Jatuhnya Mojokerto ke tangan belanda pada 1947 tidak hanya menjadi bagian dari dinamika perjuangan mempertahankan Kemerdekaan RI, tetapi juga memperlihatkan konflik antara kepentingan politik pemerintah dan gerakan militer di lapangan. Peristiwa tersebut turut menggoyang posisi Perdana Menteri Sutan Sjahrir hingga akhirnya menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno.
SEJARAWAN Mojokerto Ayuhanafiq menceritakan, konflik antara politisi dan kelompok militer terjadi di tengah perjuangan mempertahankan wilayah RI Mojokerto menjadi salah satu wilayah yang mengalami konflik ketegangan tersebut.
Sosok yang akrab disapa Yuhan ini mengatakan, pada masa perjuangan, Mojokerto berada di garis depan pertahanan Jawa Timur (Jatim) untuk membendung pergerakan Belanda. Garis pertahanan pun dibangun di wilayah Sidoarjo, Krian, dan Driyorejo.
Menurutnya, garis linier tersebut dinilai menjadi sebagai salah satu pertahanan terkuat. Sayangnya, benteng pertahanan itu kemudian runtuh secara bertahap pada awal Februari 1947. ’’Akhirnya garis di Sidoarjo dan Krian tidak mampu dipertahankan,’’ jelasnya.
Situasi tersebut membuat Sjahrir yang saat itu menduduki posisi Perdana Menteri Indonesia terjun langsung untuk meninjau kondisi di Mojokerto. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk menempuh jalur perundingan dengan Pemerintahan Sipil Hindia Belanda alias NICA.
Pada 15 Februari 1947, Sjahrir mengeluarkan perintah gencatan senjata dengan penghentian tembak-menembak. ’’Perintah tersebut mengejutkan para pejuang di Mojokerto karena semua kekuatan perjuangan sudah siap untuk kembali merebut wilayah yang dikuasai musuh,’’ papar Yuhan.
Karena itu, kebijakan pemerintah untuk berunding dengan Belanda mendapat penolakan keras dari para pejuang di Mojokerto. Meski terdapat larangan untuk menyerang musuh dengan senjata, para pejuang bersiasat menggunakan strategi lain dengan memanfaatkan aliran Sungai Brantas.
Pintu air di Dam Mlirip dan Lengkong yang memasok irigasi ke wilayah Sidoarjo dan Surabaya dimanfaatkan dalam strategi inundasi. Yuhan menyebut, pejuang menjebol tanggul dan pintu air sehingga daratan di dua wilayah tersebut dilanda banjir selama berhari-hari. ’’Taktik ini cukup efektif memberikan dampak yang signifikan,’’ ulas penulis buku Revolusi di Pinggir Kali, Pergerakan di Mojokerto Tahun 1945-1950 ini.
Akibatnya, ribuan hektare tanaman padi yang baru memasuki musim tanam mengalami kerusakan akibat terendam banjir. Dalam surat kabar Het Dagblad mencatat, banjir merendam sedikitnya 9.000 hektare sawah.
Pemerintah NICA juga melayangkan nota protes kepada Sjahrir dan menawarkan bantuan untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir. Belanda kemudian menugaskan ahli irigasi untuk menangani dampak banjir tersebut.
Sjahrir yang berupaya mempertahankan proses perundingan menerima tawaran tersebut. Namun, papar Yuhan, kebijakan itu kembali mendapat penolakan dari para pejuang.
Seiring berjalannya waktu, ketegangan makin meningkat hingga Belanda mengeluarkan perintah menyerang Mojokerto. Pada 17 Maret 1947, pasukan kolonial akhirnya benar-benar menembus pertahanan pejuang hingga berhasil menduduki Kota Mojokerto. (ram/fen)
Editor : Fendy HermansyahSumber : Radar Mojokerto