alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Dewan Minta Daerah Diberi Kewenangan Pengawasan Galian

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pengambilalihan kewenangan perizinan galian golongan C (pasir dan batu) dari Pemprov Jatim ke pemerintah pusat diprediksi bakal menyuburkan praktik galian C liar.

Meski begitu, kalangan dewan mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pengawasan praktik galian kepada daerah. Tengara itu diungkapkan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto Buddi Mulya.

 ’’Sudah jelas itu nanti galian C ilegal pasti akan tumbuh subur,’’ ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto selepas rapat paripurna internal penetapan rencana kerja DPRD tahun 2021, Rabu (1/10).

Politisi Gerindra ini menyebutkan pengambilalihan kewenangan perizinan dari provinsi ke pusat terbilang bertolak belakang dengan rekomendasi DPRD Kabupaten Mojokerto beberapa waktu lalu. Saat itu, rekomendasi DPRD kabupaten agar pengelolaan perizinan hingga pengawasan diberikan kepada pemerintah daerah.

’’Ini yang mengejutkan. Bisa kontraproduktif bagi daerah,’’ terang dia. Menurut Buddi, adanya alih kewenangan itu memang didasarkan perubahan aturan main.

Baca Juga :  Kacamata Frame Bening, Nge-Hits dan Stylish

Yakni, melalui terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. ’’Adanya perubahan aturan itu membuat landscap pertambangan galian C bisa berubah. Bisa-bisa praktik galian ilegal bisa semakin banyak,’’ terang dia.

Hal itu, tandas dia, sudah terlihat ketika perizinan dan pengawasan galian C diambil alih provinsi. Praktik galian C ilegal justru bertambah liar dengan jumlahnya yang banyak tersebar di berbagai kecamatan di kabupaten. Apalagi, ketika kewenangan perizinan diambil alih pemerintah pusat.

’’Semakin jauh dan sulit dijangkau kalangan pengusaha untuk mengurus perizinannya,’’ terang Buddi. Meski begitu, perubahan aturan main tersebut didukungnya. Hanya, pihaknya mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.

Utamanya, terkait kewenangan atas pengawasan praktik galian C. ’’Boleh lah diambil pemerintah pusat. Tapi, kami usul agar daerah juga diberi kewenangan untuk mengawasi,’’ usul pria berkacamata minus ini.

Baca Juga :  Mojotirto Festival 2022, KemenPAN-RB Apresiasi Suguhan Permainan Tradisional

Catatan DPRD didasarkan data Setdakab Mojokerto dalam kurun 2018-2019 terdapat 57 lokasi galian tak berizin. Sebanyak 19 lokasi di antaranya izinnya kedaluwarsa. Dan, hanya ada 14 lokasi galian yang mempunyai izin resmi.

Dari jumlah lokasi galian yang berizin, Pemkab Mojokerto mendulang pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 mencapai Rp 24 miliar. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto Didik Chusnul Yakin menyebutkan, perizinan praktik pertambangan galian golongan C (pasir dan batu) dimoratorium.

Penghentian pemberian perizinan tersebut terhitung sejak bulan Juni lalu. Ia menyatakan, moratorium perizinan galian itu merupakan instruksi pemerintah pusat setelah ada UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Selain moratorium izin galian, diatur pula soal kewenangan pengelolaan hingga pemberian izin operasional galian. ’’Sekarang sesuai undang-undang tersebut, kewenangan perizinan berada di pemerintah pusat,’’ kata Didik. 

 

 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pengambilalihan kewenangan perizinan galian golongan C (pasir dan batu) dari Pemprov Jatim ke pemerintah pusat diprediksi bakal menyuburkan praktik galian C liar.

Meski begitu, kalangan dewan mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pengawasan praktik galian kepada daerah. Tengara itu diungkapkan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto Buddi Mulya.

 ’’Sudah jelas itu nanti galian C ilegal pasti akan tumbuh subur,’’ ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto selepas rapat paripurna internal penetapan rencana kerja DPRD tahun 2021, Rabu (1/10).

Politisi Gerindra ini menyebutkan pengambilalihan kewenangan perizinan dari provinsi ke pusat terbilang bertolak belakang dengan rekomendasi DPRD Kabupaten Mojokerto beberapa waktu lalu. Saat itu, rekomendasi DPRD kabupaten agar pengelolaan perizinan hingga pengawasan diberikan kepada pemerintah daerah.

’’Ini yang mengejutkan. Bisa kontraproduktif bagi daerah,’’ terang dia. Menurut Buddi, adanya alih kewenangan itu memang didasarkan perubahan aturan main.

Baca Juga :  Pemkab Cairkan Insentif Nakes Rp 4,1 Miliar

Yakni, melalui terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. ’’Adanya perubahan aturan itu membuat landscap pertambangan galian C bisa berubah. Bisa-bisa praktik galian ilegal bisa semakin banyak,’’ terang dia.

- Advertisement -

Hal itu, tandas dia, sudah terlihat ketika perizinan dan pengawasan galian C diambil alih provinsi. Praktik galian C ilegal justru bertambah liar dengan jumlahnya yang banyak tersebar di berbagai kecamatan di kabupaten. Apalagi, ketika kewenangan perizinan diambil alih pemerintah pusat.

’’Semakin jauh dan sulit dijangkau kalangan pengusaha untuk mengurus perizinannya,’’ terang Buddi. Meski begitu, perubahan aturan main tersebut didukungnya. Hanya, pihaknya mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.

Utamanya, terkait kewenangan atas pengawasan praktik galian C. ’’Boleh lah diambil pemerintah pusat. Tapi, kami usul agar daerah juga diberi kewenangan untuk mengawasi,’’ usul pria berkacamata minus ini.

Baca Juga :  Pemkab Beri Diskon Wajib Pajak hingga 50 Persen

Catatan DPRD didasarkan data Setdakab Mojokerto dalam kurun 2018-2019 terdapat 57 lokasi galian tak berizin. Sebanyak 19 lokasi di antaranya izinnya kedaluwarsa. Dan, hanya ada 14 lokasi galian yang mempunyai izin resmi.

Dari jumlah lokasi galian yang berizin, Pemkab Mojokerto mendulang pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 mencapai Rp 24 miliar. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto Didik Chusnul Yakin menyebutkan, perizinan praktik pertambangan galian golongan C (pasir dan batu) dimoratorium.

Penghentian pemberian perizinan tersebut terhitung sejak bulan Juni lalu. Ia menyatakan, moratorium perizinan galian itu merupakan instruksi pemerintah pusat setelah ada UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Selain moratorium izin galian, diatur pula soal kewenangan pengelolaan hingga pemberian izin operasional galian. ’’Sekarang sesuai undang-undang tersebut, kewenangan perizinan berada di pemerintah pusat,’’ kata Didik. 

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/