SEMENTARA itu, ketegangan politik dan sosial di wilayah Kabupaten Mojokerto berubah drastis setelah pecahnya G30S pada 1965. PKI yang sebelumnya memiliki pengaruh politik cukup besar mulai terdesak dan kehilangan kepercayaan publik.
Ayuhanafiq mengatakan, pada Mei 1965, situasi di Mojokerto sempat memanas ketika intensitas penyerobotan tanah sawah kian meningkat. Bahkan, para anggota PKI secara terbuka menenteng senjata tajam saat beraktivitas. ’’Senjata tajam itu dipertontonkan seolah menjadi ancaman bagi siapapun yang ingin menghalangi mereka,’’ tandasnya.
Namun, memasuki akhir 1965, keadaan berubah secara signifikan. Tepatnya pasca peristiwa G30S, arogansi PKI di Mojokerto seketika langsung mereda.
Yuhan menyebutkan, perubahan situasi tersebut diikuti dengan penangkapan dan pengejaran terhadap orang-orang yang dianggap memiliki keterkaitan dengan PKI. Sejumlah tokoh lokal yang sebelumnya aktif dalam struktur organisasi PKI turut menjadi sasaran penangkapan.
Memasuki Mei 1966, perburuan terhadap anggota PKI berlangsung hingga ke tingkat desa. Mereka yang menjadi sasaran terutama pengurus partai seperti ketua, sekretaris, bendahara, serta tokoh-tokoh yang dianggap memiliki pengaruh.
Pada 4 Juni 1966, terjadi gelombang aksi demonstrasi besar-besaran yang digawangi oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) di kantor Bupati Mojokerto. Pasca tragedi G30S/PKI, salah satu yang menjadi tuntutan mereka adalah pencopotan beberapa nama pejabat yang masih berafiliasi dengan PKI. ’’Nama-nama pejabat yang terafiliasi PKI dituntut agar dicopot atau mundur dari jabatannya,’’ pungkasnya. (ram/fen)
Editor : Fendy Hermansyah
Sumber : Radar Mojokerto