alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Sunday, May 29, 2022

BLT Warga Miskin Dicoret

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Bantuan langsung tunia (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD) di Kabupaten Mojokerto terganjal. Bahkan, bantuan untuk masyarakat miskin tersebut di Januari lalu Ngeblong. Setelah, hingga kini pendataan yang dilakukan desa di 18 kecamatan belum rampung 100 persen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Mukhammad Hidayat mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mengantongi data riil jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BLT bersumber dari DD tahun anggaran 2021. Pasalnya, hingga kini masih banyak desa yang belum setor data. ’’Tahun ini masih proses. Belum semua desa masuk di kita. Makanya itu, kami belum tahu jumlah riilnya,’’ katanya.

Sejauh ini proses pendataan masih terus berlanjut di tingkat desa yang dikoordinasikan tiap kecamatan. Data yang sudah terkumpul di kecamatan secara utuh itu nantinya dilaporkan ke DPMD untuk dilakukan sinkronisasi dengan data yang ada di dinas social (dinsos). ’’Karena kita menghindari dobel data. Sehingga perlu kita cleansing ke dinsos,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Sudah Sebulan Ini, Sumber Air Tak Menetes Lagi

Belum rampungnya pendataan yang dilakukan desa membuat penyaluran BLT pada KPM juga terhambat. Termasuk berpengaruh pada gagalnya penyaluran BLT DD di Januari lalu. Padahal sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222 Tahun 2020 pasal 39 ayat 1, disebutkan pemdes memang wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa. Untuk besarannya sesuai pasal 39 ayat 6, disebutkan jika besaran BLT DD RP 300 ribu. ’’Itu berlangsung selama 12 bulan. Jadi untuk bulan Januari molor, tapi dibayar Februari tidak apa-apa,’’ jelasnya.

Sesuai dengan Permendes Nomor 13 Tahun 2020, lanjut Hidayat, BLT ini juga menjadi salah satu prioritas penggunaan DD. Yakni, untuk menjadikan desa tanpa kemiskinan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, pemerataan infrastruktur, hingga pemerataan pertumbuhan ekonomi desa.

Baca Juga :  Kelurahan Jagalan Punya Empat Tempat Ibadah Empat Agama

Namun, pihaknya belum bisa merinci desa mana saja yang belum setor data. Yang jelas, belum rampungnya pendataan dimungkinkan banyak kendala di tingkat desa. Apalagi, pendataan ini juga dituntut lebih update agar tidak ada tumpang tindih di lapangan. Sekaligus untuk menghindati data fiktif atau KPM yang sudah meninggal. Hingga kini, desa terus didorong, untuk cepat mengirimkan data ke DPMD dengan harapan BLT DD segera terealisasi. ’’Desa memang harus mendata ulang. Kalau data lama dulu kan enak tinggal input gitu saja. Cuma ini kan banyak desa menggunakan data baru biar merata. Orang yang belum tercover bisa tercover, begitu,’’ urainya.

DPMD menargetkan pendataan bisa rampung secepatnya. Sebab, setelah semua rampung, DPMD bisa melakukan sinkronisasi dengan dinsos hingga akhirnya muncul jumlah pasti warga yang menjadi sasaran BLT DD. ’’Mudah-mudahan Februari ini rampung, dan warga bisa segera menerima BLT,’’ tegasnya. 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Bantuan langsung tunia (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD) di Kabupaten Mojokerto terganjal. Bahkan, bantuan untuk masyarakat miskin tersebut di Januari lalu Ngeblong. Setelah, hingga kini pendataan yang dilakukan desa di 18 kecamatan belum rampung 100 persen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Mukhammad Hidayat mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mengantongi data riil jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BLT bersumber dari DD tahun anggaran 2021. Pasalnya, hingga kini masih banyak desa yang belum setor data. ’’Tahun ini masih proses. Belum semua desa masuk di kita. Makanya itu, kami belum tahu jumlah riilnya,’’ katanya.

Sejauh ini proses pendataan masih terus berlanjut di tingkat desa yang dikoordinasikan tiap kecamatan. Data yang sudah terkumpul di kecamatan secara utuh itu nantinya dilaporkan ke DPMD untuk dilakukan sinkronisasi dengan data yang ada di dinas social (dinsos). ’’Karena kita menghindari dobel data. Sehingga perlu kita cleansing ke dinsos,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Kelurahan Jagalan Punya Empat Tempat Ibadah Empat Agama

Belum rampungnya pendataan yang dilakukan desa membuat penyaluran BLT pada KPM juga terhambat. Termasuk berpengaruh pada gagalnya penyaluran BLT DD di Januari lalu. Padahal sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222 Tahun 2020 pasal 39 ayat 1, disebutkan pemdes memang wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa. Untuk besarannya sesuai pasal 39 ayat 6, disebutkan jika besaran BLT DD RP 300 ribu. ’’Itu berlangsung selama 12 bulan. Jadi untuk bulan Januari molor, tapi dibayar Februari tidak apa-apa,’’ jelasnya.

Sesuai dengan Permendes Nomor 13 Tahun 2020, lanjut Hidayat, BLT ini juga menjadi salah satu prioritas penggunaan DD. Yakni, untuk menjadikan desa tanpa kemiskinan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, pemerataan infrastruktur, hingga pemerataan pertumbuhan ekonomi desa.

Baca Juga :  Pemerintah Gulirkan Bantuan Subisidi Upah bagi 2 Juta Pendidik Non-PNS

Namun, pihaknya belum bisa merinci desa mana saja yang belum setor data. Yang jelas, belum rampungnya pendataan dimungkinkan banyak kendala di tingkat desa. Apalagi, pendataan ini juga dituntut lebih update agar tidak ada tumpang tindih di lapangan. Sekaligus untuk menghindati data fiktif atau KPM yang sudah meninggal. Hingga kini, desa terus didorong, untuk cepat mengirimkan data ke DPMD dengan harapan BLT DD segera terealisasi. ’’Desa memang harus mendata ulang. Kalau data lama dulu kan enak tinggal input gitu saja. Cuma ini kan banyak desa menggunakan data baru biar merata. Orang yang belum tercover bisa tercover, begitu,’’ urainya.

- Advertisement -

DPMD menargetkan pendataan bisa rampung secepatnya. Sebab, setelah semua rampung, DPMD bisa melakukan sinkronisasi dengan dinsos hingga akhirnya muncul jumlah pasti warga yang menjadi sasaran BLT DD. ’’Mudah-mudahan Februari ini rampung, dan warga bisa segera menerima BLT,’’ tegasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/