’’Ada yang berada di atas bukit dekat galian C, fasilitasnya juga tidak ada air. Termasuk ada juga yang terkendala pengurukannya cukup dalam hingga 2,5 meter.’’
Abdulloh Muhtar
Kepala Diskop UM Kabupaten Mojokerto
Desa Sasaran Program KDMP Terganjal Lahan Kini Tersisa 23 Desa
KABUPATEN – Proyek pembangunan gedung gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang belakangan tak kunjung terealisasi akibat terganjal lahan di Kabupaten Mojokerto perlahan jumlahnya mulai berkurang. Dari sebelumnya tercatat 31 desa, kini tinggal 23 desa. Sedangkan selebihnya disebut-sebut dalam proses penyiapan lahan strategis.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop UM) Kabupaten Mojokerto Abdulloh Muhtar mengungkapkan, persoalan pembangunan gerai KDMP yang terkendala lahan sedikit demi sedikit akhirnya mulai terurai. Sesuai data di lapangan, lanjutnya, progresnya semakin menunjukkan kemajuan yang berarti. ’’Alhamdulillah, dari 31 desa yang mengalami kendala lahan sekarang jumlahnya terus berkurang, tinggal 23 desa saja,’’ ungkapnya, kemarin (15/5).
Menurut Muhtar, sebagian besar dari sejumlah desa yang tendala lahan tersebut tersebar di Kecamatan Mojosari. Setidaknya ada empat kelurahan yang hingga kini belum membangun gerai KDMP. Meliputi, Kelurahan Wonokusumo, Sarirejo, Kauman, Mojosari, dan Sawahan. Dari empat kelurahan ini sejatinya semua sudah mengusulkan lahan, namun hingga sekarang belum ada kepastian karena lahan masuk dalam aset pemerintah daerah (pemda).
Seperti kompleks Gedung Olahraga Kusuma Bangsa yang diusulkan oleh Kelurahan Wonokusmo. ’’Lalu, Kelurahan Mojosari, juga mengusulkan lahan milik PT Pertani, tetapi sampai saat ini belum ada kepastian. Sebaliknya ada lahan yang diusulkan, namun luasnya kurang ideal seperti dalam persyaratan,’’ tutur Muhtar.
Berikutnya di Kecamatan Ngoro, tercatat terdapat empat desa. Meliputi, Desa Lolawang, Wonosari, Ngoro, dan Jasem. Hal itu, menyusul terkendala lokasi lahan KDMP yang dinilai kurang strategis. ’’Ada yang berada di atas bukit dekat galian C, fasilitasnya juga tidak ada air. Termasuk ada juga yang terkendala pengurukannya cukup dalam hingga 2,5 meter,’’ paparnya.
Demikian juga dengan dua desa di Kecamatan Dlanggu, yakni Desa Sumbersono dan Kedunglengkong yang sama-sama juga tidak memiliki aset strategis. Sebaliknya, terang Muhtar, di Desa Gembongan dan Batankrajan, Kecamatan Gedeg, tidak kunjung dibangun dengan alasan lahan yang diusulkan berada di lingkungan sekolah. Masing-masing berada di SMPN 1 Gedeg dan TK.
’’Dari keduanya, lokasi yang diusulkan juga masih ada bangunan aktif yang dimanfaatkan untuk pendidikan,’’ bebernya. Kemudian, di Desa Gumeng dan Dilem, Kecamatan Gondang, juga dikabarkan tidak ada lahan seperti yang diharapkan.
Di sisi lain, untuk Desa Jembul, Kecamatan Jatirejo, kendalanya akibat lahan yang ada masih membutuhkan pengurukan tanah karena medannya cukup curam. Sementara di Desa/Kecamatan Kemlagi, tanah yang diusulkan masih terdapat bangunan sekolah yang menjadi aset dinas pendidikan.
Sisanya adalah Desa Cembor dan Nogosari, Kecamatan Pacet; Desa Purworejo, Curahmojo, dan Kembangringgit Kecamatan Pungging; serta Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan. ’’Di Bejijong ini lahan TKD (tanah kas desa) juga tidak ada yang strategis, hingga akhirnya pemdes berkirim surat ke pemda untuk difasilitasi penggunaan kantor eks Kecamatan Trowulan,’’ tambah Muhtar.
Meski demikian, dia menegaskan, sedikitnya terdapat 106 desa yang pembangunan gerai KDMP-nya rampung 100 persen. Selebihnya, terdapat 148 desa telah menerima kendaraan truk, pikap, roda tiga, hingga rak untuk mendukung percepatan operasional KDMP. Bahkan, 80 koperasi di antaranya akan di-launching serentak oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring hari ini (16/5). (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah