alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Ratusan Buruh di Kabupaten Mojokerto Di-PHK, Akibat Pandemi Covid-19

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini, menjadi kado pahit bagi para buruh. Karena, ratusan buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa melalui proses yang benar.

Hal itu diungkapkan Kepala Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Mojokerto Ardian Safendra, kemarin. Kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, ia mengatakan, banyak perusahaan yang memanfaatkan wabah Covid-19 menjadi ajang PHK masal.

’’Data kami, ada 300 lebih buruh yang di-PHK dan dirumahkan,’’ ujarnya. Menurut dia, para buruh yang di-PHK dan dirumahkan didominasi para pekerja di bidang manufacture, alas kaki, keramik, perusahaan-perusahaan pintu kaca dan mobil.

Pemecatan itu tersebar di kawasan Ngoro Industri Persada (NIP) dan sebagian kecil di kecamatan lain. Seperti perusahaan yang memproduksi keramik di kawasan Ngoro. Ardian menerangkan, perusahaan ini merumahkan sebagian karyawannya mulai sebulan hingga dua bulan.

Baca Juga :  Agar Tetap Bertahan, Taman Ghanjaran Longgarkan Pembayaran Lapak

Ada yang dibayar 70 persen bahkan tak dibayar sama sekali. Perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK dan merumahkan sebagian karyawannnya tersebut dipastikan FSPMI tak melaporkan ke disnaker. ’’Banyak perusahaan yang tak melapor ke disnaker dan tak dipantau sama sekali,’’ beber dia.

Jika melapor pun, kata Ardian, juga tak begitu efektif. Karena, korban PHK hanya akan diarahkan beralih ke pra kerja. Padahal, korban PHK sudah berusia di  atas 40 tahun dengan kategori skill tinggi.

Alasan perusahaan melakukan PHK dan merumahkan itu, juga bermacam-macam. Menurut dia, tak sedikit perusahaan yang mengaku sedang sepi order. ’’Apakah dibenarkan? Perusahaan tidak diperbolehkan seperti itu,’’ katanya.

Hal ini mengacu surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja untuk menghindari PHK selama pandemi Covid-19 berlangsung. Semisal, mengurangi honor karyawan golongan atas seperti manajer dan direktur, mengurangi jam kerja dan mengurangi shift.

Baca Juga :  Menjaga Kebugaran dengan Bersepeda, Manfaatnya All-in-One

Jika memang terpaksa melakukan PHK, seharusnya perusahaan dinyatakan pailit selama dua tahun berturut-turut dan dibuktikan oleh akuntan publik. ’’Tidak boleh bilang, hari ini saya rugi dan saya melakukan PHK. Ini aji mumpung,’’jelas Ardian.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Mojokerto Nugraha Budi Sulistya saat dikonfirmasi terkait para buruh yang mengalami PHK selama pandemi berlangsung, menghitung jumlah PHK hingga pekan lalu mencapai 300-an orang.

Sementara, jumlah yang dirumahkan mencapai 570 orang. ’’Jumlah ini masih ada kemungkinan terus bertambah. Karena, kondisi ekonomi sedang seperti ini,’’ katanya singkat. (abi)

 

 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini, menjadi kado pahit bagi para buruh. Karena, ratusan buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa melalui proses yang benar.

Hal itu diungkapkan Kepala Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Mojokerto Ardian Safendra, kemarin. Kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, ia mengatakan, banyak perusahaan yang memanfaatkan wabah Covid-19 menjadi ajang PHK masal.

’’Data kami, ada 300 lebih buruh yang di-PHK dan dirumahkan,’’ ujarnya. Menurut dia, para buruh yang di-PHK dan dirumahkan didominasi para pekerja di bidang manufacture, alas kaki, keramik, perusahaan-perusahaan pintu kaca dan mobil.

Pemecatan itu tersebar di kawasan Ngoro Industri Persada (NIP) dan sebagian kecil di kecamatan lain. Seperti perusahaan yang memproduksi keramik di kawasan Ngoro. Ardian menerangkan, perusahaan ini merumahkan sebagian karyawannya mulai sebulan hingga dua bulan.

Baca Juga :  Lima Orang Bunuh Diri Selama Pandemi

Ada yang dibayar 70 persen bahkan tak dibayar sama sekali. Perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK dan merumahkan sebagian karyawannnya tersebut dipastikan FSPMI tak melaporkan ke disnaker. ’’Banyak perusahaan yang tak melapor ke disnaker dan tak dipantau sama sekali,’’ beber dia.

Jika melapor pun, kata Ardian, juga tak begitu efektif. Karena, korban PHK hanya akan diarahkan beralih ke pra kerja. Padahal, korban PHK sudah berusia di  atas 40 tahun dengan kategori skill tinggi.

- Advertisement -

Alasan perusahaan melakukan PHK dan merumahkan itu, juga bermacam-macam. Menurut dia, tak sedikit perusahaan yang mengaku sedang sepi order. ’’Apakah dibenarkan? Perusahaan tidak diperbolehkan seperti itu,’’ katanya.

Hal ini mengacu surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja untuk menghindari PHK selama pandemi Covid-19 berlangsung. Semisal, mengurangi honor karyawan golongan atas seperti manajer dan direktur, mengurangi jam kerja dan mengurangi shift.

Baca Juga :  Perpanjangan Bansos Masih Buram, Belum Ada Kejelasan Penganggaran

Jika memang terpaksa melakukan PHK, seharusnya perusahaan dinyatakan pailit selama dua tahun berturut-turut dan dibuktikan oleh akuntan publik. ’’Tidak boleh bilang, hari ini saya rugi dan saya melakukan PHK. Ini aji mumpung,’’jelas Ardian.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Mojokerto Nugraha Budi Sulistya saat dikonfirmasi terkait para buruh yang mengalami PHK selama pandemi berlangsung, menghitung jumlah PHK hingga pekan lalu mencapai 300-an orang.

Sementara, jumlah yang dirumahkan mencapai 570 orang. ’’Jumlah ini masih ada kemungkinan terus bertambah. Karena, kondisi ekonomi sedang seperti ini,’’ katanya singkat. (abi)

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/