Mengusung konsep branding school, program ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Keberangkatan ini merupakan hasil seleksi dan verifikasi yang ketat untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini tepat sasaran.
Bupati Albarraa mengonfirmasi awalnya terdapat 42 calon siswa yang didata. Setelah melalui proses verifikasi dan validasi oleh dinas sosial dengan acuan kriteria desil 1 dan 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terpilihlah 30 anak yang berhak mengikuti program ini.
"Puluhan peserta didik baru Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 ini, sementara kita titip di Kota Kediri karena di Mojokerto ini bagian dari Sekolah Rakyat perintisan awal," ungkap Bupati Albarraa sekaligus memastikan keterbatasan tempat SR di Kabupaten Mojokerto.
Keputusan menitipkan proses pendidikan ke Kota Kediri bukanlah tanpa alasan. Langkah ini merupakan wujud kolaborasi lintas daerah selagi menanti rampungnya persiapan dan pembangunan fisik Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Mojokerto yang sedianya bakal dibangun di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong dengan luasan lahan yang sudah disiapkan seluas 7,5 hektare.
Bupati menegaskan bahwa langkah ini diambil agar anak-anak Mojokerto tidak kehilangan kesempatan belajar satu tahun ajaran pun selama masa transisi tersebut. "Proses usulannya sudah siap semua, untuk pembangunannya, saat ini kita tinggal menunggu giliran saja dari pemerintah pusat,'' tegasnya.
Sementara itu, untuk operasional Sekolah Rakyat yang sudah lebih dulu berdiri di Kecamatan Gedeg dipastikan tetap berjalan normal. Setidaknya ada 50 siswa kelas VIII yang tengah berlangsung.
Gus Barra berpesan kepada para orang tua dan siswa. Ia menyadari bahwa melepas anak untuk belajar jauh dari rumah bukanlah hal yang mudah.
Namun, ia menekankan bahwa perpisahan sementara ini adalah jalan untuk mendekatkan anak-anak pada cita-cita mereka.Pemerintah memandang program Sekolah Rakyat ini sebagai strategi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan. ''Kami percaya bahwa cara terbaik mengentaskan kemiskinan bukan hanya dengan memberikan bantuan untuk hari ini, tetapi juga dengan mempersiapkan masa depan anak-anak melalui pendidikan," tegas Bupati.
Memberikan kesempatan belajar kepada anak diyakini sebagai upaya membuka jalan bagi perbaikan nasib keluarga sekaligus masa depan Kabupaten Mojokerto. Pihaknya pun berpesan para siswa agar tidak merasa minder dengan kondisi ekonomi keluarga. Ia berharap dari 30 siswa yang berangkat hari ini, kelak lahir tokoh-tokoh hebat seperti guru, dokter, pengusaha, anggota TNI/Polri, hingga pemimpin daerah. "Raihlah cita-cita setinggi langit. Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan selalu mendoakan dan mendukung setiap langkah kalian,'' pungkas Gus Bupati optimistis.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Try Raharjo Murdianto menegaskan, proses seleksi penerimaan peserta didik baru SR tahun ini berlangsung dengan pengawasan ekstra ketat. Untuk menjamin transparansi dan ketepatan sasaran, dinsos menerapkan verifikasi berlapis, bahkan hingga menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) setempat. Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal program pendidikan gratis yang dirancang khusus untuk mengentaskan kemiskinan dan mengangkat derajat masyarakat kecil atau wong cilik.
''Setelah sebelumnya dinsos mendapatkan data dari Kemensos, satu per satu petugas melakukan penjangkauan ke rumah masing-masing para calon siswa. Selain memastikan program ini tepat sasaran, langkah ini sekaligus memastikan kesanggupan orang tua dan calon siswa dalam mengikuti program sekolah rakyat ini," ujarnya.
Tantangan dalam seleksi tahun ini bertambah mengingat kuota yang disediakan terbatas. Sementara jumlah calon penerima manfaat cukup banyak. Dinsos mencatat ada 42 calon siswa potensial, sedangkan kuota maksimal hanya diperuntukkan bagi 30 anak. Menghadapi hal tersebut, dinsos tidak mengambil keputusan sepihak. Mereka menggandeng BPS Kabupaten Mojokerto untuk menyusun sistem penilaian yang objektif berbasis data. Tim gabungan ini kembali diterjunkan ke masyarakat untuk melakukan penilaian tahap akhir.
"Bahkan untuk menyeleksi dari 42 menjadi 30 anak, dinsos bersama BPS Kabupaten Mojokerto kembali turun ke lapangan. Kami membuat kriteria khusus dan sistem perangkingan yang disesuaikan secara langsung dengan kondisi riil di lapangan," tambah Try Raharjo.
Indikator yang digunakan mencakup kondisi fisik hunian, pendapatan ekonomi keluarga, hingga tingkat kerentanan sosial. Dengan indikator dari BPS tersebut, sistem perangkingan diharapkan berjalan transparan tanpa adanya intervensi pihak mana pun. ''Melalui seleksi yang sangat ketat dan objektif ini, kami berharap 30 anak yang terpilih ini, adalah mereka yang paling berhak dan paling membutuhkan. Program S
sekolah rakyat ini diharapkan dapat berjalan optimal dan menjadi langkah awal bagi generasi penerus untuk memutus rantai kemiskinan di keluarga mereka,'' pungkasnya. (ori/fen)