40 Persen Warga Kota Mojokerto Jadi Penerima Bansos

Yulianto Adi Nugroho • Dipublikasikan Kamis, 13 Agustus 2026 | 07:03 WIB
TINGKATKAN AKURASI DATA: Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari melaksanakan kegiatan Evaluasi IKD dan Perlinsos bertema Optimalisasi Data IKD dan Perlinsos untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan/Kecamatan Prajurit Kulon, Selasa (11/8). (dok Pemkot Mojokerto for JPRM)
TINGKATKAN AKURASI DATA: Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari melaksanakan kegiatan Evaluasi IKD dan Perlinsos bertema Optimalisasi Data IKD dan Perlinsos untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan/Kecamatan Prajurit Kulon, Selasa (11/8). (dok Pemkot Mojokerto for JPRM) 

Penyaluran Lebih Tepat Sasaran dengan IKD dan Perlinsos

KOTA - Jumlah penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Mojokerto cukup besar. Dari total penduduk sebanyak 142 ribu jiwa, sekitar 40 persen di antaranya menjadi sasaran bansos dari pemerintah daerah maupun pusat. 

Guna meningkatkan ketepatan penyaluran bansos, Pemkot Mojokerto terus mengoptimalkan integrasi data melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Wali Kota Ika Puspitasari mengatakan, selain memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses identitas kependudukan dalam bentuk digital, IKD menjadi instrumen penting untuk menghadirkan data yang lebih akurat. 

”Sekarang identitas kependudukan diarahkan dalam bentuk digital. Tujuannya jelas memudahkan masyarakat karena penyimpanannya tidak perlu membawa dokumen fisik, cukup menggunakan gadget. Yang kedua, data informasi kependudukan menjadi jauh lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan,”  jelas Ning Ita, sapaan akrab wali kota dalam forum Evaluasi IKD dan Perlinsos di Kelurahan/Kecamatan Prajurit Kulon, Selasa (11/8). 

Menurutnya, validitas data sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program pemerintah, dari kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial. Ning Ita mencontohkan, dari 142 ribu lebih warga Kota Mojokerto, sekitar 40 persen di antaranya menjadi penerima bansos. Baik bansos yang disalurkan dari APBN maupun APBD. ”Karena itu data yang akurat diperlukan agar bantuan tepat sasaran,” ungkapnya. 

Salah satu upaya untuk agar bansos lebih tepat sasaran, pemerintah telah menggulirkan program digitalisasi melalui portal Perlinsos. Sistem tersebut terintegrasi dengan IKD, sehingga semua data kependudukan hingga kondisi ekonomi warga lebih valid. 

Melalui kolaborasi antara pemerintah, kelurahan, dan masyarakat hingga tingkat RT dan RW, pemkot berharap capaian IKD dan Perlinsos dapat terus meningkat. 

”Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif sekaligus memastikan manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat dengan tepat sasaran,” tandasnya. (adi/ris)

 

Editor : Fendy Hermansyah
Sumber : Radar Mojokerto
penerima bansos wali kota mojokerto bansos kota mojokerto warga kota