Kerajaan Majapahit merawat lingkungan hidup sebagai upaya melestarikan alam sekaligus mencegah bencana. Kesadaran ekologis itu diwujudkan lewat berbagai kebijakan, seperti melindungi hutan dari penebangan liar, merevitalisasi sungai agar tak meluap, hingga membangun bendungan untuk memitigasi banjir.
FILOSOFI hidup masyarakat Majapahit menempatkan manusia setara dengan alam. Kitab Nirartha Prakreta misalnya, menjelaskan tentang konsep Panca Maha Bhuta alias lima unsur dasar penyusun alam semesta yang terdiri dari tanah, air, api, udara, dan ruang. ”Karena tubuh kita dengan alam semesta terbentuk dari materi yang sama, maka pasti berkaitan. Karena itu medis di zaman Jawa kuno sangat dekat dengan alam, apa penyakit kita bisa diberesi dengan obat-obatan dan jamu dari alam,” tutur pemerhati sejarah Asisi Suhariyanto di kanal ASISI Channel.
Kitab Nawaruci dari abad ke-16 juga menceritakan kaitan antara Bhuana Agung atau alam semesta dengan Bhuana Alit alias tubuh manusia. Melalui konsep tersebut, kerusakan yang terjadi pada alam diyakini akan berefek kepada diri manusia. ”Jadi kalau kita merusak alam, pasti berefek pada ketidakseimbangan kita yang oleh orang Jawa kuno biasanya dipersonifikasi menjadi butho atau mahluk seram yang harus dinetralkan dengan memperbaiki alam,” imbuhnya.
Keyakinan adanya cerminan alam semesta dalam diri manusia, sebagaimana pula terurai dalam Kitab Siwamurti, menjadi dasar masyarakat Majapahit memandang alam semesta harus dijaga. ”Seperti mereka menjaga diri sendiri,” katanya.
Lantas bagaimana cara Majapahit dalam melestarikan alam? Asisi mengungkapkan, ada banyak upaya yang dilakukan baik dalam bentuk kebijakan raja maupun respons setelah terjadi bencana. Antara lain menetapkan hukum yang melindungi hutan dari pembalakan liar dan kebakaran. Bahkan, kerajaan memberikan anugerah bagi masyarakat yang menjaga hutan berupa pembebasan pajak, perburuan, serta pemanfaatan tanaman, kayu gaten, dan telur penyu.
Dalam usaha menjaga sungai, kerajaan juga melaksanakan pengerusak agar tak meluap ke permukiman. Pemeliharaan sungai itu berlangsung sejak era Kerajaan Tarumanegara dan diperkuat sampai masa Majapahit. ”Dalam Prasati Canggu misalnya, diangkatlah pejabat-pejabat penjaga sungai,” jelasnya.
Revitalisasi sungai sebagai upaya menjaga alam dan memitigasi banjir juga dilakukan Raja Airlangga. Asisi mengatakan, penguasa Kahuripan itu pernah membelah aliran Sungai Brantas lewat proyek sudetan karena banjir yang merendam permukiman warga dan bangunan suci.
”Kemudian membangun bendungan yang terkenal dengan nama Waringin Sapta dan masyarakat dilibatkan untuk menjaga,” tandasnya. Beberapa abad setelah masa Airlangga, kelak penelitian menunjukkan setidaknya ada 18 bendungan kuno peninggalan Majapahit di kawasan Trowulan yang berkaitan dengan infrastruktur pengendalian banjir dan irigasi sawah. (adi/ris)
Editor : Fendy Hermansyah