Komisi II Soroti NPL Tinggi dan Kredit UMKM
KABUPATEN - Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto mencecar jajaran pimpinan Bank Jatim Cabang Mojokerto dalam rapat dengar pendapat (RDP) di kantor dewan, Jalan RA Basuni, Desa/Kecamatan Sooko, Selasa (22/9). Kendati demikian, pimpinan bank daerah ini tak bergeming. Mereka bahkan mengeklaim telah menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025 yang belakangan telah menjadi sorotan publik tersebut.
Memang, pemanggilan tersebut menyoroti berbagai persoalan krusial, termasuk temuan LHP BPK dan maraknya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang gagal lolos BI checking atau saat ini dikenal dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) ketika mengajukan permohonan kredit. Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto Arif Winarko menilai, kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM saat ini berakar dari buruknya riwayat kredit SLIK OJK yang kerap bermasalah.
Menurut politisi PPP ini, banyak pelaku usaha kecil yang terjerat persoalan kredit di platform pinjaman online (pinjol) maupun layanan belanja digital (paylater) meski dengan nominal yang relatif kecil. ’’UMKM itu yang paling fatal karena checking BI-nya SLIK (bermasalah). Permasalahannya mereka kadang di Shopee, kadang di pinjol,’’ ungkap Arif. Ia juga membandingkan tingkat keamanan dan risiko penyaluran kredit antara sektor UMKM dan ritel.
Ia mendorong agar pihak bank daerah lebih berhati-hati namun tetap proaktif memberikan solusi pendampingan, mengingat Bank Jatim Cabang Mojokerto memiliki porsi kredit macet, non-performing loan/NPL di atas rata-rata 5 persen. ’’Tetapi kami berikan solusi, kalau bisa dipermudah kenapa tidak. Itu supaya UMKM di Mojokerto ini bergeliat,’’ tegasnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto Imam Sutarso menambahkan, salah satu faktor utama banyaknya pelaku usaha yang tidak lolos pengajuan kredit di Bank Jatim Cabang Mojokerto juga berakar dari lemahnya sosialisasi dan edukasi perbankan kepada masyarakat kecil. Hal itu terungkap dari RDP yang digelar kemarin.
’’Jadi kami sepakat ke depan Bank Jatim harus melakukan langkah nyata berupa peningkatan edukasi dan pelatihan bagi UMKM dan ini sebelumnya belum pernah dilakukan,’’ sesal politisi PKS ini. Kalangan dewan pun mendorong Bank Jatim Cabang Mojokerto berkoordinasi dengan Disperindag dan Diskop UM Kabupaten Mojokerto untuk mengadakan sosialisasi secara berkala untuk mengantisipasi kendala administrasi perbankan ini. (ori/fen/ris)
Editor : Fendy Hermansyah
Sumber : Radar Mojokerto