- KPU Kota Patok Minimal 89 Persen
- Pemkab Yakin Lebih Tinggi dari Pilpres
MOJOKERTO RAYA - Masyarakat diharapkan berbondong-bondong datang mencoblos ke TPS untuk menentukan pemimpin mereka selama lima tahun ke depan. Angka partisipasi pemilih di kota ditarget minimal 89 persen dari jumlah total pemilih. Sementara, Pemkab yakin partisipasi pemilih pada hajatan pesta demokrasi ini bakal melonjak lebih tinggi dibanding saat pilpres lalu.
Persiapan maksimal dilakukan KPU Kota Mojokerto dalam menyambut pemungutan suara pada Pilkada 2024 hari ini (27/11). Kemarin, dilakukan pemusnahan surat suara rusak dan sita. Agenda itu menjadi salah satu persiapan jelang pencoblosan di hari terakhir masa tenang.
Ketua KPU Kota Mojokerto Usmuni menyebutkan, sebanyak 18 surat suara meliputi 11 lembar pilgub dan 7 lembar pilwali telah dibakar di halaman gudang logistik KPU, Jalan Tropodo. ’’Setelah kita mendistribusikan semua kebutuhan logistik ke TPS, sisa surat suara dimusnahkan dengan melibatkan Bawaslu dan kepolisian agar tidak ada lagi di gudang dan tidak dimanfaatkan lagi,” jelasnya usai kegiatan pemusnahan, kemarin sore.
Menurutnya, semua kebutuhan logistik pemilihan telah didistribusikan ke 18 kelurahan untuk digunakan di 192 TPS. Di antaranya terdapat 108.029 lembar surat suara meliputi pilgub dan pilwali. Adapun daftar pemilih tetap (DPT) pilkada di Kota Mojokerto sebanyak 105.313 jiwa.
Usmuni mengatakan, antusiasme pemilihan kepada daerah biasanya lebih besar dibanding pemilihan presiden serta legislatif. Sebab, setiap suara akan menentukan sosok yang menjadi pemimpin selama lima tahun. Karena itu, dirinya mendorong agar masyarakat yang memiliki hak suara untuk mencoblos ke TPS. ’’Harapan kita masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin Kota Mojokerto dan Jawa Timur,’’ ungkapnya.
Mengingat pentingnya pilkada tahun ini, pihaknya menarget tingkat partisipasi masyarakat minimal mencapai 89 persen dari DPT. Angka itu lebih tinggi dibanding partisipasi pemilih Kota Mojokerto pada Pemilu 2024 lalu, yakni sekitar 87 persen. ’’Harapan kita lebih meningkat dari Pemilu 2024 di angka 89 persen, bahkan kalau bisa lebih dari angka itu. Kita mengacu pada pemilu kemarin karena yang terdekat,’’ tandas Usmuni.
Sementara itu, Pemkab Mojokerto optimistis partisipasi masyarakat dalam helatan Pilkada Serentak 2024 ini meningkat dibandingkan Pilpres dan Pileg pada Februari lalu. Selain gencar ajak masyarakat untuk tidak golput, ikatan batin warga juga dinilai lebih kuat dengan para calon kepala daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam helatan Pilkada serentak hari ini menjadi fokus pemerintah daerah. Itu tak lain untuk menyukseskan pesta demokrasi dalam penentuan pemimpin di Kabupaten Mojokerto, termasuk di Jawa Timur. ’’Minimal partisipasi pada pilkada ini sama dengan Pilpres kemarin, bahkan kalau bisa lebih tinggi,’’ ungkapnya.
Pilpres pada Februari lalu partisipasinya capai 91 persen. Pemda optimistis pada pilkada hari ini bisa lebih tinggi. Salah satu yang menjadi indikator tak lain masifnya pemerintah dan penyelenggara pilkada dalam menyosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak golput. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menyukseskan gelaran Pemilihan Bupati Mojokerto dan Wakil Bupati Mojokerto. Sekaligus, Pemilihan Gubernur Jatim dan wakil Gubernur Jatim.
Salah satunya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui spanduk ajakan untuk tidak golput saat pemungutan suara nantinya. ’’Kalau melihat antusiasme pelaksanaan kampanye, kami optimistis partisipasinya bisa di atasnya pilpres. Karena ini kan kepentingannya lebih terlihat, semangatnya juga lebih muncul. Sehingga harapan kita bisa lebih bagus,’’ paparnya.
Di sisi lain, pemda juga fokus menjaga harkamtibmas dengan melangsungkan koordinasi secara masif dengan pihak-pihak terkait. Langkah itu sebagai deteksi dini di tengah masyarakat jika ada gejolak bisa cepat dilakukan penanganan cepat dan dicarikan solusinya. Seperti halnya aksi unjuk rasa yang terjadi di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro pekan lalu, bersama kepolisian pemda langsung gerak cepat agar persoalan semakin melabar. ’’Secara umum kita sampaiakan, kesatuan, persatuan, dan kepentingan masyarakat secara luas harus di atas segala-galanya, di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan individu,’’ jelasnya.
Tak urung makin dekatnya pemungutan suara, pemetaan atau pun deteksi dini terus dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. ’’Prinsipnya, kondusivitas wilayah ini menjadi yang utama,’’ tegas Teguh. (adi/ori/fen)