MEDIA sosial (medsos) telah menjadi fenomena yang mendominasi kehidupan masyarakat di era digital. Berdasarkan data yang didapatkan dari laporan We Are Social dan Hootsuite menunjukkan, bahwa laporan jumlah pengguna internet diseluruh dunia telah mencapa angka 5,16 miliar orang pada januari 2023. Jumlah tersebut mencapai 64,4 persen dari populasi global yang totalnya 8,01 miliar orang. Dari data tersebut kita dapat mengetahui bahwa perkembangan teknologi dan internet telah membuka pintu bagi kita untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia, dan media sosial telah menjadi platform yang kuat untuk pertukaran informasi, ide, dan opini politik. Masyarakat dapat dengan mudah berbagi pemikiran mereka, terlibat dalam diskusi, dan mengakses berita serta informasi politik dalam waktu nyaris instan. Media sosial memberikan akses yang lebih luas dan mudah bagi individu untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menyuarakan pendapat mereka.
Di era di mana media sosial dominan, penting bagi masyarakat untuk menjadi pengguna yang cerdas dan berakal sehat. Literasi digital dan kemampuan mengaji informasi sangat penting untuk menyaring dan memahami informasi yang dibagikan di media sosial. Pemerintah, institusi, dan platform media sosial juga memainkan peran penting dalam mengembangkan kebijakan dan alat untuk memerangi penipuan, melindungi privasi pengguna, dan mempromosikan lingkungan yang sehat dan inklusif di dunia digital. Peran media sosial juga dapat menjadi solusi ampuh untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara, menciptakan pembelajaran politik yang interaktif, dan memobilisasi serta mengorganisir gerakan politik. Dalam hal partisipasi politik misalnya, generasi muda-khususnya pengguna aktif media sosial-dapat menggunakan platform ini sebagai wadah untuk menyampaikan pendapat dan keinginan politiknya. Media sosial memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial online, kampanye politik, dan debat politik. Hal ini memungkinkan kaum muda untuk merasa terlibat dan mempengaruhi proses politik, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi dan keterlibatan sipil.
Potensi ini tidak mengherankan sebab media sosial memang memiliki kemampuan untuk memberikan akses informasi politik yang lebih luas. Sebelum media sosial, informasi politik terbatas pada sumber-sumber tradisional seperti surat kabar, televisi, dan radio. Namun, media sosial mengubah paradigma ini dengan memungkinkan individu mengakses berita dan analisis politik dengan cepat dan mudah dari seluruh dunia. Hanya dengan beberapa ketukan, kita dapat membaca artikel, menonton video, atau mendengarkan podcast tentang isu politik terkini. Hal ini sangat bermanfaat bagi para pendidik politik untuk memperkaya materi kuliah dan membantu mahasiswa memahami dinamika politik secara lebih komprehensif.
Kedua, media sosial juga memungkinkan pembelajaran politik yang interaktif dan partisipatif. Melalui media sosial, siswa dapat terlibat dalam diskusi politik dengan sesama siswa, guru, dan pakar kebijakan. Mereka dapat bertukar pendapat, bertanya, dan memperdalam pemahaman mereka tentang isu-isu politik. Ini menciptakan ruang virtual yang inklusif dan beragam di mana siswa dapat belajar dari perspektif yang berbeda dan mendengar pengalaman kelompok sosial, etnis, dan budaya yang berbeda. Dengan demikian, media sosial dapat memperluas wawasan dan pemahaman siswa tentang politik, yang tidak dapat dicapai dalam setting tradisional.
Ketiga, media sosial juga dapat berfungsi sebagai alat untuk memobilisasi dan mengorganisir gerakan politik. Ada banyak contoh dalam sejarah di mana media sosial telah memainkan peran kunci dalam mengoordinasikan protes, demonstrasi, atau kampanye politik besar. Dalam banyak kasus, media sosial menjadi saluran komunikasi yang ampuh untuk menyebarkan pesan, mendapatkan dukungan, dan memobilisasi massa. Hal ini mencerminkan potensi besar media sosial sebagai alat partisipasi politik yang kuat yang dapat berdampak nyata dalam mendorong perubahan sosial dan politik.
Tantangan Media Sosial bagi Pendidikan Politik ke Depan
Namun, media sosial, sebagaimana sarana komunikasi lainnya, mengandung tantangan dan permasalahan yang harus dibenahi ketika hendak diterapkan dalam pendidikan politik. Salah satu tantangan terbesar adalah potensi media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yang salah (hoaks) atau penipuan. Media sosial saat ini telah menjadi sarana besar bagi beberapa oknum tak bertanggung jawab untuk menjadi wadah mereka menyediakan informasi yang tidak terverifikasi yang dapat dengan mudah menyesatkan publik. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang hendak memberikan pendidikan politik dengan media sosial sebagai basis/sarana tercapainya tujuan, untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan digital agar mereka dapat mengidentifikasi dan meninjau setiap informasi yang mereka temui di media sosial secara kritis. Dengan keterampilan tersebut, mereka mampu memisahkan mana fakta yang absah dengan yang tidak absah, mana opini yang provokatif dengan opini yang edukatif, serta mana sumber informasi yang kredibel dan yang tidak akurat atau menyesatkan.
Berparadigma Inklusif (berpikiran terbuka)
Penggunaan media sosial juga dapat menciptakan ruang gema di mana individu cenderung hanya berinteraksi dengan pandangan politik yang sama. Hal ini dapat menyebabkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat. Ada saat di mana masyarakat membentuk kelompok secara parsial dan hanya mendukung pendapat kelompok internal mereka sendiri, serta mengabaikan perspektif yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut, pendidikan politik harus mendorong mahasiswa untuk tetap berparadigma inklusif (berpikiran terbuka) dan menghargai perbedaan pendapat. Harus ada diskusi dan debat yang sehat, meminta siswa untuk mendengarkan sudut pandang lain, menantang keyakinan mereka sendiri dan mempertimbangkan argumen yang berbeda. Terakhir, penting untuk diingat bahwa media sosial hanyalah sebuah alat dan dampaknya bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Penggunaan media sosial yang cerdas dan bijak dalam pendidikan kewarganegaraan memperkuat manfaat di atas. Pendidikan politik perlu mengintegrasikan penggunaan media sosial ke dalam kurikulum mereka dengan mengajarkan keterampilan.
*Mahasiswa prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang.
Editor : Fendy Hermansyah