alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Saturday, May 28, 2022

Bantuan Tunai di Kabupaten Mojokerto Urung Dicairkan

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) bagi warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Mojokerto urung dicairkan karena masih menyisakan masalah. Khususnya bansos tunai yang bersumber dari APBD Pemkab Mojokerto hingga saat ini belum tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Bahkan, penyaluran BST pemkab terpaksa tertunda dari jadwal semestinya, yakni untuk bulan Mei, Juni, dan Juli. Sehingga harus dialihkan di urutuan bulan berikutnya, yakni Juni, Juli dan Agustus.

Penundaan ini tak lepas dari ribetnya proses pendataan KPM dari beberapa kategori bansos lainnya. ’’Bukan gagal, tapi penyalurannya memang tertunda atau diundur. Karena kami memang prinsipnya harus hati-hati dalam mendata, supaya tidak ada yang penerimaan yang dobel,’’ tegas Plt Asisten Bidang Kesra Setdakab Mojokerto, Didik Chusnul Yakin, kemarin.

Didik menjelaskan, pemkab sejatinya telah melakukan pendataan penerima bansos melalui usulan dari 299 desa yang tersebar di 18 kecamatan sejak April. Saat itu, terkumpul 37 ribu KK yang diusulkan pemdes. Namun, setelah diverifikasi oleh dinas sosial (Dinsos), hanya 29 ribu KK yang berhak menerima bantuan tunai senilai Rp 600 ribu selama tiga bulan. Sedangkan 8 ribu KK sisanya tidak masuk usulan, lantaran sudah terdata sebagai penerima bansos rutin. Baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Baca Juga :  Kebut Vaksinasi Disabilitas, Pemkot Gandeng Polresta

Saat itu, data diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk dicocokkan kembali dengan data penerima BLT dana desa (DD) sebelum didistribusikan ke desa. Namun, belum selesai pencocokan, muncul penyaluran BLT DD untuk 27.977 KK tanpa memperhatikan data yang sudah diverifikasi. Nah, hal ini yang disinyalir menjadi titik permasalahan.

Sehingga pemkab harus mendata kembali daftar KPM di luar bansos yang sudah dicairkan. Baik, bansos perluasan sembako, BST Kemensos atau BLT DD. ’’Sekarang dinsos dan DPMD masih mendata ulang keluarga terdampak Covid-19 yang belum mendapat bansos yang sudah tersalurkan,’’ tambah Didik.

Informasi yang ia terima, dinsos telah mendapat daftar calon penerima baru yang akan dibagikan BST pemkab. Yakni, sebanyak 18 ribu KPM berdasarkan daftar usulan baru dari 299 desa, ditambah sisa dari 29 ribu KPM yang tidak tersalurkan BLT DD.

Baca Juga :  Sisihkan Separo THR, BNI Beri Bantuan Terdampak Covid-19

Saat ini, data tersebut masih harus dicocokkan kembali oleh DPMD agar tidak ada dobel penerimaan. Untuk penyalurannya, Didik menjanjikan BST bisa diterima KPM paling lambat dua pekan lagi. Dengan model penyaluran secara tunai melalui kecamatan dan dibantu oleh pemdes setempat.

Sama seperti sebelumnya, nominal BST APBD pemkab yang akan dibagikan senilai Rp 600 ribu. Dengan asumsi selama tiga bulan,mulai Juni, Juli, dan Agustus. Atau jika ditotal, pemkab akan mengucurkan anggaran hasil pengalihan atau refocusing untuk BST sebesar Rp 32 miliar. Dengan asumsi setiap bulan harus mengucurkan Rp 10 miliar lebih hanya untuk bansos tunai. ’’Tinggal ditotal saja, 18 ribu KPM dikalikan 600 ribu untuk tiga bulan,’’ pungkas Didik.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) bagi warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Mojokerto urung dicairkan karena masih menyisakan masalah. Khususnya bansos tunai yang bersumber dari APBD Pemkab Mojokerto hingga saat ini belum tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Bahkan, penyaluran BST pemkab terpaksa tertunda dari jadwal semestinya, yakni untuk bulan Mei, Juni, dan Juli. Sehingga harus dialihkan di urutuan bulan berikutnya, yakni Juni, Juli dan Agustus.

Penundaan ini tak lepas dari ribetnya proses pendataan KPM dari beberapa kategori bansos lainnya. ’’Bukan gagal, tapi penyalurannya memang tertunda atau diundur. Karena kami memang prinsipnya harus hati-hati dalam mendata, supaya tidak ada yang penerimaan yang dobel,’’ tegas Plt Asisten Bidang Kesra Setdakab Mojokerto, Didik Chusnul Yakin, kemarin.

Didik menjelaskan, pemkab sejatinya telah melakukan pendataan penerima bansos melalui usulan dari 299 desa yang tersebar di 18 kecamatan sejak April. Saat itu, terkumpul 37 ribu KK yang diusulkan pemdes. Namun, setelah diverifikasi oleh dinas sosial (Dinsos), hanya 29 ribu KK yang berhak menerima bantuan tunai senilai Rp 600 ribu selama tiga bulan. Sedangkan 8 ribu KK sisanya tidak masuk usulan, lantaran sudah terdata sebagai penerima bansos rutin. Baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Baca Juga :  Ning Ita Datangi Rumah Warga, Beri Bantuan Modal Usaha

Saat itu, data diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk dicocokkan kembali dengan data penerima BLT dana desa (DD) sebelum didistribusikan ke desa. Namun, belum selesai pencocokan, muncul penyaluran BLT DD untuk 27.977 KK tanpa memperhatikan data yang sudah diverifikasi. Nah, hal ini yang disinyalir menjadi titik permasalahan.

Sehingga pemkab harus mendata kembali daftar KPM di luar bansos yang sudah dicairkan. Baik, bansos perluasan sembako, BST Kemensos atau BLT DD. ’’Sekarang dinsos dan DPMD masih mendata ulang keluarga terdampak Covid-19 yang belum mendapat bansos yang sudah tersalurkan,’’ tambah Didik.

Informasi yang ia terima, dinsos telah mendapat daftar calon penerima baru yang akan dibagikan BST pemkab. Yakni, sebanyak 18 ribu KPM berdasarkan daftar usulan baru dari 299 desa, ditambah sisa dari 29 ribu KPM yang tidak tersalurkan BLT DD.

Baca Juga :  Ditemukan Mamin Kedaluwarsa dan Rusak, Belasan Swalayan Disemprit
- Advertisement -

Saat ini, data tersebut masih harus dicocokkan kembali oleh DPMD agar tidak ada dobel penerimaan. Untuk penyalurannya, Didik menjanjikan BST bisa diterima KPM paling lambat dua pekan lagi. Dengan model penyaluran secara tunai melalui kecamatan dan dibantu oleh pemdes setempat.

Sama seperti sebelumnya, nominal BST APBD pemkab yang akan dibagikan senilai Rp 600 ribu. Dengan asumsi selama tiga bulan,mulai Juni, Juli, dan Agustus. Atau jika ditotal, pemkab akan mengucurkan anggaran hasil pengalihan atau refocusing untuk BST sebesar Rp 32 miliar. Dengan asumsi setiap bulan harus mengucurkan Rp 10 miliar lebih hanya untuk bansos tunai. ’’Tinggal ditotal saja, 18 ribu KPM dikalikan 600 ribu untuk tiga bulan,’’ pungkas Didik.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/