alexametrics
28.8 C
Mojokerto
Monday, May 23, 2022

Pemkot Kerja Keras Tuntaskan Sertifikasi Aset

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkot Mojokerto terus bekerja keras menuntaskan sertifikasi aset. Kemarin, sertifikasi sepuluh aset tanah jalan rampung. Sertifikat tersebut diserahkan kepada Wali Kota Ika Puspitasari oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto Dekasius Sulle.

Secara simbolis, penyerahan 10 sertifikat tanah jalan aset daerah yang terbit dari 18 yang diajukan, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto Dekasius Sulle kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di di Ruang Sabha Pambojana, Rumah Rakyat, Jalan Hayam Wuruk 50, Selasa (31/8).

Sepuluh aset tanah jalan tersebut meliputi aset Jalan J.A. Soeprapto, Jalan Mojopahit Sentanan, Jalan Mojopahit Kauman, Jalan Kartini Kauman, Jalan Mpu Nala Kedundung, Jalan Mpu Nala Balongsari, Jalan HOS Cokroaminoto Jagalan, Jalan HOS Cokroaminoto Balongsari, Jalan Hayam Wuruk Magersari, dan aset Jalan KH Hasyim Asy’ari Kauman.

Dalam sambutannya, wali kota menyampaikan, keberadaan legalitas aset daerah berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan adalah hal yang penting.

’’Dengan adanya sertifikat aset tanah maka keberadaan lahan milik daerah akan terdata dengan baik, jelas peruntukannya dan terdaftar secara hukum melalui Kantor Pertanahan,’’ katanya.

Baca Juga :  Penyewa Lahan Rugi, Sudah Bayar Tetap Disuruh Bongkar

Menurut Ning Ita, sapaan karib Wali Kota Ika Puspitasari, kerja sama antara Pemkot Mojokerto dan Kantor Pertanahan setempat sudah terjalin sejak tahun 2018 sebelum dirinya menjabat Wali Kota Mojokerto. ’’Penyerahan sertifikat aset tanah pertama kalinya sebanyak 59 sertifikat, kemudian berlanjut hingga tahun ini,’’ kata Wali Kota.

Ning Ita, sapaan Wali Kota Ika Puspitasari, berharap kerja sama yang terjalin bisa terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Karena program sertifikasi tanah ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin menyelesaikan sertifikasi seluruh lahan di Indonesia pada 2023.

’’Terima kasih kami sampaikan kepada Kanta (Kepala Kantor Pertanahan) Kota Mojokerto yang baru dengan semangat percepatannya. Karena beberapa waktu lalu speed sempat menurun. Sekarang speed-nya kencang banget. Semoga capaian kerja sama kita menghasilkan target yang sesuai yang ditetapkan oleh KPK,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Polisi Akan Pasang Police Line

Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), kata Ning Ita lebih lanjut, memberikan perhatian terhadap program percepatan sertifikasi aset tanah, baik di kementerian/lembaga, pemda maupun BUMN. Sesuai target yang ditetapkan KPK yaitu 116 bidang,  23 bidang sudah selesai sertifikasi, 50 bidang masih dalam proses sertifikasi, 20 bidang dalam proses verifikasi BPN dan 23 dalam proses pemberkasan.

’’Fokus kita pada manajemen aset daerah, di mana kita dipantau KPK. Namun terlepas dari intevensi KPK menyangkut manajemen aset, kita butuhkan beberapa poin kerja sama yang masih terkait, sesuai porsi Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Seperti penyelamatan aset dan sebagainya, juga koordinasi secara langsung dengan jajaran Kantor Pertanahan Kota Mojokerto,’’ tukasnya.

