkan dari dana BOS.

Baca Juga :  Sebelum 10 Tahun Bertugas Dilarang Minta Pindah Tugas

Mengingat, belum diterbitkannya surat keputusan (SK) dari Gubernur Jatim. ”Kalau sudah ada SK, gaji bisa diambil dari dana BOS,” paparnya. Dengan demikian, untuk sementara pihaknya masih mengandalkan dari dana yang didapat dari SPP.

Kondisi tak jauh berbeda dialami SMAN 2 Kota Mojokerto. Memasuki pekan ketiga kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2017/2018 ini, sudah banyak siswa yang mengajukan keringanan SPP. ”Ada sekitar 40-an siswa yang mengajukan, itu siswa baru saja,” terang Sugiarto, Kepala SMAN 2 Kota Mojokerto.

Dari jumlah tersebut, siswa dibebaskan dari beban pembayaran iuran SPP bulanan. Sugiarto menyatakan, untuk kelas XI dan XI juga terdapat 40 siswa. Sehingga, secara keseluruhan terdapat 80 siswa yang sudah mengajukan keringanan. Menurutnya, sejumlah siswa tersebut merupakan siswa tidak mampu. ”Intinya, kalau memang tidak mampu bisa tetap kita dibebaskan. Kalau ingin diringankan ya kita beri keringanan,” pungkasnya.

MOJOKERTO – Dikelolanya SMAN dan SMKN dari Pemkot Mojokerto ke Provinsi Jatim, membuat siswa harus kembali membayar kewajiban iuran SPP. Tidak sedikit dari dari siswa mengajukan keringanan kepada pihak sekolah karena tak mampu membayar.

Berdasarkan SE Gubernur Jatim, SPP di Kota Onde-Onde untuk jenjang SMAN ditetapkan sebesar Rp 95 ribu, sedangkan SMKN nonteknik Rp 120 ribu, dan SMKN teknik Rp 150 ribu per siswa per bulan. Sebagian kalangan pun merasa keberatan. Mengingat, tahun lalu, pemkot menyokong program pendidikan gratis yang disalurkan melalui bantuan siswa kota (Basisko).

Ketua MKKS SMAN Kota Mojokerto, Muhammad Umar menyatakan, semua SMAN di kota menerapkan iuran SPP sesuai SE, sebesar Rp 95 ribu per siswa per bulan. SPP tersebut telah diterapkan mulai bulan Juli lalu. Meski demikian, tidak semua siswa menyatakan kesanggupannya untuk membayar iuran. Umar menjelaskan, setidaknya ada 40 siswa telah mengajukan keringanan kepada sekolah. ”Meskipun SE menentukan Rp 95 ribu, tapi siswa bisa mengajukan keringankan atau pembebasan dari SPP,” ungkapnya Kamis (3/8).

Baca Juga :  Siap Laksanakan 47 Kegiatan Tahun Ini

Jumlah tersebut masih bisa bertambah, lantaran didapat dari siswa kelas XI dan XII saja. Sedangkan, siswa baru atau kelas X masih dilakukan pendataan. Sekolah diharuskan tetap melayani siswa miskin. Dengan catatan, wali murid atau siswa mampu dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan setempat.

- Advertisement -

Tak hanya itu, siswa yang masuk pendaftaran melalui PPDB offline melalui jalur mitra warga dan bidikmisi juga berhak mendapatkan keringanan. ”Apabila orang tua tidak mampu sesuai SE (bayar Rp 95 ribu) kita bebaskan. Pembiayaan nanti masih bisa ditunjang melalui dana BOS,” terang kepala SMAN 3 Kota Mojokerto itu.

Dana yang didapat dari SPP digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah. Selain itu, dana SPP juga dialokasikan untuk membayar guru tidak tetap (GTT). Umar menambahkan, saat ini, terdapat sekitar 18 tenaga GTT mengajar di lembaganya. ”Penambahan GTT itu karena ada mapel yang tidak ada pengampunnya. Jadi, kita ambilkan dari guru honorer,” terangnya.

Kebutuhan GTT juga dikarenakan mapel tertentu yang tidak linier dengan tenaga guru pegawai negeri sipil (PNS) yang ada. ”Guru PNS yang kalau mengajar tidak sesuai dengan mapelnya tidak bisa mendapat TPP (tunjangan profesi pendidik),” terangnya. Memang, untuk menggaji sejumlah GTT tersebut belum bisa diambilkan dari dana BOS.

Baca Juga :  PSMTI Berbagi dan Hibur Lansia

Mengingat, belum diterbitkannya surat keputusan (SK) dari Gubernur Jatim. ”Kalau sudah ada SK, gaji bisa diambil dari dana BOS,” paparnya. Dengan demikian, untuk sementara pihaknya masih mengandalkan dari dana yang didapat dari SPP.

Kondisi tak jauh berbeda dialami SMAN 2 Kota Mojokerto. Memasuki pekan ketiga kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2017/2018 ini, sudah banyak siswa yang mengajukan keringanan SPP. ”Ada sekitar 40-an siswa yang mengajukan, itu siswa baru saja,” terang Sugiarto, Kepala SMAN 2 Kota Mojokerto.

Dari jumlah tersebut, siswa dibebaskan dari beban pembayaran iuran SPP bulanan. Sugiarto menyatakan, untuk kelas XI dan XI juga terdapat 40 siswa. Sehingga, secara keseluruhan terdapat 80 siswa yang sudah mengajukan keringanan. Menurutnya, sejumlah siswa tersebut merupakan siswa tidak mampu. ”Intinya, kalau memang tidak mampu bisa tetap kita dibebaskan. Kalau ingin diringankan ya kita beri keringanan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Besok, Batas Akhir Pengumpulan Surat

Status Eselon IV Bakal Jadi Fungsional

Tak Sekadar Menggoda Selera

Artikel Terbaru


/