alexametrics
24.8 C
Mojokerto
Friday, May 27, 2022

Anggaran Rp 353 Juta, Penanganan Lamban

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Lambannya penanganan demam berdarah dengue (DBD) terus menjadi sorotan kalangan dewan. Hal itu tak seimbang dengan besarnya alokasi anggaran program pelayanan kesehatan penyakit menular atau tidak menular. Yakni, sebesar Rp 353 juta.

’’Agenda pemanggilan dinkes (dinas kesehatan) masih dibahas di pimpinan,’’ ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Evi Kusumawati, kemarin.

Pemanggilan terhadap Dinkes Kabupaten ini terkait banyaknya fogging mandiri yang dilakukan warga menyusul lambannya penyikapan pemkab. Sehingga kata Evi, DBD yang sudah tembus diangka 78 kasus di awal tahun sesuai data dinkes ini harus menjadi atensi.

Wabah yang sudah menyerang warga di 16 kecamatan dan membuat satu korban meninggal ini membutuhkan gerak cepat Pemkab Mojokerto. Terlebih kaitannya pencegahan. Yakni, dengan getol melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) atau melakukan fogging jika di lingkungan sudah ada yang dinyatakan DBD. Apalagi, anggaran dalam program pelayanan kesehatan penyakit menular atau tidak menular nilainya mencapai ratusan juta.

Baca Juga :  Polisi Waspadai Nopol Palsu

’’Kurang lebih anggarannya capai Rp 353.500.000. Seharusnya dengan anggaran ini penanganan bisa cepat saat ada laporan warga. Jadi, jangan sampai biarkan ada warga melakukan fogging mandiri. Itu berbahaya. Pemerintah harus turun bisa mengantisipasi itu,’’ jelasnya.

Meski dalam penanganan, dinkes punya SOP, lanjut Evi, pemerintah tak boleh mengenyampingkan penanganan penyakit musiman yang sudah menyerang puluhan warga. Politisi partai PKS ini mendorong pemkab memperhatikan kondisi kesehatan lainnya walaupun tetap waspada di tengah pandemi sekarang. ’’Ternyata ada kan wabah yang mulai menjangkiti masyarakat, DBD itu tadi,’’ tuturnya.

Pihaknya yakin, pergantian pimpinan baru di dinkes tak membutuhkan waktu lama dalam penyesuaian. Terlebih, rotasi yang terjadi merupakan orang lama yang dipastikan tahu terhadap kondisi di lapangan. ’’Jadi memang harus memberikan support, memberikan penyadaran juga ke masyarakat untuk pencegahan, itu yang penting. Sebab, selama ini masyarakat baru panik ketika ada keluarganya yang terjangkit. Jadi itu harus disadarkan, dilakukan pembinaan,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Distribusi Bansos Uang Pengganti BPNT di Kabupaten Diwarnai Desak-desakan

Sebelumnya, lambannya penanganan DBD membuat kalangan dewan prihatin. Mereka mendorong Pemkab Mojokerto serius menyikapi penyakit musiman yang sudah menyerang puluhan warga. Bahkan satu korban anak mengalami penurunan trombosit hingga 40 ribu dari normalnya 150 ribu meninggal akibat telatnya penanganan medis. (ori/abi)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Lambannya penanganan demam berdarah dengue (DBD) terus menjadi sorotan kalangan dewan. Hal itu tak seimbang dengan besarnya alokasi anggaran program pelayanan kesehatan penyakit menular atau tidak menular. Yakni, sebesar Rp 353 juta.

’’Agenda pemanggilan dinkes (dinas kesehatan) masih dibahas di pimpinan,’’ ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Evi Kusumawati, kemarin.

Pemanggilan terhadap Dinkes Kabupaten ini terkait banyaknya fogging mandiri yang dilakukan warga menyusul lambannya penyikapan pemkab. Sehingga kata Evi, DBD yang sudah tembus diangka 78 kasus di awal tahun sesuai data dinkes ini harus menjadi atensi.

Wabah yang sudah menyerang warga di 16 kecamatan dan membuat satu korban meninggal ini membutuhkan gerak cepat Pemkab Mojokerto. Terlebih kaitannya pencegahan. Yakni, dengan getol melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) atau melakukan fogging jika di lingkungan sudah ada yang dinyatakan DBD. Apalagi, anggaran dalam program pelayanan kesehatan penyakit menular atau tidak menular nilainya mencapai ratusan juta.

Baca Juga :  Akibat Temuan Situs, Anggaran Proyek DLH Terancam Muspro

’’Kurang lebih anggarannya capai Rp 353.500.000. Seharusnya dengan anggaran ini penanganan bisa cepat saat ada laporan warga. Jadi, jangan sampai biarkan ada warga melakukan fogging mandiri. Itu berbahaya. Pemerintah harus turun bisa mengantisipasi itu,’’ jelasnya.

Meski dalam penanganan, dinkes punya SOP, lanjut Evi, pemerintah tak boleh mengenyampingkan penanganan penyakit musiman yang sudah menyerang puluhan warga. Politisi partai PKS ini mendorong pemkab memperhatikan kondisi kesehatan lainnya walaupun tetap waspada di tengah pandemi sekarang. ’’Ternyata ada kan wabah yang mulai menjangkiti masyarakat, DBD itu tadi,’’ tuturnya.

- Advertisement -

Pihaknya yakin, pergantian pimpinan baru di dinkes tak membutuhkan waktu lama dalam penyesuaian. Terlebih, rotasi yang terjadi merupakan orang lama yang dipastikan tahu terhadap kondisi di lapangan. ’’Jadi memang harus memberikan support, memberikan penyadaran juga ke masyarakat untuk pencegahan, itu yang penting. Sebab, selama ini masyarakat baru panik ketika ada keluarganya yang terjangkit. Jadi itu harus disadarkan, dilakukan pembinaan,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Sel Teroris Disinyalir Sudah Masuk Mojokerto

Sebelumnya, lambannya penanganan DBD membuat kalangan dewan prihatin. Mereka mendorong Pemkab Mojokerto serius menyikapi penyakit musiman yang sudah menyerang puluhan warga. Bahkan satu korban anak mengalami penurunan trombosit hingga 40 ribu dari normalnya 150 ribu meninggal akibat telatnya penanganan medis. (ori/abi)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/