SEMENTARA itu, Pemkab Mojokerto menegaskan komitmen kuat dalam menyelesaikan persoalan tambang ilegal yang dinilai merusak lingkungan sekaligus menggerus potensi PAD. Sebagai langkah konkret, pemda memperkuat tim terpadu dengan merombak struktur keanggotaan dengan libatkan LSM hingga mahasiswa untuk memaksimalkan fungsi penegakan hukum dan edukasi di lapangan.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto Teguh Gunarko menegaskan, penguatan tim ini dilakukan agar langkah-langkah yang diambil di lapangan menjadi lebih kukuh dan efektif. Jika tim tidak diperkuat, lanjut dia, dikhawatirkan kinerja penegakan tidak akan optimal di mata masyarakat. ’’Komitmen kita sangat kuat bagaimana tambang-tambang ilegal yang mengganggu potensi berkurangnya PAD dan merusak lingkungan ini bisa kita selesaikan. Maka dari itu, tim ini harus kuat,’’ ungkapnya.
Dalam Surat Keputusan (SK) terbaru Bupati Mojokerto, tim terpadu kini mengusung format yang lebih luas dan transparan. Di jajaran pengarah, selain unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mojokerto, pemda kini resmi memasukkan unsur Komandan Resor Militer (Danrem) serta Kepala Seksi Intelijen Korem 082/CPYJ untuk memperkuat sektor pengawasan.
Sedangkan di jajaran pelaksana, pergerakan dipimpin langsung oleh sekdakab bersama unsur forkopimda di tingkat bawah. ’’Tidak hanya mengandalkan unsur birokrasi dan aparat penegak hukum, tim terpadu kini juga merangkul elemen masyarakat sipil. Mulai dari LSM hingga mahasiswa,’’ tegasnya.
Keterlibatan aktif dari PMII Cabang Mojokerto dan elemen LSM secara khusus ditempatkan di bawah Bidang Pengelolaan Informasi dan Regulasi yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Teguh menekankan, keterlibatan LSM dan mahasiswa akan membentuk sebuah superbody yang saling mengawasi. Sekaligus menjadi penyemangat bagi birokrasi untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel. Langkah ini diharapkan juga menjadi bukti transparansi penuh dari Bupati Mojokerto.
’’Ini adalah bagian dari upaya agar kita menjadi satu tim. Saling bahu-membahu dan mengisi. Kami ingin transparan, tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Jadi, tidak (jangan) ada dusta di antara kita,’’ tegasnya.
Sebagai bentuk transparansi tersebut, pemkab juga telah memfasilitasi forum pertemuan langsung yang mempertemukan pihak LSM dan mahasiswa dengan para pengusaha tambang. Seluruh aspirasi, masukan, hingga tuntutan yang berkembang dalam forum diskusi dipastikan telah diakomodasi dan dirangkum secara legal ke dalam berita acara resmi.
’’Melalui penguatan struktur dan perluasan kolaborasi ini, tim terpadu diharapkan dapat bergerak lebih tajam. Baik dalam menjalankan fungsi penegakan aturan maupun dalam memberikan edukasi yang holistik terkait aktivitas pertambangan di Kabupaten Mojokerto,’’ pungkas Teguh. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah