PASCA runtuhnya Kerajaan Majapahit di abad ke-16, di bumi Wilwatikta mengalami beberapa kali peralihan kekuasaan. Proses hegemoni terjadi seiring pergantian kepemimpinan maupun perubahan sistem pemerintahan. Hingga akhirnya wilayah administratif dengan nama resmi Kabupaten Mojokerto terbentuk di tahun 1838.
Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menceritakan, lahirnya Kabupaten Mojokerto merupakan transformasi dari Kadipaten Djapan. Kesatuan wilayah yang diperkirakan telah eksis sejak era Majapahit ini memiliki pusat pemerintahan di wilayah Sooko Lor atau kini menjadi Kecamatan Sooko.
Sosok yang akrab disapa Yuhan ini menyebut, di abad ke-16 hingga awal ke-18, Djapan sempat mengalami fase transisi yang panjang. Baik pernah menjadi bagian dari Kerajaan Demak hingga Mataram, hingga di bawah Kadipaten Surabaya. Di awal abad ke-19, Djapan kemudian diambil di masa pendudukan Hindia-Belanda. Pemerintah kolonial kemudian menunjuk seorang bupati untuk memimpin Kadipaten Djapan. ”Pemerintah kolonial Belanda menetapkan Arya Prawirodirjo sebagai bupati,” jelas Yuhan.
Arya Prawirodirjo menduduki kursi Bupati Djapan selama periode 1811-1827. Kursi pimpinan tertinggi kemudian digantikan Arya Tjondronegoro atau juga dikenal dengan Tjondronegoro II. Di masa kepemimpinan tokoh bergelar Raden Tumenggung inilah yang menjadi tonggak bersejarah. Di bawah kepemimpinan Arya Tjondronegoro, dilakukan pemindahan pemerintahan daerah. ”Pemindahan pusat pemerintahan dilakukan dengan memindahkan pendapa dan rumah dinas bupati,” ulas Yuhan.
Dia menjelaskan, pusat pemerintahan daerah yang sebelumnya berada dari wilayah Sooko diboyong ke tempat baru di kawasan Magersari. Faktor bencana alam menjadi salah satu alasan untuk merelokasi pusat pemerintahan di dekat Sungai Brantas ini.
”Peralihan pusat pemerintahan ini menandai perubahan nama wilayah dari Kadipaten Djapan menjadi Kabupaten Mojokerto pada 1838,” tandas dia. Perubahan nomenklatur daerah tersebut dilandasi dengan keputusan pemerintah kolonial. Selain Mojokerto, penyematan nama baru juga ditetapkan di sejumlah kabupaten lainnya. (ram/ris)
Editor : Fendy Hermansyah