alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Saturday, August 13, 2022

Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Mojokerto Moratorium Seleksi Perangkat Desa

PILKADES serentak kali ini menjadi perhatian serius. Bahkan, Pemkab Mojokerto tak ingin terpecah dengan persoalan lain. Di antara langkahnya dengan menerapkan moratorium seleksi perangkat desa.

Keputusan diambil untuk mengantisipasi terjadinya munculnya polemik di tengah pemerintah fokus melakukan pilkades serentak September mendatang. Penundaan pengisian lowongan perangkat desa ini tertuang dalam surat edaran bernomor: 141/3032/416-112/2022.

Surat yang diedarkan ke seluruh camat ini menegaskan jika mereka diminta berkoordinasi dengan para kades sebagai tindak lanjut. ’’’Moratorium ini sebagai langkah pemda menjaga keamanan dan ketertiban serta kondusifitas wilayah desa di Kabupaten Mojokerto di tengah proses tahapan pilkades,’’ ungkap Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko.

Menurutnya, pemkab ingin seluruh tenaga difokuskan dalam penyelenggaraan pilkades serentak dengan diikuti 41 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Apalagi, di tengah proses penjaringan bacalon, faktanya, jabatan kades ini cukup banyak diminati masyarakat. ’’Jadi, jangan sampai, tenaga kita malah terpecah dengan pengisian perangkat desa. Belum lagi, jika terjadi persoalan seperti di Desa Mojokembang, Pacet, dipastikan bakal menjadi tidak kondusif,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Jamaah Mojokerto Persiapan Jalani Wukuf

Di sisi lain, konflik kepentingan juga rentan terjadi jika pengisian perangkat desa tetap dipaksakan berlangsung di tahun politik tingkat desa ini. ’’Kegaduhan-kegaduhan seperti itu yang kita hindari. Maka dipandang perlu untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengisian lowongan perangkat desa yang sudah berjalan selama ini,’’ jelasnya.

Teguh menambahkan, sebagai salah satu bentuk pengawasan, Pemkab Mojokerto sesuai perbup nomor 85, tahun 2018, tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 Tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2015, tentang perangkat desa.

Moratorium ini berlaku sejak 1 Juli 2022 hingga proses evaluasi oleh tim pengawas kabupaten selesai dilakukan. ’’Jadi, pemkab akan lebih fokus untuk mensukseskan pilkades yang saat ini tahapannya sudah sampai penutupan pendaftaran bakal calon kades. Potensi kerawanan gesekan masyarakat akan meningkat, sehingga pemkab harus fokus menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi,’’ paparnya.

Baca Juga :  Minta Jatah Uang Keamanan, Pemalak Sopir Truk Ditangkap

Sebagai tindak lanjut, pemkab akan memperbaiki sistem ujian perangkat desa. Segala ketentuan harus menyesuaikan Perbup 85 tahun 2018 demi terciptanya kondusifitas wilayah terhadap pelaksanaan ujian perangkat desa.

Disinggung soal bagaimana dengan sejumlah desa yang sudah mulai proses seleksi perangkat? Teguh, menegaskan, dengan dikeluarkannya moratorium ini, secara otomatis dihentikan sementara. ’’Proses akan dilanjutkan lagi nanti. Mekanisme, tidak menghilangkan proses yang sudah berjalan. Jadi nanti tidak mengulang proses yang sudah dilakukan,’’ tegasnya. (ori/ron)

PILKADES serentak kali ini menjadi perhatian serius. Bahkan, Pemkab Mojokerto tak ingin terpecah dengan persoalan lain. Di antara langkahnya dengan menerapkan moratorium seleksi perangkat desa.

Keputusan diambil untuk mengantisipasi terjadinya munculnya polemik di tengah pemerintah fokus melakukan pilkades serentak September mendatang. Penundaan pengisian lowongan perangkat desa ini tertuang dalam surat edaran bernomor: 141/3032/416-112/2022.

Surat yang diedarkan ke seluruh camat ini menegaskan jika mereka diminta berkoordinasi dengan para kades sebagai tindak lanjut. ’’’Moratorium ini sebagai langkah pemda menjaga keamanan dan ketertiban serta kondusifitas wilayah desa di Kabupaten Mojokerto di tengah proses tahapan pilkades,’’ ungkap Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko.

Menurutnya, pemkab ingin seluruh tenaga difokuskan dalam penyelenggaraan pilkades serentak dengan diikuti 41 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Apalagi, di tengah proses penjaringan bacalon, faktanya, jabatan kades ini cukup banyak diminati masyarakat. ’’Jadi, jangan sampai, tenaga kita malah terpecah dengan pengisian perangkat desa. Belum lagi, jika terjadi persoalan seperti di Desa Mojokembang, Pacet, dipastikan bakal menjadi tidak kondusif,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Lakukan Pungli dan Jual Beli THL, Tiga ASN Kabupaten Mojokerto Di-Nonjob

Di sisi lain, konflik kepentingan juga rentan terjadi jika pengisian perangkat desa tetap dipaksakan berlangsung di tahun politik tingkat desa ini. ’’Kegaduhan-kegaduhan seperti itu yang kita hindari. Maka dipandang perlu untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengisian lowongan perangkat desa yang sudah berjalan selama ini,’’ jelasnya.

Teguh menambahkan, sebagai salah satu bentuk pengawasan, Pemkab Mojokerto sesuai perbup nomor 85, tahun 2018, tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 Tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2015, tentang perangkat desa.

- Advertisement -

Moratorium ini berlaku sejak 1 Juli 2022 hingga proses evaluasi oleh tim pengawas kabupaten selesai dilakukan. ’’Jadi, pemkab akan lebih fokus untuk mensukseskan pilkades yang saat ini tahapannya sudah sampai penutupan pendaftaran bakal calon kades. Potensi kerawanan gesekan masyarakat akan meningkat, sehingga pemkab harus fokus menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi,’’ paparnya.

Baca Juga :  Sambut Hari Jadi ke-104, Pemkot Gulirkan CSR Award 2022

Sebagai tindak lanjut, pemkab akan memperbaiki sistem ujian perangkat desa. Segala ketentuan harus menyesuaikan Perbup 85 tahun 2018 demi terciptanya kondusifitas wilayah terhadap pelaksanaan ujian perangkat desa.

Disinggung soal bagaimana dengan sejumlah desa yang sudah mulai proses seleksi perangkat? Teguh, menegaskan, dengan dikeluarkannya moratorium ini, secara otomatis dihentikan sementara. ’’Proses akan dilanjutkan lagi nanti. Mekanisme, tidak menghilangkan proses yang sudah berjalan. Jadi nanti tidak mengulang proses yang sudah dilakukan,’’ tegasnya. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/