alexametrics
26.8 C
Mojokerto
Sunday, May 29, 2022

Ketua RT/RW di Kota Mojokerto Dapat Asuransi

MOJOKERTO – Para pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) di Kota Mojokerto bakal mendapatkan jaminan asuransi selama menjalankan tugasnya.

Selain diberikan jaminan kesehatan, mereka juga bakal dapat jaminan ketenagakerjaan. Sejumlah kebijakan itu bakal dituangkan dalam aturan baru. Yakni, diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaminan Sosial Pemerintah Daerah.

Di dalamnya memuat sejumlah aturan main terkait pemberian jaminan sosial. Baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. ’’Jadi nanti Pak RT/RW itu dijaminkan,’’ ungkap Deny Novianto, ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Mojokerto.

Ia mengatakan, lewat Perda Jaminan Sosial, para Ketua RT/RW akan diberi jaminan ketenagakerjaan. Disebutkannya, akan diberikan uang jaminan Rp 12 ribu per bulannya. Itu untuk membayar jaminan ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Gunung Penanggungan, Berjuta Pesona dan Kaya Sejarah

Ketua RT/RW dapat jaminan ketenagakerjaan karena memiliki tugas dan peran di masyarakat. ’’Para Ketua RT/RW ini punya tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Dengan adanya jaminan ini, bisa beri keselamatan pada pengguna jaminan itu sendiri,’’ urai Deny.

Pihaknya menilai dengan nominal Rp 12 ribu per bulan, jumlah kumulatif dana yang ditanggung pemkot untuk kebijakan ini terbilang masih kecil. Dibandingkan dengan anggaran lainnya yang justru kebermanfaatannya lebih rendah.

’’Jaminan ketenagakerjaan itu, semisal ketika bertugas sebagai Ketua RT/RW, meninggal dunia dapat santunan Rp 30 juta. Kalau ada laka kerja Rp 80 juta,’’ terang dia. Pemberian jaminan sosial ini juga memiliki peran tersendiri.

Seperti halnya ketua RT/RW, nyatanya terdapat daerah/kawasan yang sangat minim kontribusi warganya untuk menjadi pengurus RT/RW. Adanya jaminan ini, kata Deny, paling tidak memberikan stimulan kepada warga agar lebih giat lagi dalam bertugas.

Baca Juga :  Gulirkan Kompetisi Sepak Bola Liga 2, PSSI Siap Jalankan Prokes

’’Ini merangsang warga yang kurang suka RT/RW. Seperti halnya di kawasan perumahan,’’ tambah dia. Sementara itu, jaminan kesehatan juga diberikan kepada Ketua RT/RW. Bahkan, termasuk pula para pengurusnya. Di mana, mereka yang telah menjadi warga Kota Mojokerto.

Lantaran, mereka telah ditanggung pemkot melalui program Universal Health Coverage (UHC). Jaminan kesehatannya ditanggung pemerintah dengan tipe kelas III. 

MOJOKERTO – Para pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) di Kota Mojokerto bakal mendapatkan jaminan asuransi selama menjalankan tugasnya.

Selain diberikan jaminan kesehatan, mereka juga bakal dapat jaminan ketenagakerjaan. Sejumlah kebijakan itu bakal dituangkan dalam aturan baru. Yakni, diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaminan Sosial Pemerintah Daerah.

Di dalamnya memuat sejumlah aturan main terkait pemberian jaminan sosial. Baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. ’’Jadi nanti Pak RT/RW itu dijaminkan,’’ ungkap Deny Novianto, ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Mojokerto.

Ia mengatakan, lewat Perda Jaminan Sosial, para Ketua RT/RW akan diberi jaminan ketenagakerjaan. Disebutkannya, akan diberikan uang jaminan Rp 12 ribu per bulannya. Itu untuk membayar jaminan ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Gunung Penanggungan, Berjuta Pesona dan Kaya Sejarah

Ketua RT/RW dapat jaminan ketenagakerjaan karena memiliki tugas dan peran di masyarakat. ’’Para Ketua RT/RW ini punya tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Dengan adanya jaminan ini, bisa beri keselamatan pada pengguna jaminan itu sendiri,’’ urai Deny.

Pihaknya menilai dengan nominal Rp 12 ribu per bulan, jumlah kumulatif dana yang ditanggung pemkot untuk kebijakan ini terbilang masih kecil. Dibandingkan dengan anggaran lainnya yang justru kebermanfaatannya lebih rendah.

- Advertisement -

’’Jaminan ketenagakerjaan itu, semisal ketika bertugas sebagai Ketua RT/RW, meninggal dunia dapat santunan Rp 30 juta. Kalau ada laka kerja Rp 80 juta,’’ terang dia. Pemberian jaminan sosial ini juga memiliki peran tersendiri.

Seperti halnya ketua RT/RW, nyatanya terdapat daerah/kawasan yang sangat minim kontribusi warganya untuk menjadi pengurus RT/RW. Adanya jaminan ini, kata Deny, paling tidak memberikan stimulan kepada warga agar lebih giat lagi dalam bertugas.

Baca Juga :  Gulirkan Kompetisi Sepak Bola Liga 2, PSSI Siap Jalankan Prokes

’’Ini merangsang warga yang kurang suka RT/RW. Seperti halnya di kawasan perumahan,’’ tambah dia. Sementara itu, jaminan kesehatan juga diberikan kepada Ketua RT/RW. Bahkan, termasuk pula para pengurusnya. Di mana, mereka yang telah menjadi warga Kota Mojokerto.

Lantaran, mereka telah ditanggung pemkot melalui program Universal Health Coverage (UHC). Jaminan kesehatannya ditanggung pemerintah dengan tipe kelas III. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/