Tokoh bergelar Raden Tumenggung ini menjadi sosok di balik peralihan dari Kadipaten Japan menjadi Kabupaten Mojokerto pada 1838.
Momentum tersebut ditandai dengan perpindahan pusat pemerintahan dari wilayah Sooko ke Magersari.
Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menceritakan, Tjondronegoro II ditunjuk menjabat sebagai Adipati Japan di tahun 1827.
Keturunan dari Tumenggung Jimat Tjondronegoro ini menjadi suksesor dari Raden Adipati Prawirodirdjo yang telah menduduki pucuk pemerintahan yang berpusat di Kauman Kuthabedah atau kini masuk wilayah Sooko, Kabupaten Mojokerto pada 1811-1827.
Pria yang akrab disapa Yuhan ini menuturkan, pada masa pemerintahannya, Tjondronegoro II membuat gebrakan monumental.
Tepatnya saat mengeluarkan kebijakan memindahkan pusat pemerintahan dari Sooko ke Magersari, Kota Mojokerto.
’’Perpindahan pusat pemerintahan dilakukan dengan memindahkan pendapa dan rumah dinas,’’ paparnya.
Menurutnya, faktor bencana alam menjadi alasan diboyongnya pusat pemerintahan.
Pasalnya, kompleks pendapa Kadipaten Japan yang berada di dekat Sungai Brangkal tersebut kerap dilanda banjir.
Wilayah Magersari dipilih menjadi lokasi pusat pemerintahan yang baru.
Lahan di sisi selatan Sungai Brantas ini dinilai potensial karena telah berkembang karena tidak jauh dari Pabrik Gula Sentanan Lor yang dibangun di masa kolonial.
’’Dengan pindahnya pusat pemerintahan, maka di lokasi tersebut juga dibangun sarana publik oleh Tjondronegoro,’’ tuturnya.
Tak hanya itu, pemindahan pusat kekuasaan itu sekaligus menandai perubahan nama kewilayahan dan pemerintahan. Di tahun 1838, Kadipaten Japan resmi berganti menjadi Kabupaten Mojokerto.
Karena itu, kompleks kantor pemerintah yang kini berada di Jalan A.Yani, Nomor 16, Kota Mojokerto ini didirikan pendapa sekaligus peringgitan sebagai rumah dinas bupati.
’’Selain itu juga dibangun sarana publik lainnya. Seperti alun-alun serta masjid seperti kota di Jawa pada umumnya,’’ ulas anggota Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Kota Mojokerto ini.
Seiring berdirinya pusat Pemerintahan Kabupaten Mojokerto, pembangunan di sekitarnya juga ikut terdongkrak.
Termasuk akses jalan yang menunjang mobilitas pelayanan pemerintah maupun kegiatan usaha.
Setelah 23 tahun memimpin, Bupati Tjondronegoro wafat pada tahun 1850. Tampuk pimpinan kemudian diduduki oleh putranya, Panji Tjondronegoro.
Hingga lebih dari 8 dekade, pusat pemerintahan yang dibangun oleh Tjondronegoro masih tetap dipertahankan. Bahkan sejumlah ornamen masih terjaga keasliannya. (ram/fen)
Editor : Fendy Hermansyah