alexametrics
31.1 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Kota Gagal Bentuk Perumda

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Rencana Pemkot Mojokerto membentuk perusahaan umum daerah (perumda) gagal direalisasikan. Pasalnya, hingga pengujung tahun, regulasi yang akan menjadi dasar pendirian, tak kunjung dilakukan pembahasan.

Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto mengatakan, terdapat 12 raperda yang diagendakan dan dibahas di sepanjang tahun 2021. Namun, ungkap Itok, sapaan akrabnya, hingga ujung tahun, lembaga legislatif baru menyelesaikan sepuluh Raperda. ”Ada dua raperda yang tidak bisa dilakukan pembahasan,” terangnya.

Kedua raperda yang gagal dibahas tersebut merupakan usulan dari Pemkot Mojokerto. Masing-masing raperda tentang Perumda Maja Aneka Usaha dan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemkot Mojokerto pada Perumda Maja Aneka Usaha.

Politisi PDI-P ini menyebutkan, tidak diagendakannya pembahasan dua raperda usulan eksekutif itu disebabkan belum mengantongi hasil penilaian atau rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Masih nunggu rekom yang belum turun dari Kemendagri,” ulasnya.

Hingga lewat tahun, dua raperda tersebut dipastikan ditunda dibahas bersama eksekutif. Dan, Pemkot Mojokerto kembali memasukkan draf payung hukum pembentukan perumda itu dalam Propemperda 2022. ”Jadi di-pending. Kalau tahun depan (2022) bisa mendapat rekom dari Kemendagri, berarti bisa untuk pembahasan,” beber Itok.

Baca Juga :  Relokasi Kantor dan Kembangkan Lahan Parkir

Dengan begitu, tahun ini hanya ada sepuluh raperda diselesaikan. Tiga di antaranya merupakan raperda inisiatif DPRD Kota Mojokerto yang tuntas dibahas dan disetujui bersama pada tanggal 20 November lalu. Dan kini sedang dalam tahap fasilitasi Gubernur Jatim.

Sedangkan, tujuh raperda lainnya berasal dari usulan Pemkot Mojokerto. Satu di antaranya telah diundangkan menjadi perda. Yakni Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

Sedangkan, enam raperda lainnya baru tuntas dibahas dan disepakati bersama antara DPRD dan tim pembahan eksekutif. Satu di antaranya telah ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan melalui rapat paripurna DPRD tentang raperda retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) 21 Desember lalu. Sedangkan lima raperda lainnya masih dilayangkan ke Gubernur Jatim untuk mendapat fasilitasi.

Baca Juga :  Bertahan Dari Serangan Anemia, Nenek Ini Yakin Manfaat JKN-KIS Nyata

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto menambahkan, dengan dua usulan raperda yang tertunda pembahasan di tahun 2021, maka total ada 11 raperda yang masuk dalam Propemperda 2022. Masing-masing terdiri dari tiga raperda inisiatif dewan dan delapan raperda usulan Pemkot Mojokerto.

Selain dua usulan raperda yang tertunda di 2021, dalam propemperda tahun ini juga ditetapkan raperda tentang perlindungan pohon di tepi jalan; raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren; raperda tentang inovasi daerah; raperda tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mojokerto tahun 2022-2042; raperda tentang persetujuan lingkungan; raperda tentang penanaman modal; raperda tentang perubahan kelima atas peraturan daerah Kota Mojokerto nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum; raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kota Mojokerto 9/2011 tentang retribusi jasa usaha; dan raperda tentang pemajuan kebudayaan dan kearifan lokal. (ram/ron)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Rencana Pemkot Mojokerto membentuk perusahaan umum daerah (perumda) gagal direalisasikan. Pasalnya, hingga pengujung tahun, regulasi yang akan menjadi dasar pendirian, tak kunjung dilakukan pembahasan.

Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto mengatakan, terdapat 12 raperda yang diagendakan dan dibahas di sepanjang tahun 2021. Namun, ungkap Itok, sapaan akrabnya, hingga ujung tahun, lembaga legislatif baru menyelesaikan sepuluh Raperda. ”Ada dua raperda yang tidak bisa dilakukan pembahasan,” terangnya.

Kedua raperda yang gagal dibahas tersebut merupakan usulan dari Pemkot Mojokerto. Masing-masing raperda tentang Perumda Maja Aneka Usaha dan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemkot Mojokerto pada Perumda Maja Aneka Usaha.

Politisi PDI-P ini menyebutkan, tidak diagendakannya pembahasan dua raperda usulan eksekutif itu disebabkan belum mengantongi hasil penilaian atau rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Masih nunggu rekom yang belum turun dari Kemendagri,” ulasnya.

Hingga lewat tahun, dua raperda tersebut dipastikan ditunda dibahas bersama eksekutif. Dan, Pemkot Mojokerto kembali memasukkan draf payung hukum pembentukan perumda itu dalam Propemperda 2022. ”Jadi di-pending. Kalau tahun depan (2022) bisa mendapat rekom dari Kemendagri, berarti bisa untuk pembahasan,” beber Itok.

Baca Juga :  Cabor Baru KONI Kota, Wakili Jatim di Kejurnas Virtual

Dengan begitu, tahun ini hanya ada sepuluh raperda diselesaikan. Tiga di antaranya merupakan raperda inisiatif DPRD Kota Mojokerto yang tuntas dibahas dan disetujui bersama pada tanggal 20 November lalu. Dan kini sedang dalam tahap fasilitasi Gubernur Jatim.

- Advertisement -

Sedangkan, tujuh raperda lainnya berasal dari usulan Pemkot Mojokerto. Satu di antaranya telah diundangkan menjadi perda. Yakni Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

Sedangkan, enam raperda lainnya baru tuntas dibahas dan disepakati bersama antara DPRD dan tim pembahan eksekutif. Satu di antaranya telah ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan melalui rapat paripurna DPRD tentang raperda retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) 21 Desember lalu. Sedangkan lima raperda lainnya masih dilayangkan ke Gubernur Jatim untuk mendapat fasilitasi.

Baca Juga :  Bertahan Dari Serangan Anemia, Nenek Ini Yakin Manfaat JKN-KIS Nyata

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto menambahkan, dengan dua usulan raperda yang tertunda pembahasan di tahun 2021, maka total ada 11 raperda yang masuk dalam Propemperda 2022. Masing-masing terdiri dari tiga raperda inisiatif dewan dan delapan raperda usulan Pemkot Mojokerto.

Selain dua usulan raperda yang tertunda di 2021, dalam propemperda tahun ini juga ditetapkan raperda tentang perlindungan pohon di tepi jalan; raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren; raperda tentang inovasi daerah; raperda tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mojokerto tahun 2022-2042; raperda tentang persetujuan lingkungan; raperda tentang penanaman modal; raperda tentang perubahan kelima atas peraturan daerah Kota Mojokerto nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum; raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kota Mojokerto 9/2011 tentang retribusi jasa usaha; dan raperda tentang pemajuan kebudayaan dan kearifan lokal. (ram/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Tetap Berprestasi Selama Pandemi

Proyek Jembatan Terbengkalai

Proyek Ruko Disegel Satpol PP

Vokasi UMM Buka Peluang Kerja ke Jepang

Artikel Terbaru


/