Meski tak berstatus sebagai kota pelajar, namun kalangan pemuda di Mojokerto terbilang cukup aktif dalam pergerakan. Di antaranya saat pecahnya aksi demonstrasi di masa transisi dari pemerintahan Orde Lama menuju Orde Baru yang mengubah pusat kota menjadi lautan api.
PADA 4 Juni 1966, terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang digawangi oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) Mojokerto. Gabungan massa aksi dari kalangan pelajar ini beramai-ramai meluruk kantor Bupati Mojokerto. ’’Massa yang datang menyampaikan sejumlah tuntutan,’’ ungkap sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq.
Organisasi yang lahir di tengah gejolak politik pasca tragedi G30S/PKI ini mendesak perubahan politik pada akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno. Salah satu yang jadi tuntutan massa adalah pencopotan beberapa nama pejabat yang masih terlibat dalam Orde Lama maupun yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pria yang akrab disapa Yuhan menyebutkan, setidaknya terdapat tiga nama yang diminta untuk mundur. Antara lain Kepala Djawatan Pengajaran Mojokerto Soepandji, Kepala Djawatan Penerangan Mojokerto Sudibjono, dan Kepala Perusahaan Pertanian Negara (PN Pertani) Soesandi B.A. ’’Nama-nama pejabat ini dituntut agar dicopot atau mundur,’’ terangnya.
Aspirasi massa kemudian dierima langsung oleh Bupati Mojokerto yang kala itu dijabat R.A. Basoeni. Di hadapan demonstran, bupati menyatakan akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para pelajar. Usai mendapat tanggapan, massa akhirnya membubarkan diri dari kantor bupati. Namun, gerakan aksi pemuda tak berhenti di situ.
Mereka melakukan long march menuju kantor PN Pertani. Kantor yang berada berada di Jalan Gatul, atau kini Raden Wijaya ini disegel dengan cara digembok massa. Selanjutnya, KAPPI Mojokerto mengajak kalangan pelajar di Mojokerto untuk menggelar aksi serupa. Mereka mempengaruhi pemuda dengan cara turun langsung secara rombongan ke masing-masing kecamatan. (ram/fen)
Editor : Fendy Hermansyah