alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Pemkot Mulai Seleksi Calon Penghuni Rusunawa

PRAJURIT KULON, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tahap penyeleksian calon penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Kota Mojokerto digelar mulai hari ini. Tim verifikasi melakukan penyaringan terhadap berkas pemohon.

Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (DPKP) Kota Mojokerto Mashudi, menjelaskan, batas waktu untuk pengajuan permohonan calon penghuni rusunawa berakhir Senin (30/7).

Dengan demikian, tertutup sudah kesempatan warga untuk mengusulkan diri sebagai menghuni tower empat lantai di Jalan Cinde Baru VIII, Kelurahan/Kecamatan Prajurit Kulon itu.

”Hari ini (kemarin, Red) undangan ke tim verifikasi sudah kami edarkan. Besok (hari ini, Red) baru dilakukan rapat penyeleksiannya,” terangnya. Sesuai dengan prediksi awal, jumlah pemohon merosot tajam dari hasil pendataan awal.

Sebelumnya, masing-masing kelurahan telah mendata warga yang dinilai layak sebagai bakal calon penghuni rusunawa. Hasilnya, terdapat sekitar 410 KK (kepala keluarga). Meski sudah dilakukan perpanjangan waktu pengajuan berkas, namun warga yang menyatakan berminat masih sangat minim.

DPKP mencatat, jumlah pemohon yang masuk tidak lebih dari seperempatnya. ”Ada sekitar 69 pemohon sudah masuk,” paparnya. Berkas yang telah masuk tersebut berasal dari Kelurahan Magersari, Wates, Kranggan, Prajurit Kulon, Mentikan, Gunung Gedangan, serta Kelurahan Gedongan.

Baca Juga :  Pasca Nataru Harga Bahan Pokok Belum Stabil

Minimnya jumlah tersebut disebabkan lantaran warga yang merasa keberatan karena tarif sewa di hunian tipe 36 itu. Bahkan, sejumlah warga di kelurahan ada yang manyatakan menolak.

Di antaranya adalah di Kelurahan Blooto dan Miji. Meski sebagian bakal calon merupakan warga terdampak jalur ganda rel KA, namun mereka yang tergusur memilih untuk pindah ke tempat lain.

Mashudi menambahkan, pihaknya tidak lagi memberikan toleransi perpanjangan masa pendaftaran. Mulai hari ini, tim verifikasi melakukan tahap seleksi. ”Kita proses sesuai dengan jumlah pemohon calon penghuni yang sudah masuk,” tandas mantan Kasatpol PP Kota Mojokerto ini.

Terlebih, jumlah pemohon sudah melebihi pagu sesuai kapasitas rusunawa sebanyak 58 unit hunian. Dia memaparkan, tim verifikasi terdiri dari lintas unsur. Di samping DPKP, tahapan seleksi juga melibatkan Bagian Hukum Setdakot, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA), serta Dinas Sosial (Dinsos).

Proses penyaringan penghuni tersebut dilakukan sistem scoring sesuai yang diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Umum di Kota Mojokerto. Setidaknya, terdapat enam indikator yang menjadi tolak ukur dalam melakukan proses penyeleksian.

Baca Juga :  Warga Rela Terinjak demi Maulidan

Salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah harus penduduk kota. Di samping itu, kriteria lainnya diutamakan bagi yang belum memiki rumah tinggal tetap. Calon penghuni juga diprioritaskan bagi yang selama ini tinggal di atas tanah milik pemkot, BUMN, bantaran sungai, maupun bantaran rel kereta api.

Hasil seleksi akan tuntas sebelum akhir Oktober nanti. ”Harapan kami sebelum akhir tahun rusunawa sudah bisa dihuni,” tandasnya.

Dengan demikian, tim verifikasi hanya akan mengeliminasi 11 pemohon dari 69 KK calon penghuni yang masuk. Untuk diketahui, dalam Keputusan Wali Kota Mojokerto tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun di Kota Mojokerto, ditetapkan bahwa tarif sewa empat lantai di rusunawa dipatok dengan biaya bervariatif. Terendah adalah lantai 4 dengan besaran sewa Rp 275 ribu per bulan.

Selisih di atasnya ditetapkan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk hunian di lantai 3. Sedangkan di lantai 2 dibanderol Rp 325 ribu per bulan. Sementara harga sewa tertinggi berada di lantai dasar dengan tarif Rp 350 ribu per bulan.

