Dari peninjauan tersebut, legislatif segera memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu proyek untuk dilakukan hearing.
Dipimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, sidak dilakukan bersama anggota komisi II terhadap pekerjaan trotoar.
Masing-masing menyasar proyek jalur pedestrian di ruas Jalan Gajah Mada yang menelan anggaran sebesar Rp 3,3 miliar dan di ruas Jalan Taman Siswa dengan kontrak Rp 1,9 miliar.
Sunarto menyebutkan, terdapat sejumlah catatan dari hasil peninjauan langsung tersebut.
Salah satunya terkait pekerjaan paving dan manhole di beberapa titik yang kurang sejajar sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan pejalan kaki.
”Trotoar ini kan untuk pengguna jalan, jadi itu kurang pas,” tandas politisi yang juga koordinator komisi II DPRD Kota Mojokerto ini.
Sebagai proyek trotoar tematik, legislator yang akrab disapa Itok ini juga menilai penataan paving motif masih kurang rapi.
Jalur khusus pedestrian difabel yang juga masuk dalam atensi komisi II. Karena pada jalur tersebut belum sepenuhnya steril karena terhalang tiang jaringan maupun box panel listrik.
Dewan juga turun ke lokasi proyek Taman Bahari Mojopahit (TBM) yang dibangun di kawasan Jembatan Rejoto, Kecamatan Prajurit Kulon.
Di lokasi ini, anggota komisi II meninjau hasil pekerjaan yang dikontraktori PT Lingkar Persada sebagai pemenang lelang.
Itok menyatakan, kedatangannya bersama komisi II untuk memastikan kesesuaian hasil pekerjaan dengan perencanaan.
”Karena Wisata Bahari Mojopahit ini yang saya dengar isunya tidak sesuai dengan proposal yang diajukan awal,” sebut dia.
Menurutnya, peninjauan itu juga dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil kunjungan kerja DPRD ke Kemenparekraf beberapa waktu lalu. Mengingat, sebut dia, proyek strategis nasional (PSN) ini bersumber dari pagu anggaran dana alokasi khusus (DAK) dan APBD 2023.
”Dari DAK ini seharusnya dapat Rp 15 miliar ditambah Rp 3 miliar (APBD) istilahnya untuk dana pendampingan. Nanti lebih spesifiknya kita lihat di APBD,” urainya.
Politisi PDI Perjuangan ini menengarai dana dari pusat tidak dikucurkan secara penuh.
Untuk memastikannya, DPRD akan memanggil OPD pengampu proyek untuk menggelar hearing atau rapat dengar pendapat (RDP). ”Pasti ada RDP nanti dalam waktu dekat ini,” tandas Itok.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Perakim Kota Mojokerto Muraji saat dikonfirmasi menyatakan akan menindaklanjuti hasil sidak dari komisi II DPRD.
Karena proyek yang baru rampung dikerjakan akhir 2023 lalu itu saat ini masih dalam tahap pemeliharaan.
”Kalau memang ada yang kurang sempurna, kami akan minta pada rekanannya untuk dilakukan perbaikan,” tambahnya.
Terkait motif, dari total tujuh proyek trotoar pada APBD 2023 memang tidak diseragamkan. Karena masing-masing jalur pedestrian dibangun dengan konsep tematik di tiap ruas jalan. ”Temanya sesuai dengan yang ada di RAB masing-masing pekerjaan. Memang beda-beda,” sebut dia.
Sementara itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pembangunan TBM Ferry Hendri Koerniawan menyatakan, kucuran anggaran untuk pekerjaan pembangunan TBM dengan nilai kontrak Rp 15,7 miliar telah turun sepenuhnya.
Termasuk yang bersumber dari DAK yang sudah diterima sebelum pertengahan Desember 2023 lalu.
”Anggaran DAK sekitar Rp 12 miliar dari total nilai kontrak. Itu sudah turun semua dan sudah tersalurkan semua sesuai termin dalam kontrak,” sebutnya.
Meskipun, diakuinya sempat ada penyesuaian yang dilakukan pada saat proses pekerjaan pembangunan. Namun, Ferry menyatakan telah meminta kontraktor pelaksana untuk melakukan perubahan sesuai perencanaan.
”Dan, perubahan itu kita tetap sesuaikan dengan perencanaan dan menyesuaikan dengan juknis,” tegas dia. (ram/ron)
Editor : Fendy Hermansyah