Tersandera Kepentingan

Fendy Hermansyah • Dipublikasikan Kamis, 29 Desember 2022 | 13:40 WIB
Khudori Aliandu, Wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto.
Khudori Aliandu, Wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto.
Oleh: Khudori Aliandu

KITA jaga alam, alam jaga kita. Menjadi sebuah tagline yang kerap digabungkan pemerintahan dalam menjaga ekosistem alam tetap lestari. Namun kalimat itu seakan jadi candaan dalam realita kehidupan nyata. Hal itu dibuktikan dengan lambannya penanganan kerusakan lingkungan yang terjadi. Selama ini, penyelesaian tak pernah tuntas. Hingga kini kerusakan alam yang diakibatkan kerakusan oknum manusia dibiarkan berlarut.

Persoalan maraknya aktivitas galian C ilegal misalnya. Pemda hingga aparat berwenang seakan tutup mata. Mereka seperti tersandera kepentingan. Hingga akhirnya penanganan tak pernah berujung. Padahal berbagai dampak yang ditimbulkan sudah terlihat jelas. Mulai dari kerusakan lingkungan yang bisa berpotensi berakibat bencana alam, penurunan debit air bersih yang berakibat pada irigasi pertanian, hingga menguapnya potensi pendapatan daerah (PAD) tiap tahunnya.

Sesuai data Bapenda, beroperasinya tambang liar selama ini, tiap tahunnya ada potensi PAD sektor minerba capai Rp 50-Rp 100 miliar yang hilang. Angka itu belum termasuk aksi mogok tak bayar pajak para pengusaha galian C yang merasa dikibuli. Meski sudah tertib perizinan tapi tak mendapat jaminan. Tercatat, tunggakan pajak dari sektor mineral bukan logam dan batuan, mencapai Rp 12 miliar. Besarnya tunggakan ini disebabkan aksi tambang liar yang masih banyak ditemukan.

Tak sekadar itu, yang menjadi keprihatinan bersama, akibat lemahnya pengawasan hingga penindakan, tiga tahun terakhir selalu memakan korban jiwa. Terakhir seorang bocah SD ditemukan meregang nyawa setelah tenggelam di waduk bekas galian dekat rumahnya, di Desa/Kecamatan Jatirejo pada awal Desember lalu. Peristiwa nahas itu, korban diduga terpeleset saat memancing ikan bersama temannya di galian yang tak direklamasi.

Jika sudah begini siapa salah? Sementara pemerintah dan pihak yang berwenang seperti sekadar tahu. Padahal, aktiviats ilegal yang terjadi selama ini sudah masuk ranah pidana sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Ancaman hukumannya juga jelas. Yakni maksimal Rp 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Namun, hingga kini semua pihak masih seakan tutup mata dan saling lempar tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan menahun ini. Sampai sekarang keadilan seakan masih tabu. Ah, biarlah adil itu hanya sebagai harapan dan jeritan rakyat.

Seperti halnya, para petani warga Sekeping, Dawarblandong yang masih dibuat bingung mencari perlindungan kepada pemimpinnya. Mereka yang terdampak langsung kerusakan lingkungan akibat beroperasinya galian C, hingga kini tak tahu arah lagi kemana mengadu. Padahal, selain memutus akses jalan usaha tani, aktivitas galian itu juga menggerus lahan pertanian warga. Ladang tebu di batas area pertambangan longsor akibat dikeruk alat berat.

Pemda lagi-lagi lempar handuk dengan dalih tersandera aturan. Sementara, dewan yang menjadi wakil rakyat sekadar bisa memberi rekomendasi dan menjadi tempat curhat. ’’Berdasarkan regulasi, urusan ini menjadi kewenangan pemprov. Sehingga, yang bisa menganulir izin hanya pemerintah provinsi. Yang berwenang melakukan pengawasan juga pemerintah provinsi, yang dapat menilai kerusakan lingkungan adalah inspektur tambang. Yang juga bagian dari pemerintah provinsi. Jadi pemda selama ini tersandera aturan,’’ kata Kepala DLH Kabupaten Mojokerto Zaqqi.

Pun demikian dengan persoalan dugaan pencermaran lingkungan yang diakibatkan industri pabrik pengolahan bulu ayam di Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis hingga kini belum menunjukkan hasil yang positif. Sejauh ini dinas terkait tak langsung memberi sanksi perusahaan yang kerap meracuni penduduk tersebut. Belakangan pemda sekadar memperingatkan PT Braja Cakra Buntara (BCB) agar patuh dengan apa yang menjadi aturan.

Lagi-lagi keterbatasan kewenangan menjadi silat lidah para pemangku kebijakan. 10 sanksi administrasi paksaan yang pernah dijatuhkan yang tak jelas jluntrungnya menjadi bukti ketidakseriusan pemerintah menjaga lingkungan. Warga pun kembali dikorbankan. Belum lagi penanganan sampah liar yang hingga kini juga tak terurus juga menjadi bukti keseriusan pemda menuntaskan persoalan lingkungan setengah-setengah.

Namun, sebagai masyarakat, kita harus tetap percaya dan optimistis jika apa yang menjadi kebijakan dan langkah pemerintah pasti berpihak pada kepentingan rakyatnya. ‘Mungkin’. Segala persoalan lingkungan dipastikan juga akan diselesaikan. ‘Mungkin’. Dengan bergantinya tahun yang tinggal menghitung hari, tentu ke depan menjadi tantangan bagi pemda dalam kembalikan kepercayaan public ini. Khususnya, dalam realisasi, menjaga lingkungan tetap asri tanpa kompromi dan tersandera kepentingan.

Termasuk, komitmennya dalam perangi pelaku korup di lingkungan pemerintah. Sebab, sesuai data penegakan kasus korupsi, sejauh ini tak pernah berhenti. Apalagi, tindakan ini tak hanya menyasar pejabat tinggi di pemerintahan daerah. Akan tetapi, pejabat di tingkat desa pun kerap mempertontonkan perilaku tamaknya.

Terbukti, sejak beberapa tahun terakhir, deretan kepala desa hingga perangkatnya, meringkuk di balik jeruji besi. Ingat, menjadi orang penting itu baik, tapi lebih penting menjadi orang baik. Selamat tahun baru 2023. Semoga semakin baik !!! (*)

Editor : Fendy Hermansyah
kabupaten mojokerto Majapahit Mojopahit JPRM jawa pos radar mojokerto jawa pos kerajaan majapahit sambel wader Kota Mojokerto mojokerto catatan akhir tahun soekarno trowulan onde-onde