Polisi Petakan Enam Aspek Kerawanan Pilkada
KOTA - Kewaspadaan terhadap gangguan selama tahapan Pilkada 2024 di Kota Mojokerto terus ditingkatkan. Polisi menilai sedikitnya terdapat enam aspek kerawanan yang berpotensi terjadi sehingga harus diantisipasi. Antara lain munculnya hoaks dan kampanye hitam, politik uang, hingga protes pendukung saat penghitungan suara.
Itu diungkap Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S. Marunduri dalam focus group discussion (FGD) dengan Forkopimda bersama KPU dan Bawaslu di Balai Kota Mojokerto, kemarin (28/10). Kegiatan ini membahas secara luas terkait netralitas Polri, TNI, ASN, penyelenggara pilkada serta pemetaan kerawanan pilwali dan pilgub.
Daniel menyatakan, menjelang pemungutan suara pada 27 November, polisi terus mewaspadai segala kecurangan dan pelanggaran hukum pilkada. ’’Di sini kita akan melaksanakan pemetaan kerawanan,’’ ujarnya. Dari hasil pemetaan tim intelijen, menurutnya, sebanyak 192 TPS di Kota Mojokerto semuanya masuk kategori kurang rawan. ’’Jadi tidak ada TPS rawan dan sangat rawan,’’ imbuh dia.
Namun demikian, sejumlah kendala dan gangguan yang potensial ataupun terjadi pada pemilu lalu perlu diantisipasi pada pilkada ini. Polisi menyoroti setidaknya enam aspek yang dapat menjadi gangguan selama kampanye, pencoblosan, dan setelahnya. Bentuk kerawanan itu meliputi kampanye hitam atau berita hoaks di media sosial, praktik politik uang, serta perusakan alat peraga kampanye (APK).
Adapun potensi gangguan saat pemungutan yang harus dicegah antara lain surat suara kurang dan kerusakan logistik karena hujan. Selain itu, setelah tahapan pemilihan, protes dari pendukung dan saksi paslon juga dapat menjadi gangguan.
Daniel mengajak agar semua pihak mencegah dan menyiapkan solusi agar aspek-aspek tersebut tak mengganggu jalannya pilkada. ’’Kami memberi beberapa rekomendasi untuk mengantisipasi kerawanan ini,’’ ujarnya.
Langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain simulasi pencoblosan sampai penghitungan suara, menyiagakan TPS alternatif apabila terjadi cuaca buruk, optimalisasi patroli gabungan dan gakkumdu, serta patroli siber. ’’Harapan kami pilkada bisa berjalan lancar dan terpilih pemimpin yang benar-benar dari masyarakat,’’ tandas Daniel. (adi/fen)