Perang kemerdekaan meninggalkan kerusakan besar pada industri gula di Mojokerto. Dari 12 pabrik gula yang pernah berdiri, hanya satu yang kembali dioperasikan setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia (RI) di akhir 1949.
PABRIK Gula (PG) Gempolkrep menjadi yang pertama membuka kembali kegiatan produksi setelah Proklamasi Kemerdekaan RI. Buka giling tersebut menjadi salah satu penanda dimulainya kembali aktivitas industri gula Mojokerto setelah masa perang dan revolusi.
Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menceritakan, upaya menghidupkan kembali industri gula sebenarnya sudah dilakukan Belanda tidak lama setelah menduduki Mojokerto di tahun 1947. Nederland Indische Suiker Uni (NISU) yang dipimpin Eschauzier menugaskan JB Logeman untuk mengepalai kegiatan produksi. ”Beberapa orang pekerja Eropa kembali dipekerjakan di beberapa pabrik gula,” terangnya.
Di bawah bendera perusahaan NV Maatschapij Sentanen Lor Mojokerto, PG Brangkal dan PG Bangsal semula dibidik untuk untuk dilakukan perbaikan. Namun, hanya PG Gempolkrep yang relatif berpotensi dioperasikan kembali.
Sosok yang akrab disapa Yuhan ini menyebut, upaya untuk menghidupkan kembali pabrik gula tersebut tidak mudah. Pasalnya, situasi keamanan di wilayah Mojokerto yang belum sepenuhnya stabil.
Sentimen terhadap Belanda masih kuat dan gerakan sabotase masih terjadi di wilayah Mojokerto. ”Gerakan sabotase masih terjadi hingga pertengahan tahun 1949,” tandasnya.
Bahkan, sedikitnya enam pekerja Eropa meninggal akibat serangan pejuang kemerdekaan maupun pihak lain yang berupaya menghambat aktivitas pabrik gula. Peristiwa tersebut diberitakan dalam surat kabar De Vrije Pers Surabaya, edisi 5 November 1948.
Di tengah kondisi keamanan yang belum pulih, budi daya tebu tetap dilakukan untuk menyiapkan bahan baku produksi. Lahan tebu tersebar di sejumlah wilayah di utara Sungai Brantas, meliputi Kecamatan Kemlagi dan Gedeg. ”Sementara di bagian wilayah selatan terdapat lahan di Kecamatan Sooko, Puri, dan Bangsal,” ulas Yuhan.
Dia menjelaskan, lokasi lahan tebu tersebut dipilih dengan memperhitungkan jarak dengan PG Gempolkrep. Di samping itu, penentuan lahan pertanian tersebut juga dengan mempertimbangkan kondisi keamanan.
Saat penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada 27 Desember 1949, tanaman tebu telah tumbuh dan sebagian siap dipanen untuk musim giling 1950. Namun, persoalan muncul setelah tentara Belanda ditarik dari Mojokerto sehingga menyebabkan penjarahan di berbagai bangunan peninggalan Belanda, termasuk fasilitas pabrik gula.
PG Brangkal dan Bangsal yang sebelumnya direncanakan untuk direvitalisasi oleh NV Sentanen Lor mengalami penjarahan secara besar-besaran. Yuhan mengatakan, tindakan tersebut tidak lepas dari suasana politik dan kondisi sosial masyarakat pascarevolusi. ”Banyak warga yang kembali dari pengungsian menghadapi kesulitan ekonomi,” tuturnya.
Dalam kondisi tersebut, pabrik-pabrik yang dianggap sebagai milik asing atau Belanda menjadi sasaran. Penjarahan tidak selalu didorong kepentingan ekonomi, tetapi juga menjadi cara sebagian masyarakat bertahan hidup. (ram/ris)
Editor : Fendy Hermansyah
Sumber : Radar Mojokerto