alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Tuesday, May 24, 2022

Keseriusan Pemkab Dipertanyakan

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Keseriusan pemkab dalam penanganan penyakit musiman demam berdarah dengue (DBD) dipertanyakan. Selain kurang tanggap atas laporan warga, belakangan kurangnya tenaga jadi kambing hitam atau alasan lambannya pemerintah hadir di tengah warganya yang membutuhkan pelayanan dasar.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Eko Sutrisno, kemarin (3/2). Menurutnya, hasil konfirmasi terkait persoalan banyaknya fogging mandiri di tengah masyarakat, dinkes mengaku disebabkan kurangnya personel. Sementara laporan yang masuk belakangan cenderung tinggi. ’’Saya sudah konfirmasi ke dinkes. Intinya jalan terus tiap hari. Cuma memang kejadiannya banyak mulai Desember. Nah, tenaga yang fogging terbatas. Jadi kewalahan,’’ ungkapnya, kemarin.

Karena konfirmasi ini masih sekadar melalui telepon, dalam waktu dekat pemanggilan dinkes untuk hearing tetap dilakukan. Bahkan dewan juga mengagendakan sidak ke dinkes mengecek ketersediaan obat dan alat jika penanganan penyakit musiman ini tetap belum optimal. Dengan 78 kasus ini menunjukkan kesiapan dan kesigapan pemerintah memang perlu dipertanyakan. Terlebih kasus di awal tahun ini sudah melampaui kasus sepanjang tahun 2021 yang tercatat hanya 65 kasus. Angka 78 kasus itu belum tambahan data dari sejumlah puskesmas yang tak diimput dinkes.

Baca Juga :  Lima Bulan, DBD Tembus 132 Kasus

’’Artinya, sebelumnya belum ada antisipasi. Terlalu fokus ke Covid-19. Yang lainnya, seperti DBD, terabaikan. Makanya, hearing dan sidak nanti tetap kita agendakan. Paling tidak penanganannya biar digenjot,’’ jelasnya.

Mengenyampingkan penanganan keganasan nyamuk aedes aegypti yang dapat membawa virus dengue ini menunjukkan ketidakseriusan pemda dalam pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar warganya. Hal itu tak seimbang dengan besarnya alokasi anggaran program pelayanan kesehatan penyakit menular atau tidak menular. Yakni, sebesar Rp 353 juta.

Tak hanya DBD, chikungunya yang juga disebabkan nyamuk sejak Desember lalu juga menjadi kekhawatiran warga di Kabupaten Mojokerto. Di desanya sendiri, Eko menyebut, sudah banyak warga yang terserang. ’’Itu kan sama-sama virus yang dibawa nyamuk. Jadi untuk memberantas kan juga dengan fongging. Pencegahannya juga dengan PSN. PSN-nya ini yang sejak awal tidak jalan,’’ sesalnya.

Baca Juga :  Ingat! Kucuran BST Rp 600 Ribu Bukan untuk Membeli Baju Lebaran

Sebelumnya, lambannya penanganan DBD menjadikan kasus ini cepat meluas. Wabah yang sudah menyerang warga di 16 kecamatan dan membuat satu korban meninggal ini membutuhkan gerak cepat Pemkab Mojokerto. Terlebih kaitannya pencegahan. Yakni, dengan getol melakukan PSN atau melakukan fogging jika di lingkungan sudah ada yang dinyatakan DBD. (ori/abi)

 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Keseriusan pemkab dalam penanganan penyakit musiman demam berdarah dengue (DBD) dipertanyakan. Selain kurang tanggap atas laporan warga, belakangan kurangnya tenaga jadi kambing hitam atau alasan lambannya pemerintah hadir di tengah warganya yang membutuhkan pelayanan dasar.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Eko Sutrisno, kemarin (3/2). Menurutnya, hasil konfirmasi terkait persoalan banyaknya fogging mandiri di tengah masyarakat, dinkes mengaku disebabkan kurangnya personel. Sementara laporan yang masuk belakangan cenderung tinggi. ’’Saya sudah konfirmasi ke dinkes. Intinya jalan terus tiap hari. Cuma memang kejadiannya banyak mulai Desember. Nah, tenaga yang fogging terbatas. Jadi kewalahan,’’ ungkapnya, kemarin.

Karena konfirmasi ini masih sekadar melalui telepon, dalam waktu dekat pemanggilan dinkes untuk hearing tetap dilakukan. Bahkan dewan juga mengagendakan sidak ke dinkes mengecek ketersediaan obat dan alat jika penanganan penyakit musiman ini tetap belum optimal. Dengan 78 kasus ini menunjukkan kesiapan dan kesigapan pemerintah memang perlu dipertanyakan. Terlebih kasus di awal tahun ini sudah melampaui kasus sepanjang tahun 2021 yang tercatat hanya 65 kasus. Angka 78 kasus itu belum tambahan data dari sejumlah puskesmas yang tak diimput dinkes.

Baca Juga :  Kibarkan Bendera Sepanjang 72 Meter, Simbol Perjuangan Warga Sendi

’’Artinya, sebelumnya belum ada antisipasi. Terlalu fokus ke Covid-19. Yang lainnya, seperti DBD, terabaikan. Makanya, hearing dan sidak nanti tetap kita agendakan. Paling tidak penanganannya biar digenjot,’’ jelasnya.

Mengenyampingkan penanganan keganasan nyamuk aedes aegypti yang dapat membawa virus dengue ini menunjukkan ketidakseriusan pemda dalam pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar warganya. Hal itu tak seimbang dengan besarnya alokasi anggaran program pelayanan kesehatan penyakit menular atau tidak menular. Yakni, sebesar Rp 353 juta.

Tak hanya DBD, chikungunya yang juga disebabkan nyamuk sejak Desember lalu juga menjadi kekhawatiran warga di Kabupaten Mojokerto. Di desanya sendiri, Eko menyebut, sudah banyak warga yang terserang. ’’Itu kan sama-sama virus yang dibawa nyamuk. Jadi untuk memberantas kan juga dengan fongging. Pencegahannya juga dengan PSN. PSN-nya ini yang sejak awal tidak jalan,’’ sesalnya.

Baca Juga :  Lima Bulan, DBD Tembus 132 Kasus
- Advertisement -

Sebelumnya, lambannya penanganan DBD menjadikan kasus ini cepat meluas. Wabah yang sudah menyerang warga di 16 kecamatan dan membuat satu korban meninggal ini membutuhkan gerak cepat Pemkab Mojokerto. Terlebih kaitannya pencegahan. Yakni, dengan getol melakukan PSN atau melakukan fogging jika di lingkungan sudah ada yang dinyatakan DBD. (ori/abi)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Terancam Hukuman Maksimal

PPDB SMA/SMK Dimulai


/