Hal itu untuk memastikan kesiapan PPS jelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang digelar hari ini (14/2). Ikfina juga mengajak masyarakat yang memiliki hak suara untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab atau tidak golput.
Bertolak dari kantor pemkab, Ikfina bersama forkopimda menuju tempat PPS Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg. Di lokasi pertama ini, bupati pertama perempuan ini memastikan jika personil di tempat PPS siap.
Termasuk, logistiknya juga aman dan dapat penjagaan melakat dari petugas keamanan. Di PPS Sidoharjo, setidaknya ada 5.149 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar pada 20 TPS.
Pantauan secara langsung dilanjutkan rombongan ke Desa Kenanten, Kecamatan Puri. Di desa ini tercatat ada 5.400 DPT di yang tersebar di 19 TPS.
Bupati Ikfina menjelaskan, dilaksanakannya pemantauan persiapan pemungutan suara pemilu 2024 untuk memastikan kesiapan PPS di desa maupun di tempat pemungutan suara (TPS).
Sehingga harapannya pelaksanaan Pemilu yang digelar hari ini (14/2) dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
"Kita harus pastikan semuanya sudah siap secara teknis, logistik sudah sampai di desa dengan aman dan pengamanannya juga harus sesuai dengan SOP," ungkap Bupati Ikfina di tengah pantauannya, kemarin (13/2) sore.
Adapun beberapa poin yang dipantau langsung, di antaranya, dari kesiapan teknis pemungutan suara, ketersediaan logistik Pemilu, hingga standar pengamanan yang akan diterapkan pada Pemilu.
Agar pelaksanaan Pemilu bisa berjalan lancar, Bupati Ikfina juga memastikan, ruangan penyimpanan logistik sudah tersegel dengan baik oleh KPU. Ia mengimbau agar petugas linmas dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk bisa menjaga kesehatannya.
"Ruangannya (penyimpanan logistik), saya lihat sudah disegel dengan baik, dan untuk para anggota KPPS dan pengamanan (linmas) saya sarankan untuk dijaga kesehatannya, agar besok (hari ini) prosesi Pemilu bisa lancar dan aman," tegasnya.
Ikfina juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto yang memiliki hak suara dalam Pemilu 2024 turut berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Termasuk, pemilihan legislatif dan DPD.
"Semua harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Artinya, semua yang memiliki hak suara harus menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab," tegasnya. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah