TAHUN ini banyak desa di Mojokerto mendapat penghargaan tingkat regional hingga nasional imbas pencapaian bidang pariwisata, industri, hingga ekonomi kreatif. Bangkitnya desa-desa yang mandiri, kreatif, berdaya, dan peduli lingkungan tersebut menjadi cerminan upaya tak kunjung lelah dari desa untuk mengembangkan diri.
Desa berprestasi itu seperti Desa Ketapanrame, Bejijong, Sidorejo, dan lainnya. Kesemuanya berhasil memanfaatkan potensi desa sehingga dapat meningkatkan perekonomian hingga pemberdayaan masyarakat. Pencapaian itu tentu diraih dengan waktu dan cara yang tak mudah.
Sedikit mengulas Desa Ketapanrame. Desa di kaki gunung Arjuno-Welirang dan Penanggungan ini baru saja dapat predikat desa wisata terbaik se-Indonesia. Capaian impresif sejak desa di Kecamatan Trawas dikenal banyak orang melalui dua tempat wisatanya, Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong.
Di balik predikat itu, rupanya ada upaya tak kenal lelah dari desa untuk mengembangkan diri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa Ketapanrame, nyatanya sudah memiliki embrio BUMDes sejak puluhan tahun silam. Mereka mengelola sumber air yang banyak muncul dari lereng gunung untuk memasok ke vila dan hotel yang bertaburan di kawasan Trawas dan Pacet. Bahkan, distribusi hingga Prigen dan Tretes yang secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Pasuruan.
Namanya, BUMDes Tirto Tentrem. Badan usaha mengelola air dari empat sumber yang memancar di wilayah desa mereka. Air bersih dari pegunungan itu disalurkan melalui jaringan ke ratusan vila dan sejumlah hotel. Sempat sharing bisnis dengan pengusaha vila untuk pipanisasi. Belakangan, upaya itu nyatanya cukup brilian meningkatkan produksi layanan air dan pendapatan badan usaha.
Keberadaan badan usaha ini sempat mengalami surut ketika usaha desa itu ’’diambil alih’’ pemerintah daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Imbasnya, usaha desa ini sempat merugi yang belakangan berujung protes dari warga desa. Tidak ada penyertaan modal dari pemerintah daerah. Sharing pendapatan hanya fifty-fifty. Mereka sempat unjuk rasa mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Secercah asa muncul usai terbitnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah itu di dalamnya mencantumkan pula aturan pendirian BUMDes yang bisa dijadikan sandaran hukum bagi BUMDes Tirto Tentrem. Sejak itu, pengelolaan air sumber itu pun beralih kembali.
BUMDes Tirto Tentrem kembali dikelola masyarakat Desa Ketaparame. Lewat pemanfaatan air bersih ke ratusan tempat usaha, bisa menghasilkan pendapatan yang tak kecil. Pada 2015, omzetnya tembus Rp 700 juta per tahun. Dari hasil itu, sumbangsih badan usaha desa ke kas desa bisa menyentuh sekitar Rp 200 juta. Sedang, total aset BUMDes mencapai Rp 4 miliar.
Arus kebangkitan BUMDes kian meninggi ketika terbit Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disusul pembentukan raperda tentang BUMDes. Pada 2017, bergulir rencana pengembangan wisata baru di desa yang terletak di ujung selatan Kabupaten Mojokerto tersebut. Rencana pengembangan digulirkan Pemkab Mojokerto berupa pembangunan wisata buatan serupa alun-alun tingkat kecamatan.
Setahun kemudian, berdiri Taman Ghanjaran di pinggir Jalan Raya Trawas-Prigen dengan latar belakang berupa lanskap gunung Penanggungan. Taman yang dibangun dari tanah ganjaran milik perangkat desa tersebut begitu beroperasi langsung menjadi magnet wisata Kabupaten Mojokerto. Pada November-Desember dua bulan awal operasional, pendapatan Taman Ghanjaran mencapai Rp 100 juta. Pendapatan itu berasal dari retribusi tempat usaha kuliner, parkir, hingga stan wisata.
Sejalan dengan itu, Pemdes Ketapanrame menambah wisata baru lagi yakni Wisata Sumber Gempong. Wisata yang mengandalkan sumber kuno yang airnya mengalir sepanjang tahun. Sumber itu berada di sebuah lembah dengan jajaran lahan persawahan menghadap gunung Penanggungan.
Dua tempat wisata milik desa yakni Taman Ghanjaran dan Sumber Gempong beroperasi dalam naungan BUMDes Mutiara Welirang terus dikembangkan lagi. Utamanya, sektor pemberdayaan masyarakat dan diversifikasi produk-produk alam setempat. Mereka memproduksi kopi arabika dan robusta berikut produk turunannya seperti cascara (kulit kopi). Juga, produksi keripik Mbote dan jeruk Nagami.
BUMDes Mutiara Welirang juga mengembangkan unit simpan pinjam bagi masyarakat desa dengan total 1.300 KK tersebut. Selain itu, BUMDes juga memberdayakan peternak setempat dengan membangun kios kandang komunal. BUMDes dengan unit wisata dan unit usaha lainnya berhasil mendulang omzet mencapai Rp 7 miliar dengan pendapatan sebesar Rp 3,4 miliar.
Pengelolaan BUMDes melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pegiat UMKM setempat menjadi subjek kemitraan. Mereka diajak bermitra dengan BUMDes. Warga desa diajak berinvestasi dalam BUMDes. Mereka bisa membeli saham per lembarnya seharga Rp 1 juta dengan maksimal pembelian 10 lembar.
Pihak desa menggunakan berkolaborasi dengan pihak luar. Kerja sama pentahelix dilakukan melibatkan, media, swasta, LSM, peneliti, perbankan hingga universitas. Dari situ, manajerial BUMDes bisa dijalankan secara profesional. Itu setelah sumber daya manusia (SDM) desa telah mendapatkan peningkatan kapasitas. Akses permodalan pun diraih lewat kucuran perbankan hingga CSR. Pemberdayaan warga pun berjalan dipandu lembaga swadaya masyarakat.
Kisah kesuksesan Desa Ketapanrame menjadi desa miliader layak menjadi role model pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Bagaimana mendirikan badan usaha berdasarkan potensi desa, cara mendapatkan permodalan, memanajemen BUMDes, hingga kiat pemasaran yang terkini bisa belajar dari desa di sisi selatan Mojokerto ini.
Desa miliader itu menunjukkan proses yang ajeg dalam mengolah potensi dengan sikap tak kenal lelah, konsisten, berpuluh tahun, dan mandiri bakal membuahkan hasil menggembirakan. Desa Ketapanrame sekaligus berhasil menampilkan profil desa wisata yang ramai laiknya kota. Setiap akhir pekan, pada hari libur, ribuan orang dari Mojokerto dan luar daerah berbondong-bondong berwisata.
Desa yang letaknya pinggiran, berjarak puluhan kilometer dari pusat pemerintahan pun bisa berdaya. Kesatuan wilayah hukum yang memiliki pemerintahan sendiri ini bisa mengembangkan diri. Menjadi desa wisata terbaik se-Indonesia. Desa Ketapanrame pun berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Mojokerto. Desa pinggiran tapi pusat.
*Wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto
Editor : Fendy Hermansyah