Pada 17 Maret 1947, wilayah pertahanan Mojokerto jebol akibat serangan mendadak dari pasukan kolonial. Belanda kembali menduduki wilayah yang sebelumnya menjadi daerah jajahan. Dari Mojokerto, kolonial menyusun agresi militer Belanda pertama dengan melancarkan operasi ke pusat pemerintahan, Yogyakarta.
Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menuturkan, setelah dikuasai pasukan kolonial, Belanda langsung mengambilalih pemerintahan daerah dengan mengganti Bupati Mojokerto Soekandar. M. Pamoedji kemudian ditunjuk untuk menduduki kursi pimpinan. ”Tidak hanya di Pemkab Mojokerto, Belanda juga mengganti kepala desa yang tidak pro dengan kolonial,” ulasnya.
Selain itu, alur transportasi yang sempat vakum pada perang kemerdekaan juga dihidupkan kembali. Terutama, akses pada jalur kereta api (KA) dengan membuka jalur yang menghubungkan ke daerah sekitar. Antara lain, jalur KA Mojokerto-Surabaya dan Mojokerto-Jombang. ”Termasuk jalur rel di utara Sungai Brantas juga dihidupkan untuk membuka jalur distribusi dan produksi barang,” tandas pria yang akrab disapa Yuhan ini.
Namun, di luar tujuan tersebut, pembukaan akses transportasi darat itu dilakukan hanya untuk memuluskan rencana Belanda. ”Karena setelah dari Mojokerto, Belanda berencana melancarkan operasi militer ke Yogyakarta,” imbuhnya. Agresi militer Belanda pertama ini menyasar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), karena menjadi ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Republik Indonesia.
Yuhan menyatakan, taktik penyerangan mendadak di Mojokerto yang pada Maret 1947 akan menjadi strategi Belanda untuk menembus pertahanan pejuang kemerdekaan di Kota Gudeg tersebut. ”Aksi militer yang lebih masif kemudian dilakukan pada 21 Juli 1947,” tandas penulis buku Revolusi di Pinggir Kali, Pergerakan di Mojokerto Tahun 1945-1950 ini. (ram/ris)
Editor : Hendra Junaedi