Pergolakan politik yang terjadi setelah Gerakan 30 September 1965 (G30S) tidak hanya berlangsung di tingkat nasional. Mojokerto juga turut mengalami perubahan situasi sosial dan gejolak politik yang kemudian merembet hingga ke wilayah pedesaan.
SEJARAWAN Mojokerto Ayuhanafiq menceritakan, jauh sebelum meletusnya G30S, pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) di Mojokerto telah berkembang cukup kuat. Menurutnya, pengaruh PKI kian menanjak setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 1955.
Hingga sekitar satu dekade kemudian, struktur partai berhaluan kiri tersebut semakin menguat. ’’Saat itu, posisi politik PKI makin kuat di Mojokerto karena mendapat banyak dukungan dari para petani,’’ ungkapnya.
Pada 1964, PKI ikut mengajukan kandidat dalam pemilihan Bupati Mojokerto yang dilakukan melalui DPRD. PKI yang memiliki delapan kursi mengusung Soepaham. Sementara Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 10 kursi mengajukan R. Soemardjo. Partai Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki dukungan 11 kursi mengusung Mayor RA Basoeni.
Hasil pemilihan menempatkan RA Basoeni menduduki kursi Bupati Mojokerto. Setelah mengalami kekalahan dalam pemilihan tersebut, ketegangan politik antara PKI dan kelompok NU di Mojokerto semakin meningkat. ’’Kekalahan dalam pemilihan bupati itu membuat PKI kian memendam dendam pada NU,’’ sebut pria yang akrab disapa Yuhan ini.
PKI kemudian memunculkan tuntutan pembagian tanah dengan mendorong pemerintah daerah melaksanakan Undang-Undang Land Reform. Ketegangan semakin meruncing ketika tuntutan tersebut tidak hanya dilakukan melalui jalur politik.
Di wilayah pedesaan muncul aksi pendudukan lahan secara sepihak yang kemudian mendapat penolakan dari kelompok masyarakat di Mojokerto. ’’PKI melakukan jalur ilegal dengan menggerakkan anggotanya untuk menduduki sawah orang-orang NU secara sepihak,’’ paparnya.
Situasi tersebut turut memperbesar gesekan antara kelompok yang berafiliasi dengan PKI dan kelompok-kelompok yang berseberangan secara politik. Terutama dari kalangan Gerakan Pemuda Ansor Mojokerto. ’’Ansor waktu itu jadi tembok terakhir yang menghalangi arogansi PKI di Mojokerto,’’ ujar Yuhan. (ram/fen)
Editor : Fendy Hermansyah
Sumber : Radar Mojokerto