alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Friday, May 27, 2022

Anggaran Tahap Tiga Ngeblong

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Proyek pembangunan rumah dinas (rumdin) Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto di Desa Kenanten, Kecamatan Puri, dipastikan tak berlanjut tahun depan. Menyusul masih adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, pembangunan tahap tiga yang sedianya untuk fasilitas olahraga dan gedung pertemuan ngeblong atau tidak dianggarkan di APBD 2022.

’’Fasilitas olahraga dan gedung pertemuan itu nanti ditahap tiga. Kalau anggarannya ada. Masalahnya bupati tidak merestui, karena diarahkan yang lebih urgensi,’’ ungkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto, Heri Subekti.

Sejak awal pembangunan rumdin memang tak berjalan mulus. Lebih-lebih di tengah gempuran pandemi Covid-19 menjadikan plot anggarannya kerap terkena refocusing untuk kepentingan penanganannya. Terbukti, pembangunan tahap dua ini saja baru bisa terealiasasi tahun ini atau baru dua tahun sejak bangunan utama berdiri pada 2019. Dengan menyerap APBD Rp 6,6 miliar dari pagu Rp 7,8 miliar. Itu pun dengan keterbatasan anggaran. ’’Perencanaan awal sesuai DED, membutuhkan anggaran sekitar Rp 20 miliar. Tapi karena keterbasaan anggaran (pembangunan) dilakukan beberapa tahap,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Pohon Tumbang Timpa Warkop

Dengan rincian, tahap satu Rp 6,6 miliar. Kali pertama pembangunan yang dilakukan 2019 ini menyasar pengurukan lahan dan bangunan utama rumdin wabup. Sedangkan tahap dua Rp 3.722.522.898 sesuai nilai kontrak. Angka itu turun jauh dari nilai pagu Rp 4.630.000.000 yang diploting. ’’Tahap dua ini membuat pagar, pendapa, musala, dan pavingisasi, tapi cuma separo karena tidak cukup,’’ tuturnya.

Dengan selesaianya tahap dua, rumah negara golongan I ini sudah bisa ditempati. Artinya, dengan pembangunan pendapa, musala, pagar keliling gapura, saluran dan pavingisasi pada tahap dua ini, rumah dinas sudah layak dihuni. Termasuk faktor keamanannya juga sudah terpenuhi. ’’Sudah layak huni dan bisa ditempati. Dengan kita ambil (anggaran) dari sisa lelang (sebesar Rp 908 juta) itu kita juga bisa maving jalan masuk selebar 6 meter sepanjang akses dari luar masuk ke rumah dinas wabup,’’ kata Heri.

Baca Juga :  Ribuan Dosis Vaksinasi TNI Sasar Warga Dawarblandong

Sebelumnya, rumdin wabup di Desa Kenanten, Kecamatan Puri, terancam molor dari jadwal. Saat ini, pembangunan masih menyentuh 70 persen. Sedangkan, batas waktu pengerjaan hanya menyisakan 13 hari saja. Penyebab molornya pengerjaan, mulai curah hujan yang tinggi, dan pengiriman paving sempat jadi kendala. Hingga kini, paving masih dalam proses produksi sebelum akhirnya dipasang di halaman rumdin wabup. ’’Jika tetap molor, konsekuensinya kita denda 1/1000 dari nilai kontrak. Ya sekitar Rp 3,7 juta lebih per hari,’’ tegasnya. (ori/abi)

 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Proyek pembangunan rumah dinas (rumdin) Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto di Desa Kenanten, Kecamatan Puri, dipastikan tak berlanjut tahun depan. Menyusul masih adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, pembangunan tahap tiga yang sedianya untuk fasilitas olahraga dan gedung pertemuan ngeblong atau tidak dianggarkan di APBD 2022.

’’Fasilitas olahraga dan gedung pertemuan itu nanti ditahap tiga. Kalau anggarannya ada. Masalahnya bupati tidak merestui, karena diarahkan yang lebih urgensi,’’ ungkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto, Heri Subekti.

Sejak awal pembangunan rumdin memang tak berjalan mulus. Lebih-lebih di tengah gempuran pandemi Covid-19 menjadikan plot anggarannya kerap terkena refocusing untuk kepentingan penanganannya. Terbukti, pembangunan tahap dua ini saja baru bisa terealiasasi tahun ini atau baru dua tahun sejak bangunan utama berdiri pada 2019. Dengan menyerap APBD Rp 6,6 miliar dari pagu Rp 7,8 miliar. Itu pun dengan keterbatasan anggaran. ’’Perencanaan awal sesuai DED, membutuhkan anggaran sekitar Rp 20 miliar. Tapi karena keterbasaan anggaran (pembangunan) dilakukan beberapa tahap,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Usung Tema BRI Melihat Dunia, BRI Berbagi Kacamata

Dengan rincian, tahap satu Rp 6,6 miliar. Kali pertama pembangunan yang dilakukan 2019 ini menyasar pengurukan lahan dan bangunan utama rumdin wabup. Sedangkan tahap dua Rp 3.722.522.898 sesuai nilai kontrak. Angka itu turun jauh dari nilai pagu Rp 4.630.000.000 yang diploting. ’’Tahap dua ini membuat pagar, pendapa, musala, dan pavingisasi, tapi cuma separo karena tidak cukup,’’ tuturnya.

Dengan selesaianya tahap dua, rumah negara golongan I ini sudah bisa ditempati. Artinya, dengan pembangunan pendapa, musala, pagar keliling gapura, saluran dan pavingisasi pada tahap dua ini, rumah dinas sudah layak dihuni. Termasuk faktor keamanannya juga sudah terpenuhi. ’’Sudah layak huni dan bisa ditempati. Dengan kita ambil (anggaran) dari sisa lelang (sebesar Rp 908 juta) itu kita juga bisa maving jalan masuk selebar 6 meter sepanjang akses dari luar masuk ke rumah dinas wabup,’’ kata Heri.

Baca Juga :  Berawal Santri Moderat Kini Abdi Negara

Sebelumnya, rumdin wabup di Desa Kenanten, Kecamatan Puri, terancam molor dari jadwal. Saat ini, pembangunan masih menyentuh 70 persen. Sedangkan, batas waktu pengerjaan hanya menyisakan 13 hari saja. Penyebab molornya pengerjaan, mulai curah hujan yang tinggi, dan pengiriman paving sempat jadi kendala. Hingga kini, paving masih dalam proses produksi sebelum akhirnya dipasang di halaman rumdin wabup. ’’Jika tetap molor, konsekuensinya kita denda 1/1000 dari nilai kontrak. Ya sekitar Rp 3,7 juta lebih per hari,’’ tegasnya. (ori/abi)

- Advertisement -

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/