KABUPATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menegaskan komitmennya dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026). Langkah strategis ini diambil untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai fondasi utama arah pembangunan daerah tepat sasaran dan investasi masa depan ekonomi daerah.
Wakil Bupati Mojokerto dr Muhammad Rizal Octavian menegaskan, Mojokerto masuk dalam kawasan strategis Gerbangkertasusila, sehingga partisipasi aktif dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama. Pemkab, lanjut dia, secara resmi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 0000/700/416-201/2026 yang menginstruksikan seluruh jajaran forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), direktur BUMD, camat, kepala desa, hingga pelaku usaha dan masyarakat untuk mengawal penuh jalannya SE 2026 ini.
’’SE 2026 ini bukan sekadar pendataan rutin, melainkan investasi bersama untuk masa depan ekonomi daerah dan nasional. Melalui sinergi kuat antara pemda dan BPS, kita ingin memastikan tidak ada satu pun pelaku usaha yang terlewat,’’ ungkapnya dalam Kolaborasi Kabupaten Mojokerto untuk SE 2026 di ruang SBK Setdakab Mojokerto, kemarin (25/5).
Menurutnya output dari SE 2026 yang mencakup informasi struktur ekonomi, karakteristik usaha, hingga ekonomi digital dan lingkungan sejalan dengan visi misinya bersama Gus Bupati Muhammad Albarraa. Data makro yang akurat nantinya akan langsung diintegrasikan untuk memperkuat program kemandirian ekonomi pada tingkat UMKM, koperasi, dan BUMDes. ”Termasuk, mengoptimalkan pembangunan infrastruktur,” imbuhnya.
Saat ini, terang dia, perekonomian Kabupaten Mojokerto menunjukkan performa sangat positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi daerah tembus 5,56 persen, dengan PDRB per kapita meningkat 4,79 persen mencapai Rp 105,45 juta. Kabupaten Mojokerto juga kukuh sebagai penyumbang perekonomian terbesar ketujuh di Jawa Timur.
’’Struktur ekonomi kita saat ini didominasi oleh industri pengolahan sebesar 58,49 persen, disusul perdagangan 10,16 persen, dan pertanian 7,24 persen. Sektor industri juga menjadi penyerap tenaga kerja masif. Dinamika dan potensi besar inilah yang harus dipotret secara akurat oleh SE 2026 agar kebijakan insentif ekonomi ke depan tidak salah sasaran,’’ tandasnya.
Berdasarkan data Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari tahun 2018 hingga 2025, efisiensi investasi di kabupaten berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Sehingga hal ini menandakan bahwa investasi di Kabupaten Mojokerto jauh lebih efisien dan memiliki daya tarik tinggi bagi penanam modal.
’’Kesuksesan SE 2026 mutlak memerlukan keterbukaan dari para pelaku usaha. Hasil sensus tidak akan berkualitas jika pelaku usaha menutup diri atau tidak memahami manfaatnya,’’ tandasnya.
Acara tersebut juga dihadiri Kepala BPS Kabupaten Mojokerto Dwi Yuhenny, Sekdakab Teguh Gunarno, perwakilan forkopimda, kepala OPD, camat se-Kabupaten Mojokerto, pengurus KADIN, dan perwakilan media massa. ”SE 2026 ini seperti medical check-up untuk menjaga kesehatan tubuh. Artinya, memastikan kondisi ekonomi tetap terpantau dan tidak ada masalah yang terlewatkan,” tandas Dwi Yuhenny. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah