Berita Daerah Berita Terbaru Ekonomi Bisnis Event JPRM Features Figur Hukum & Kriminal Jangan Baca Journey Kelana Desa Kesehatan Lifestyle Misteri Mojokerto Nasional Olahraga Pendidikan Peristiwa Politik Politik & Pemerintahan Ramapedia Sambel Wader Sejarah & Mojopedia Seni & Budaya Sportmojok Wisata & Kuliner

Opini: Memperkokoh Ketahanan Pangan melalui Pertanian Berkelanjutan

Moch. Chariris • Minggu, 1 September 2024 | 15:10 WIB
Oleh: Rindyanita Rizky Kurniawati
Oleh: Rindyanita Rizky Kurniawati

KONDISI ketahanan pangan Indonesia masih belum ideal. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, pemerintah membuka keran impor untuk sejumlah komoditas pangan. Seperti beras, bawang putih, gula pasir, daging sapi, hingga jagung di tahun 2024. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim, mengapa masih harus mengimpor komoditas pangan dari negara lain?

Negara yang dahulu pernah berhasil melakukan swasembada beras, saat ini bahkan harus melakukan impor beras. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi pada periode Januari-April 2024 turun 17,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu saat mencapai 22,55 juta ton.

Adanya perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian dan penurunan faktor produksi lainnya seringkali menghambat pencapaian target produksi. Konsumsi beras per kapita di Indonesia juga tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menyebabkan permintaan beras terus meningkat.

Untuk mengatasi kesenjangan antara produksi dan konsumsi, impor beras diperlukan agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga yang drastis. Impor beras menjadi salah satu solusi dan dirasa jauh lebih menguntungkan untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan beras di pasar, karena harga beras impor jauh lebih murah dibanding harga beras petani lokal.

Ketahanan pangan di sektor perberasan sangat dipengaruhi oleh struktur pasar dan tata niaga beras. Selama ini, struktur pasar perberasan sangat rapuh dan sensitif terhadap perubahan. Produksi dan pasokan beras di suatu wilayah bisa berubah dalam waktu singkat. Jika dirasa menanam padi lebih menguntungkan, maka petani dengan sukarela menanam padi di lahan sawahnya.

Sebaliknya, jika menanam padi dirasa tidak menguntungkan, maka para petani akan mengubah komoditas tanamannya menjadi nonpadi. Seperti palawija dan hortikultura. Struktur pasar yang rapuh ini diperparah dengan pola penguasaan lahan sawah oleh petani yang sangat sempit. Jumlah petani lahan sawah sangat besar, namun penguasaan lahannya sangat kecil, yaitu berkisar antara 0,25 sampai dengan 0,5 hektare.

Di Kabupaten Mojokerto sendiri, berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 2023, penguasaan lahan sawah oleh petani sebagian besar kurang dari 1 hektare. Dengan penguasaan lahan yang kecil, maka petani tidak pernah mencapai skala usaha yang ekonomis. Dengan kondisi struktur pasar yang rapuh dan rentan terhadap perubahan, maka tantangan terbesar dalam sektor perberasan adalah menjaga kesinambungan produksi.

Pemerintah harus mampu menjaga tingkat produksi supaya tidak mengalami penurunan. Petani padi harus dijaga agar tetap mau menanam padi dan tidak beralih ke komoditas lain. Untuk mempertahankan minat petani, maka pemerintah harus menjamin bahwa harga jual GKG di tingkat petani tetap menguntungkan. Para petani biasanya hanya akan dihadapkan pada satu pilihan harga. Sehingga petani akan cenderung untuk selalu dirugikan. Dalam kondisi ini, maka akan banyak petani padi yang beralih ke komoditas lain. Tingkat produksi padi akan turun tajam dan beras impor akan kembali membanjiri pasar.

Harga beras yang fluktuatif di pasaran hingga saat ini, tidak berpengaruh pada stok beras di Kabupaten Mojokerto. Stok beras di Kabupaten Mojokerto tergolong aman. Kabupaten Mojokerto tercatat mampu memenuhi kebutuhan berasnya secara mandiri di tengah kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah. Swasembada beras ini menjadi bagian yang sangat penting dalam menciptakan ketahanan pangan di Kabupaten Mojokerto.

