- Saat Honorer Terima Rp 1 Juta, Sekarang Rp 500 Ribuan
- Ketua DPRD Kabupaten Ayni Zuroh Mengaku Prihatin
KABUPATEN - DPRD Kabupaten Mojokerto bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati kerangka asumsi makro ekonomi dan proyeksi belanja dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2027. Kendati demikian, Badan Anggaran (Banggar) DPRD memberikan sejumlah rekomendasi krusial pemda agar capaian target pembangunan tepat sasaran.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh menegaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 difokuskan pada tema pembangunan hilirisasi sumber daya alam (SDA), penyediaan infrastruktur berbasis teknologi, serta penguatan investasi antarwilayah.
Sehingga, bersama eksekutif, dewan menyepakati target pembangunan dan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD 2027. Meliputi pertumbuhan ekonomi berada pada rentang 4,51-5,83 persen. Lalu, tingkat inflasi berada pada rentang 2,8 persen, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,13-3,23 persen.
Sedangkan persentase penduduk miskin sebesar 7,39-8,24 persen. Selanjutnya indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 77,78-78,68, dan indeks gini sebesar 0,312-0,352. ’’Terkait total pendapatan daerah sekitar Rp 2,474 triliun dan total belanja daerah sekitar Rp 2,634 triliun. Sedangkan SilPA tahun sebelumnya sebesar Rp 160 miliar,’’ ungkapnya, Rabu (19/8).
Atas kesepakatan tersebut, Banggar memberikan sejumlah rekomendasi krusial bagi Pemkab Mojokerto agar capaian target pembangunan tepat sasaran. Pertama terkait optimalisasi pendapatan dan aset. Pemda diminta melakukan evaluasi retribusi pasar, parkir, dan pariwisata. ’’Termasuk menginventarisasi aset nonoptimal melalui kerja sama pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),’’ tegasnya.
Selanjutnya pemda harus mengamankan alokasi mandatory spending. Mulai dari pendidikan minimal 20 persen yang menyasar perbaikan sekolah rusak berat hingga penambahan mebeler. Kemudian ketersediaan anggaran Universal Health Coverage (UHC) dan pengkajian kenaikan insentif atau penghasilan PPPK paruh waktu tenaga guru.
’’Karena kita sangat prihatin, para guru paruh waktu saat ini insentifnya malah turun menjadi Rp 500 ribuan, sementara saat menjadi honorer mereka bisa mendapatkan Rp 1 juta lebih,’’ papar Zuroh.
Selanjutnya penguatan layanan digital dan keamanan. Menurutnya, pemda harus menambah dukungan anggaran pada diskominfo untuk percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan kompetensi ASN di BKPSDM, dan pengadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada satpol PP. Serta, tak kalah penting, lanjut Zuroh, juga terkait kesiapan pilkades serentak 2027.
’’Bangar DPRD mendorong DPMD menetapkan perbup dan roadmap pilkades, melakukan rehitung anggaran secara riil, dan membentuk desk pilkades untuk mengantisipasi kerawanan wilayah,’’ urainya. Di sisi lain, pemkab didorong untuk menambah alokasi bantuan sosial (bansos). ’’Penyusunan anggaran ini diharapkan menjadi pedoman yang kredibel dalam menjembatani rencana pembangunan jangka menengah daerah demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur,’’ pungkas Zuroh. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah
Sumber : Radar Mojokerto