Lebih Rendah Dibanding Pilwali 2018 dan Pemilu 2024
KOTA - Angka partisipasi pemilih di Pilkada 2024 Kota Mojokerto tercatat sekitar 75-76 persen dari total pemilik hak pilih. Jumlah ini lebih rendah dari Pilwali 2018 dan turun jika dibandingkan dengan partisipasi pada Pemilu 2024 lalu yang mencapai 87 persen.
Tingkat partisipasi pemilih pada pilwali dan pilgub pekan lalu terhitung berdasarkan perbandingan jumlah pemilik hak pilih, serta yang menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara (TPS). Data ini terungkap dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kota Mojokerto, Minggu (1/12).
Dalam pilgub Jatim terdapat sebanyak 105.809 pemilik hak pilih. Meliputi, 105.313 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), serta 496 pemilih tambahan (DPTb). Dari hasil rekapitulasi, didapati total pengguna hak pilih yang mencoblos di TPS sebanyak 80.694. Dengan demikian, tingkat partisipasi dalam pilgub sekitar 76,26 persen.
Pun dengan partisipasi untuk pilwali yang tak berbeda jauh, yakni sekitar 75,46 persen. Dari total 105.807 pemilik hak pilih, terdapat 79.848 warga yang menggunakan hak pilihnya. Para pemilih tersebut berasal dari DPT, pindahan, serta daftar khusus.
Komisioner KPU Kota Mojokerto Yahya Sachrul Wahyu Iman Asyidiq mengatakan, tingkat partisipasi Pilkada 2024 kemarin relatif cukup baik. Menurut dia, meski terjadi penurunan, namun angkanya tidak terlalu signifikan dari pilwali 2018 yang saat itu diikuti empat paslon. ”Turunnya tidak begitu jauh,” ujarnya, kemarin (2/12). Data yang dihimpun, angka partisipasi pemilih pada Pilwali 2018 tercatat 79,55 persen.
Menurutnya, upaya sosialiasi telah dilakukan secara maksimal oleh KPU, Pemkot Mojokerto, hingga Bawaslu. Ajakan memilih kepada pelajar hingga masyarakat umum dilakukan melalui berbagai media. Seperti penyuluhan, hingga menggunakan mobil videotron.
”Namanya dinamika pemilih kadang naik kadang turun. Kalau empat calon mungkin lebih banyak yang memilih, kalau 2024 ini kan diikuti dua calon,” tutur komisioner KPU divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM, itu.
Namun, jika dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg 2024 pada Februari lalu, partisipasi pemilih merosot jauh. Dari rata-rata angka partisipasi 87,65 persen, kini turun sekitar 11 persen. Di sisi lain, pilwali dianggap lebih dekat dengan kepentingan masyarakat karena menentukan pemimpin daerah lima tahun ke depan.
Terkait fenomena ini, Yahya tak yakin dengan faktor masyarakat mengalami kejenuhan karena dalam setahun berlangsung dua kali pemilihan. ”Faktor masyarakat sepertinya tidak ada. Sebab tanggal 27 November sudah diliburkan juga ya,” tandasnya. (adi/ris)
Editor : Hendra Junaedi