alexametrics
24.2 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

Proyek Putus Kontrak Diusut BPK

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sejumlah proyek yang tahun lalu mengalami putus kontrak diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proyek-proyek itu, selain di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), juga berupa program dana kelurahan (DK) tahun 2019.

Pemeriksaan terhadap proyek infrastruktur ini sebagian telah dilakukan pekan lalu. Menyusul, mulai turunnya para auditor BPK ke Pemkot Mojokerto. Mereka menyusuri proyek-proyek besutan pemerintah daerah. Baik dari kalangan instansi hingga kelurahan. Sejumlah proyek yang diputus kontrak itu turut diaudit BPK.

Lantaran, audit itu terbilang aktivitas rutin tahunan yang dilakukan terhadap seluruh program pemerintah. Pekan lalu para auditor itu menyasar kelurahan-kelurahan. ’’Dicek. Ada jadwalnya. Tidak hanya administrasi, tapi juga di lapangan,’’ ujar seorang lurah yang namanya enggan dikorankan.

Dikatakannya, pemeriksaan itu juga terhadap proyek putus kontrak di beberapa kelurahan dari program DK. Seperti di Kelurahan Gunung Gedangan, dan Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari. Selain itu, Kelurahan Mentikan, dan Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon. ’’Proyek putus kontrak dicek pengerjaannya. Volumenya berapa dan lainnya,’’ ujar dia.

Baca Juga :  Diterpa Puting Beliung, Empat Rumah Rusak, Satu Bangunan Ambruk

Pada empat kelurahan itu diketahui bermukim proyek yang diputus kontrak. Berupa proyek pembangunan hingga rehabilitasi drainase atau selokan. Total nilai proyek yang diputus kontrak itu mencapai Rp 4,024 miliar lebih.

Di samping proyek bersumber dari APBD 2019 di DPUPR. Total ada empat proyek yang tersebar di Kelurahan Jagalan, Sentanan, dan Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kranggan. Dan, di Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari. Total nilai pekerjaan itu mencapai Rp 1,511 miliar lebih.

Selain proyek yang diputus kontrak, proyek yang rampung 100 persen pelaksanaannya pada tahun 2019 juga turut diperiksa. Di antaranya bahkan dicek kualitas bahan proyeknya. Seperti pada proyek peningkatan kualitas jalan atau betonisasi.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo membenarkan adanya pemeriksaan/audit BPK di lingkungan pemkot. Salah satunya juga menyasar proyek-proyek yang telah dilaksanakan tahun 2019 lalu. ’’Ya memang begitu. Jadi, BPK itu memeriksa proyek juga,’’ katanya di gedung dewan kemarin.

Baca Juga :  Tanamkan Spirit Resolusi Jihad, Siswa Bersekolah Pakai Sarung

Sonny menambahkan, pemeriksaan terhadap proyek tak rampung juga turut dilakukan BPK. Hal itu, kata dia, untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan pihak rekanan proyek. Apabila ada kelebihan bayar atas pekerjaan rekanan maka ada konsekuensi yang ditanggung.

’’Kalau setelah dinilai, ternyata volume pekerjaan dengan pembayarannya lebih besar, maka rekanan wajib mengembalikan. Ini kan audit kualitatif juga,’’ tambah politisi Golkar ini.

Diketahui sebelumnya, sejumlah proyek putus kontrak di tahun 2019 sempat menjadi sorotan tajam kalangan DPRD Kota Mojokerto. Total 8 proyek putus kontrak di lingkup DPUPR dan kelurahan itu ditambah dengan satu proyek di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sejumlah proyek yang tahun lalu mengalami putus kontrak diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proyek-proyek itu, selain di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), juga berupa program dana kelurahan (DK) tahun 2019.

Pemeriksaan terhadap proyek infrastruktur ini sebagian telah dilakukan pekan lalu. Menyusul, mulai turunnya para auditor BPK ke Pemkot Mojokerto. Mereka menyusuri proyek-proyek besutan pemerintah daerah. Baik dari kalangan instansi hingga kelurahan. Sejumlah proyek yang diputus kontrak itu turut diaudit BPK.

Lantaran, audit itu terbilang aktivitas rutin tahunan yang dilakukan terhadap seluruh program pemerintah. Pekan lalu para auditor itu menyasar kelurahan-kelurahan. ’’Dicek. Ada jadwalnya. Tidak hanya administrasi, tapi juga di lapangan,’’ ujar seorang lurah yang namanya enggan dikorankan.

Dikatakannya, pemeriksaan itu juga terhadap proyek putus kontrak di beberapa kelurahan dari program DK. Seperti di Kelurahan Gunung Gedangan, dan Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari. Selain itu, Kelurahan Mentikan, dan Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon. ’’Proyek putus kontrak dicek pengerjaannya. Volumenya berapa dan lainnya,’’ ujar dia.

Baca Juga :  Tanamkan Spirit Resolusi Jihad, Siswa Bersekolah Pakai Sarung

Pada empat kelurahan itu diketahui bermukim proyek yang diputus kontrak. Berupa proyek pembangunan hingga rehabilitasi drainase atau selokan. Total nilai proyek yang diputus kontrak itu mencapai Rp 4,024 miliar lebih.

Di samping proyek bersumber dari APBD 2019 di DPUPR. Total ada empat proyek yang tersebar di Kelurahan Jagalan, Sentanan, dan Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kranggan. Dan, di Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari. Total nilai pekerjaan itu mencapai Rp 1,511 miliar lebih.

- Advertisement -

Selain proyek yang diputus kontrak, proyek yang rampung 100 persen pelaksanaannya pada tahun 2019 juga turut diperiksa. Di antaranya bahkan dicek kualitas bahan proyeknya. Seperti pada proyek peningkatan kualitas jalan atau betonisasi.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo membenarkan adanya pemeriksaan/audit BPK di lingkungan pemkot. Salah satunya juga menyasar proyek-proyek yang telah dilaksanakan tahun 2019 lalu. ’’Ya memang begitu. Jadi, BPK itu memeriksa proyek juga,’’ katanya di gedung dewan kemarin.

Baca Juga :  Ekspor Rokok Kota Merambah Asia

Sonny menambahkan, pemeriksaan terhadap proyek tak rampung juga turut dilakukan BPK. Hal itu, kata dia, untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan pihak rekanan proyek. Apabila ada kelebihan bayar atas pekerjaan rekanan maka ada konsekuensi yang ditanggung.

’’Kalau setelah dinilai, ternyata volume pekerjaan dengan pembayarannya lebih besar, maka rekanan wajib mengembalikan. Ini kan audit kualitatif juga,’’ tambah politisi Golkar ini.

Diketahui sebelumnya, sejumlah proyek putus kontrak di tahun 2019 sempat menjadi sorotan tajam kalangan DPRD Kota Mojokerto. Total 8 proyek putus kontrak di lingkup DPUPR dan kelurahan itu ditambah dengan satu proyek di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/