Surplus Beras

Sebagai salah satu penghasil komoditas pangan yang melimpah di Jawa Timur, kontribusi produksi padi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 3,12 persen dan menempati urutan ke 13 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. BPS Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 merilis luas panen padi mencapai sekitar 53,46 ribu hektare dengan produksi beras sebesar 174,895 ribu ton. Jika dirata-rata, produktivitasnya di Kabupaten Mojokerto berada di angka 3.271 kilogram (kg) beras per hektare per tahun.

Hasil panen padi paling besar dari Kecamatan Pacet. Hasil panen tersebut jauh melebihi kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Mojokerto 120 ribu ton per tahun. Sehingga surplus beras di Kabupaten Mojokerto tahun 2023 mencapai 50 ribu ton. Surplusnya produksi beras di Kabupaten Mojokerto dipengaruhi beberapa faktor. Mulai dari penggunaan bibit unggul dan pemupukan seimbang. Tak kalah penting kesadaran petani menggunakan teknologi pertanian, dan ketercukupan air irigasi juga menjadi faktor pendukung. Saluran irigasi yang menjadi prioritas pembangunan Pemkab Mojokerto berhasil meningkatkan produktivitas pertanian.

Swasembada beras merupakan salah satu keberhasilan Pemkab Mojokerto di bidang pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Meski demikian, masih banyak tantangan-tantangan di sektor pertanian bagi Pemkab Mojokerto dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Pendapatan petani yang masih rendah, serta terhambatnya regenerasi petani masih menjadi masalah utama di sektor pertanian.

Regenerasi Petani

Berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 2023, tercatat hanya 23,2 persen petani di Kabupaten Mojokerto yang berumur di bawah 45 tahun. Keengganan generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian dalam jangka panjang tentunya akan berisiko pada penurunan kontribusi pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Mojokerto. Keadaan ini cukup mengkhawatirkan, mengingat pertanian merupakan sektor penting di Kabupaten Mojokerto, tetapi tidak ada SDM yang mengurusnya pada beberapa tahun ke depan.

Fenomena yang terjadi sekarang adalah generasi muda (milenial) cenderung tidak mau menjadi petani. Mereka enggan bekerja di panas-panasan, bekerja keras di sawah, dan lain sebagainya. Ditambah lagi akses informasi di era milenial saat ini yang sangat memungkinkan para milenial mendapatkan pekerjaan atau skill yang menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dari bertani dengan usaha yang lebih sedikit.

Para petani dan orang tua generasi milenial juga melihat adanya risiko dalam bertani sangat besar. Seperti gagal panen, kelangkaan pupuk, hama tanaman, cuaca yang tidak pasti, dan lain sebagainya. Mayoritas keluarga petani memilih menyekolahkan anaknya hingga sekolah tinggi atau sarjana. Sehingga semakin memperkecil kemungkinan mereka untuk terjun di dunia pertanian.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu program regenerasi petani di Kabupaten Mojokerto yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan pada kalangan generasi muda (milenial) di dunia usaha pertanian, dan sebagai salah satu upaya menanggulangi pengangguran, serta menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Mojokerto. Dengan semangat dan kreativitas generasi milenial yang aktif mengambil peran dalam memajukan sektor pertanian, dunia pertanian tidak lagi kuno dan ketinggalan zaman.

Regenerasi petani dapat mengubah wajah dunia pertanian menjadi lebih modern sekaligus menjadi pioner masa depan pertanian yang berkelanjutan dan inovatif. Pertanian tidak hanya tentang mengolah tanah, tetapi juga tentang menghasilkan ide-ide segar untuk meningkatkan produksi pangan. Regenerasi petani tidak hanya memandang pertanian sebagai hal biasa, tetapi sebagai panggilan untuk menjawab tantangan global.

Dengan memadukan teknologi canggih dan pengetahuan tradisional, generasi milenial dapat membuka jalan untuk pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Sehingga tercipta pertanian yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. Pertanian yang mandiri, maju, dan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan. (*)

*)Penulis adalah statistisi muda BPS Kabupaten Mojokerto.

Editor : Hendra Junaedi
#opini #ketahanan pangan