Strategi Pemkab Hadapi Lonjakan Harga Pertamax
KABUPATEN - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax berdampak signifikan terhadap manajemen keuangan daerah. Pemkab Mojokerto kini ’’mengencangkan ikat pinggang’’ melalui efisiensi anggaran secara menyeluruh, di tengah kondisi kemampuan fiskal daerah yang stagnan.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto Teguh Gunarko menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyesuaikan belanja operasional agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif tanpa membebani kas daerah. Itu seiring kenaikan harga Pertamax (Ron 92) menjadi Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter. Sedangkan Pertamax Green (Ron 95) yang semula Rp 12.900 ribu kini menjadi Rp 17.000 per liter.
’’Untuk menjaga kemampuan fiskal tetap stabil, kita harus bersikap realistis. Efisiensi anggaran menjadi keharusan agar skala prioritas pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu oleh kenaikan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM,’’ ungkapnya, kemarin (11/6).
Teguh menjelaskan efisiensi belanja BBM tidak akan menyentuh sektor-sektor krusial yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Pemkab telah menetapkan skala prioritas dalam penggunaan BBM kendaraan dinas. ’’Prioritas utama tetap pada layanan esensial. Kendaraan seperti ambulans, truk pengangkut sampah, serta mobil pemadam kebakaran tetap menjadi perhatian utama untuk dipastikan ketersediaan bahan bakarnya agar layanan kepada masyarakat tidak terhambat,’’ tegasnya.
Sebagai langkah penghematan lebih lanjut, pemkab juga mulai membatasi mobilitas untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat non-esensial. Salah satu strategi yang diwajibkan adalah pengalihan agenda koordinasi antar-OPD yang semula bersifat tatap muka, kini diwajibkan melalui platform digital.
’’Koordinasi atau rapat-rapat yang sifatnya koordinatif antar-OPD sekarang harus lebih banyak memanfaatkan teknologi digital seperti Zoom atau Google Meet. Ini langkah nyata untuk menekan biaya perjalanan dinas dan konsumsi BBM,’’ tambah Teguh.
Selain pembatasan mobilitas, dia juga menyoroti pentingnya penggunaan kendaraan dinas yang lebih selektif. Kendaraan operasional hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan yang mendesak dan benar-benar diperlukan.
’’Kami minta seluruh kepala OPD untuk lebih selektif dalam mengelola fasilitas kendaraan dinas. Penggunaan harus benar-benar dioptimalkan untuk urusan kedinasan saja. Prinsip hemat dan tepat guna harus dikedepankan agar postur anggaran kita tetap sehat,’’ jelasnya.
Kebijakan work from home (WFH) sehari dalam sepekan juga diterapkan. Sejak efektif diberlakukan mulai 10 April 2026, sistem kerja hibrida dengan komposisi WFH dan work from office (WFO) menunjukkan hasil positif. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan untuk periode bulan April 2026, realisasi komposisi WFH mencapai 55,28 persen, sementara WFO berada di angka 44,72 persen.
’’Dari pola kerja tersebut, kami berhasil membukukan total penghematan anggaran sebesar Rp 380 juta hanya dalam satu bulan pelaksanaan,’’ jelas Teguh. Langkah efisiensi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas APBD Kabupaten Mojokerto. Sehingga target pembangunan daerah yang ditetapkan dapat tercapai. Meski di tengah tantangan ekonomi global yang berdampak pada kenaikan harga energi. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah