alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

DPRD Bersemangat saat Bahas Gaji Sendiri

MOJOKERTO – Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) menyetujui rencana kenaikan pendapatan DPRD Kabupaten Mojokerto. Persetujuan ini dilakukan MKP dalam sidang paripurna penetapan persetujuan Raperda tentang Hak dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, di gedung dewan, kemarin siang.

Persetujuan yang diberikan bupati dua periode ini, diharapkan mampu memberikan stimulus kepada para wakil rakyat agar mampu memaksimalkan fungsi DPRD. Fungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dikatakan MKP, kenaikan pendapatan anggota DPRD dipastikan berkali-kali lipat. Hal itu menyusul status Kabupaten Mojokerto yang masuk dalam kategori tinggi dalam keuangan daerah. ’’Memang sangat tinggi,’’ ujarnya usai sidang paripurna.

Baca Juga :  Cegah Stunting, Ning Ita Kampanyekan Gemarikan

Meski begitu, ia memastikan jika kenaikan pendapatan anggota DPRD tak akan mengabaikan kepentingan pembangunan yang lain. Apalagi, saat ini pemda tengah membutuhkan anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur. ’’Tetap mempertimbangkan KKD (Kemampuan Keuangan Daerah),’’ imbuhnya.

Untuk segera mendapatkan tunjangan ini, pemkab masih menunggu hasil koreksi dan evaluasi Propinsi Jatim. Jika memang telah disetujui, maka aturan baru itu tak lama lagi bisa diterapkan. ’’Setelah dari pemprov, kita buatkan perbup. Di situlah baru bisa diterapkan,’’ papar MKP.

Soal besaran kenaikan pendapatan pimpinan dan anggota DPRD secara keseluruhan, MKP mengaku belum menghitungnya. ’’Kita lihat saja. Seperti apa koreksi dari gubernur,’’ pungkasnya.

Baca Juga :  Cukai Rokok Naik, Ribuan Pelinting Terancam Menganggur

Sebelumnya, MKP menyebut, kenaikan tunjangan DPRD bertajuk dana representasi intensif akan mengalami kenaikan hingga lima kali lipat. Saat ini, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto mengantongi Rp 6,3 juta per bulan. Ke depan, jika bupati tak berubah pikiran, maka kenaikan bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Sementara itu, dalam sidang paripurna yang membahas tentang kenaikan gaji DPRD kemarin, membuat kalangan dewan bersemangat. Jika dibandingkan dengan prosesi sidang lainnya, kali ini mampu menghadirkan 41 anggota dewan. Sedangkan, biasanya hanya kisaran tak lebih dari 30 orang.

MOJOKERTO – Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) menyetujui rencana kenaikan pendapatan DPRD Kabupaten Mojokerto. Persetujuan ini dilakukan MKP dalam sidang paripurna penetapan persetujuan Raperda tentang Hak dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, di gedung dewan, kemarin siang.

Persetujuan yang diberikan bupati dua periode ini, diharapkan mampu memberikan stimulus kepada para wakil rakyat agar mampu memaksimalkan fungsi DPRD. Fungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dikatakan MKP, kenaikan pendapatan anggota DPRD dipastikan berkali-kali lipat. Hal itu menyusul status Kabupaten Mojokerto yang masuk dalam kategori tinggi dalam keuangan daerah. ’’Memang sangat tinggi,’’ ujarnya usai sidang paripurna.

Baca Juga :  Jalur Tol Semakin Sunyi

Meski begitu, ia memastikan jika kenaikan pendapatan anggota DPRD tak akan mengabaikan kepentingan pembangunan yang lain. Apalagi, saat ini pemda tengah membutuhkan anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur. ’’Tetap mempertimbangkan KKD (Kemampuan Keuangan Daerah),’’ imbuhnya.

Untuk segera mendapatkan tunjangan ini, pemkab masih menunggu hasil koreksi dan evaluasi Propinsi Jatim. Jika memang telah disetujui, maka aturan baru itu tak lama lagi bisa diterapkan. ’’Setelah dari pemprov, kita buatkan perbup. Di situlah baru bisa diterapkan,’’ papar MKP.

- Advertisement -

Soal besaran kenaikan pendapatan pimpinan dan anggota DPRD secara keseluruhan, MKP mengaku belum menghitungnya. ’’Kita lihat saja. Seperti apa koreksi dari gubernur,’’ pungkasnya.

Baca Juga :  PA Banjir Permohonan Izin Poligami

Sebelumnya, MKP menyebut, kenaikan tunjangan DPRD bertajuk dana representasi intensif akan mengalami kenaikan hingga lima kali lipat. Saat ini, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto mengantongi Rp 6,3 juta per bulan. Ke depan, jika bupati tak berubah pikiran, maka kenaikan bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Sementara itu, dalam sidang paripurna yang membahas tentang kenaikan gaji DPRD kemarin, membuat kalangan dewan bersemangat. Jika dibandingkan dengan prosesi sidang lainnya, kali ini mampu menghadirkan 41 anggota dewan. Sedangkan, biasanya hanya kisaran tak lebih dari 30 orang.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/