PRAJURIT KULON, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tahap penyeleksian calon penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Kota Mojokerto digelar mulai hari ini. Tim verifikasi melakukan penyaringan terhadap berkas pemohon.

Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (DPKP) Kota Mojokerto Mashudi, menjelaskan, batas waktu untuk pengajuan permohonan calon penghuni rusunawa berakhir Senin (30/7).

Dengan demikian, tertutup sudah kesempatan warga untuk mengusulkan diri sebagai menghuni tower empat lantai di Jalan Cinde Baru VIII, Kelurahan/Kecamatan Prajurit Kulon itu.

”Hari ini (kemarin, Red) undangan ke tim verifikasi sudah kami edarkan. Besok (hari ini, Red) baru dilakukan rapat penyeleksiannya,” terangnya. Sesuai dengan prediksi awal, jumlah pemohon merosot tajam dari hasil pendataan awal.

Sebelumnya, masing-masing kelurahan telah mendata warga yang dinilai layak sebagai bakal calon penghuni rusunawa. Hasilnya, terdapat sekitar 410 KK (kepala keluarga). Meski sudah dilakukan perpanjangan waktu pengajuan berkas, namun warga yang menyatakan berminat masih sangat minim.

DPKP mencatat, jumlah pemohon yang masuk tidak lebih dari seperempatnya. ”Ada sekitar 69 pemohon sudah masuk,” paparnya. Berkas yang telah masuk tersebut berasal dari Kelurahan Magersari, Wates, Kranggan, Prajurit Kulon, Mentikan, Gunung Gedangan, serta Kelurahan Gedongan.

Baca Juga :  Konstruksi Kerap Jadi Biang Penyumbat
- Advertisement -

Minimnya jumlah tersebut disebabkan lantaran warga yang merasa keberatan karena tarif sewa di hunian tipe 36 itu. Bahkan, sejumlah warga di kelurahan ada yang manyatakan menolak.

Di antaranya adalah di Kelurahan Blooto dan Miji. Meski sebagian bakal calon merupakan warga terdampak jalur ganda rel KA, namun mereka yang tergusur memilih untuk pindah ke tempat lain.

Mashudi menambahkan, pihaknya tidak lagi memberikan toleransi perpanjangan masa pendaftaran. Mulai hari ini, tim verifikasi melakukan tahap seleksi. ”Kita proses sesuai dengan jumlah pemohon calon penghuni yang sudah masuk,” tandas mantan Kasatpol PP Kota Mojokerto ini.

Terlebih, jumlah pemohon sudah melebihi pagu sesuai kapasitas rusunawa sebanyak 58 unit hunian. Dia memaparkan, tim verifikasi terdiri dari lintas unsur. Di samping DPKP, tahapan seleksi juga melibatkan Bagian Hukum Setdakot, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA), serta Dinas Sosial (Dinsos).

Proses penyaringan penghuni tersebut dilakukan sistem scoring sesuai yang diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Umum di Kota Mojokerto. Setidaknya, terdapat enam indikator yang menjadi tolak ukur dalam melakukan proses penyeleksian.

Baca Juga :  Denyut Nadi Ekonomi Perbatasan

Salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah harus penduduk kota. Di samping itu, kriteria lainnya diutamakan bagi yang belum memiki rumah tinggal tetap. Calon penghuni juga diprioritaskan bagi yang selama ini tinggal di atas tanah milik pemkot, BUMN, bantaran sungai, maupun bantaran rel kereta api.

Hasil seleksi akan tuntas sebelum akhir Oktober nanti. ”Harapan kami sebelum akhir tahun rusunawa sudah bisa dihuni,” tandasnya.

Dengan demikian, tim verifikasi hanya akan mengeliminasi 11 pemohon dari 69 KK calon penghuni yang masuk. Untuk diketahui, dalam Keputusan Wali Kota Mojokerto tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun di Kota Mojokerto, ditetapkan bahwa tarif sewa empat lantai di rusunawa dipatok dengan biaya bervariatif. Terendah adalah lantai 4 dengan besaran sewa Rp 275 ribu per bulan.

Selisih di atasnya ditetapkan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk hunian di lantai 3. Sedangkan di lantai 2 dibanderol Rp 325 ribu per bulan. Sementara harga sewa tertinggi berada di lantai dasar dengan tarif Rp 350 ribu per bulan.

Artikel Terkait

Most Read

Hindari Penuaan Dini dengan Skincare

Tiga Proyek Gedung Disegel

Demokrat Optimis Rekom Tak Meleset

Artikel Terbaru


/