’’Capaian ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.’’
Muhammad Albarraa
Bupati Mojokerto
Gus Bupati: Ini Wujud Komitmen Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat
KABUPATEN – Pemkab Mojokerto kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemkab Mojokerto berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Capaian ini menjadi sangat spesial karena menandai keberhasilan Pemkab Mojokerto dalam mengamankan predikat WTP untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterima langsung Bupati Muhammad Albarraa bersama Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh, dengan didampingi Sekdakab Teguh Gunarko dan Kepala BPKAD Iwan Abdillah, di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Jumat (29/5) sore. ’’Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas diraihnya opini WTP untuk yang ke-12 kalinya berturut-turut bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto,’’ ungkap Gus Bupati.
Kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, Gus Bupati menegaskan, mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade bukanlah perkara mudah. Melainkan buah dari konsistensi dan integritas seluruh lini pemerintahan. ’’Capaian ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,’’ tegasnya.
Menurutnya, predikat WTP ini tidak boleh membuat jajarannya lantas berpuas diri. Ia berharap capaian ini menjadi cambuk motivasi bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Mojokerto untuk terus meningkatkan mutu kinerja dan pelayanan publik. ’’Diraihnya opini WTP ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ jelasnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto ini juga mengingatkan bahwa substansi dari penghargaan ini bukan sekadar urusan administratif di atas kertas, melainkan sebuah tanggung jawab moral. Termasuk wujud komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. ’’Kami berharap seluruh OPD dapat mempertahankan. Bahkan meningkatkan kinerja, memperkuat pengendalian internal, serta mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas,’’ tandasnya.
BPK RI Sebut Opini WTP Bentuk Penilaian Profesional Keuangan Daerah
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Yuan Candra menjelaskan, pemeriksaan atas LKPD ini bertujuan memberikan opini mengenai kewajaran penyajian LKPD. Opini WTP yang diberikan BPK RI ini merupakan bentuk penilaian profesional atas penyajian laporan keuangan. Namun, lanjutnya, bukan jaminan bahwa pengelolaan keuangan telah sepenuhnya terbebas dari potensi penyimpangan.
Dalam pemeriksaan LKPD TA 2025 terhadap 33 pemerintah daerah (pemda), BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meski demikian, temuan tersebut dinilai tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. ’’Meski memperoleh opini WTP, kami minta pemerintah daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK RI dalam LHP,’’ pesannya.
Diraihnya opini WTP ke-12 kali berturut-turut bagi ini menjadi bukti komitmen Pemkab Mojokerto dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang lebih maju, adil, dan makmur. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah