alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Friday, May 27, 2022

Direstui LKPP, Bansos Sembako Dirapel Februari

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkot Mojokerto akhirnya mendapat restu dari Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako tanpa melalui mekanisme lelang. Sehingga, program bantuan yang diperuntukkan warga terdampak Covid-19 itu dapat direalisasikan dengan sistem penunjukan langsung (PL).

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan (PBJP) Setdakot Mojokerto Nara Nupiksaning Utama mengatakan, lampu hijau tersebut diberikan setelah berkoordinasi secara virtual dengan LKPP, Selasa (2/2). Pihaknya bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Mojokerto menanyakan terkait landasan pengadaan untuk program bansos dari APBD.

Hasilnya, LKPP memberikan rekomendasi jika bansos berupa sembako bisa disalurkan tanpa melalui tahapan tender. Mengingat, program tersebut dinilai relevan dengan penanganan Covid-19. ’’Bantuan ini kan untuk penaganan Covid-19, sehingga masuk kategori yang sifatnya mendesak,’’ ungkapnya, Selasa (2/2).

Karena itu, proses pengadaan bisa dilakukan dengan mengacu Surat Edaran (SE) Kepala LKPP tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19. Dengan demikian, ungkap Nara, prosesnya bisa dilaksanakan secara penunjukan langsung.

Baca Juga :  Minta Dipekerjakan, Warga Demo PT Motasa Indonesia

Terlebih, program bansos sembako di Kota Mojokerto tahun ini juga hanya disalurkan selama empat bulan. Yakni terhitung mulai Januari, Februari, Maret, hingga April. ’’Sehingga tidak efektif kalau dilaksanakan lewat lelang. Bisa terlambat nanti penyalurannya,’’ tandasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinsos P3A Kota Mojokerto Heru Setyadi menambahkan, pasca mengantongi rekomendasi dari LKPP, Selasa, pihaknya langsung melangkah untuk PL. Sama seperti tahun sebelumnya, untuk penyedia sembako untuk bansos bakal dikerjasamakan dengan Bulog Subdivre II Surabaya Selatan. ’’Sudah kami koordinasikan dengan bulog untuk segera mengajukan penawaran. Setelah selesai, nanti kita bisa langsung pemesanan,’’ paparnya.

Heru menyebutkan, dengan disetujuinya proses pengadaan melalui PL, maka realisasi bansos bisa dilakukan percepatan. Penyaluran yang sebelumnya sempat tertunda ditargetkan disalurkan di bulan ini. ’’Mungkin di minggu ketiga atau keempat bisa disalurkan, karena tidak ada lelang,’’ bebernya.

Baca Juga :  Separo Ruas Jalan Longsor

Sekretaris Dinsos P3A Kota Mojokerto ini menambahkan, rencananya penyaluran bansos sembako senilai Rp 150 ribu per bulan itu dirapel. Masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima jatah untuk Januari dan Februari.

Selanjutnya, bansos akan disalurkan rutin setiap bulan di periode Maret dan April. Mantan Wadir Administrasi Umum RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo ini menyebutkan, selama empat bulan tersebut, bansos dialokasikan sebesar Rp 6,7 miliar dari dari APBD 2021.

Bantuan yang menyasar sekitar 9.072 KPM di 18 kelurahan se-Kota Mojokerto. Masing-masing mendapat jatah paket sembako yang terdiri dari 5 jenis komoditas pangan. Terdiri dari beras 10 kilogram (Kg), minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 Kg, mi instan 4 bungkus, serta sarden 1 kaleng per bulan. ’’Jenis semabkot tetap. Kalau kuota mungkin bisa bertambah dari pengajuan melalui SLRT (sistem layanan dan rujukan terpadu),’’ pungkas Heru.

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkot Mojokerto akhirnya mendapat restu dari Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako tanpa melalui mekanisme lelang. Sehingga, program bantuan yang diperuntukkan warga terdampak Covid-19 itu dapat direalisasikan dengan sistem penunjukan langsung (PL).

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan (PBJP) Setdakot Mojokerto Nara Nupiksaning Utama mengatakan, lampu hijau tersebut diberikan setelah berkoordinasi secara virtual dengan LKPP, Selasa (2/2). Pihaknya bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Mojokerto menanyakan terkait landasan pengadaan untuk program bansos dari APBD.

Hasilnya, LKPP memberikan rekomendasi jika bansos berupa sembako bisa disalurkan tanpa melalui tahapan tender. Mengingat, program tersebut dinilai relevan dengan penanganan Covid-19. ’’Bantuan ini kan untuk penaganan Covid-19, sehingga masuk kategori yang sifatnya mendesak,’’ ungkapnya, Selasa (2/2).

Karena itu, proses pengadaan bisa dilakukan dengan mengacu Surat Edaran (SE) Kepala LKPP tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19. Dengan demikian, ungkap Nara, prosesnya bisa dilaksanakan secara penunjukan langsung.

Baca Juga :  Pembantu Bupati Tanda Tangani Penyitaan Aset oleh KPK

Terlebih, program bansos sembako di Kota Mojokerto tahun ini juga hanya disalurkan selama empat bulan. Yakni terhitung mulai Januari, Februari, Maret, hingga April. ’’Sehingga tidak efektif kalau dilaksanakan lewat lelang. Bisa terlambat nanti penyalurannya,’’ tandasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinsos P3A Kota Mojokerto Heru Setyadi menambahkan, pasca mengantongi rekomendasi dari LKPP, Selasa, pihaknya langsung melangkah untuk PL. Sama seperti tahun sebelumnya, untuk penyedia sembako untuk bansos bakal dikerjasamakan dengan Bulog Subdivre II Surabaya Selatan. ’’Sudah kami koordinasikan dengan bulog untuk segera mengajukan penawaran. Setelah selesai, nanti kita bisa langsung pemesanan,’’ paparnya.

- Advertisement -

Heru menyebutkan, dengan disetujuinya proses pengadaan melalui PL, maka realisasi bansos bisa dilakukan percepatan. Penyaluran yang sebelumnya sempat tertunda ditargetkan disalurkan di bulan ini. ’’Mungkin di minggu ketiga atau keempat bisa disalurkan, karena tidak ada lelang,’’ bebernya.

Baca Juga :  Minta Dipekerjakan, Warga Demo PT Motasa Indonesia

Sekretaris Dinsos P3A Kota Mojokerto ini menambahkan, rencananya penyaluran bansos sembako senilai Rp 150 ribu per bulan itu dirapel. Masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima jatah untuk Januari dan Februari.

Selanjutnya, bansos akan disalurkan rutin setiap bulan di periode Maret dan April. Mantan Wadir Administrasi Umum RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo ini menyebutkan, selama empat bulan tersebut, bansos dialokasikan sebesar Rp 6,7 miliar dari dari APBD 2021.

Bantuan yang menyasar sekitar 9.072 KPM di 18 kelurahan se-Kota Mojokerto. Masing-masing mendapat jatah paket sembako yang terdiri dari 5 jenis komoditas pangan. Terdiri dari beras 10 kilogram (Kg), minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 Kg, mi instan 4 bungkus, serta sarden 1 kaleng per bulan. ’’Jenis semabkot tetap. Kalau kuota mungkin bisa bertambah dari pengajuan melalui SLRT (sistem layanan dan rujukan terpadu),’’ pungkas Heru.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/