Pada kesempatan ini, Dekasius Sulle juga menyampaikan bahwa BPN memiliki program Kota Lengkap. Di mana melalui Kota Lengkap ini akan diperoleh data lengkap baik itu tentang luas tanah dan kepemilikan tanah. ’’Program ini merupakan satu langkah yang tepat dari pemerintah daerah untuk mengamankan aset daerah,’’ ujarnya. (nop/adv)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkot Mojokerto terus bekerja keras menuntaskan sertifikasi aset. Kemarin, sertifikasi sepuluh aset tanah jalan rampung. Sertifikat tersebut diserahkan kepada Wali Kota Ika Puspitasari oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto Dekasius Sulle.

Secara simbolis, penyerahan 10 sertifikat tanah jalan aset daerah yang terbit dari 18 yang diajukan, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto Dekasius Sulle kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di di Ruang Sabha Pambojana, Rumah Rakyat, Jalan Hayam Wuruk 50, Selasa (31/8).

Sepuluh aset tanah jalan tersebut meliputi aset Jalan J.A. Soeprapto, Jalan Mojopahit Sentanan, Jalan Mojopahit Kauman, Jalan Kartini Kauman, Jalan Mpu Nala Kedundung, Jalan Mpu Nala Balongsari, Jalan HOS Cokroaminoto Jagalan, Jalan HOS Cokroaminoto Balongsari, Jalan Hayam Wuruk Magersari, dan aset Jalan KH Hasyim Asy’ari Kauman.

Dalam sambutannya, wali kota menyampaikan, keberadaan legalitas aset daerah berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan adalah hal yang penting.

’’Dengan adanya sertifikat aset tanah maka keberadaan lahan milik daerah akan terdata dengan baik, jelas peruntukannya dan terdaftar secara hukum melalui Kantor Pertanahan,’’ katanya.

Baca Juga :  Dipentaskan di Panggung hingga Layar Kaca

Menurut Ning Ita, sapaan karib Wali Kota Ika Puspitasari, kerja sama antara Pemkot Mojokerto dan Kantor Pertanahan setempat sudah terjalin sejak tahun 2018 sebelum dirinya menjabat Wali Kota Mojokerto. ’’Penyerahan sertifikat aset tanah pertama kalinya sebanyak 59 sertifikat, kemudian berlanjut hingga tahun ini,’’ kata Wali Kota.

- Advertisement -

Ning Ita, sapaan Wali Kota Ika Puspitasari, berharap kerja sama yang terjalin bisa terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Karena program sertifikasi tanah ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin menyelesaikan sertifikasi seluruh lahan di Indonesia pada 2023.

’’Terima kasih kami sampaikan kepada Kanta (Kepala Kantor Pertanahan) Kota Mojokerto yang baru dengan semangat percepatannya. Karena beberapa waktu lalu speed sempat menurun. Sekarang speed-nya kencang banget. Semoga capaian kerja sama kita menghasilkan target yang sesuai yang ditetapkan oleh KPK,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Unas SMA Diundur, Libur Diperpanjang

Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), kata Ning Ita lebih lanjut, memberikan perhatian terhadap program percepatan sertifikasi aset tanah, baik di kementerian/lembaga, pemda maupun BUMN. Sesuai target yang ditetapkan KPK yaitu 116 bidang,  23 bidang sudah selesai sertifikasi, 50 bidang masih dalam proses sertifikasi, 20 bidang dalam proses verifikasi BPN dan 23 dalam proses pemberkasan.

’’Fokus kita pada manajemen aset daerah, di mana kita dipantau KPK. Namun terlepas dari intevensi KPK menyangkut manajemen aset, kita butuhkan beberapa poin kerja sama yang masih terkait, sesuai porsi Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Seperti penyelamatan aset dan sebagainya, juga koordinasi secara langsung dengan jajaran Kantor Pertanahan Kota Mojokerto,’’ tukasnya.

Pada kesempatan ini, Dekasius Sulle juga menyampaikan bahwa BPN memiliki program Kota Lengkap. Di mana melalui Kota Lengkap ini akan diperoleh data lengkap baik itu tentang luas tanah dan kepemilikan tanah. ’’Program ini merupakan satu langkah yang tepat dari pemerintah daerah untuk mengamankan aset daerah,’’ ujarnya. (nop/adv)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/