Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menuturkan, Mojokerto menjadi daerah yang mengalami tiga masa transisi di sektor pendidikan. Sekolah formal kali pertama terjadi di era koloninal. Belanda yang cukup lama menduduki pemerintahan daerah membangun sistem pendidikan berjenjang dari tingkat dasar hingga lanjutan di Mojokerto.
Namun, lembaga pendidikan tersebut hanya mengutamakan siswa dari keturunan kolonial maupun anak berdarah Eropa lainnya. ”Setiap sekolah di masa kolonial menerapkan pelajaran bahasa Belanda,” terangnya.
Karena itu, kursi kepala sekolah selalu dijabat oleh guru nonpribumi. Begitupun tenaga pendidik yang juga berasal dari warga berkebangsaan benua biru. Hanya segelintir putra daerah yang diterima di sekolah Belanda yang dari kalangan priayi.
Pria yang akrab disapa Yuhan ini mengatakan, di masa pemerintahan kolonial, sekolah tingkat dasar dinamakan Holland Inlandsche School (HIS). Sedangkan para lulusannya bisa melanjutkan ke jenjang menengah pertama ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) dan berlanjut ke pendidikan menengah atas di Hogere Burgerschool (HBS) maupun Algemeene Middelbare School (AMS).
Dikatakannya, peralihan sistem pendidikan mulai terjadi saat pergantian kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Masuknya pasukan negeri matahari terbit di Mojokerto pada Maret 1942 turut mengakibatkan perubahan pola pengajaran di lembaga pendidikan. ”Karena Jepang juga mengambil alih sekolah-sekolah,” papar Yuhan.
Tak lama setelah menduduki Mojokerto, tentara Nipon mulai mengganti nama-nama sekolah. Lembaga yang sebelumnya bernama HIS diganti menjadi Sekolah Rakyat (SR). Demikian dengan MULO yang berubah menjadi sekolah menengah pertama (SMP). Sedangkan HBS atau AMS juga diganti menjadi Sekolah Menengah Tinggu (SMT).
Sejak saat itu, imbuh Yuhan, pelajaran bahasa Belanda dihapus dan diganti dengan bahasa Jepang. Kendati begitu, bendera merah putih diperbolehkan untuk dikibarkan di tiang halaman sekolah.
Seiring dengan perubahan sistem tersebut, kualitas pendidikan di sekolah mengalami penurunan. Sebab, siswa jarang mendapat pembelajaran di kelas, melainkan lebih sering belajar di luar. ”Siswa lebih banyak melakukan kegiatan olah fisik dan baris-berbaris untuk melatih kedisiplinan,” tandas penulis buku Revolusi di Pinggir Kali, Pergerakan di Mojokerto 1945-1950 ini.
Saat itu, keberadaan lembaga pendidikan masih jauh dari pemerataan. Hanya sedikit jumlah SR yang tersebar di Mojokerto. Sedangkan hanya terdapat satu lembaga tingkat SMP yang menempati gedung eks MULO Mojokerto di Jalan Gajah Mada atau yang kini menjadi SMPN 1 Kota Mojokerto. Bahkan, di Mojokerto tidak memiliki lembaga SMT atau jenjang menengah atas karena hanya ada di ibu kota karesidenan. (ram/ron)
Editor : Fendy Hermansyah