Berita Daerah Berita Terbaru Ekonomi Bisnis Event JPRM Features Figur Hukum & Kriminal Jangan Baca Journey Kelana Desa Kesehatan Lifestyle Misteri Mojokerto Nasional Olahraga Pendidikan Peristiwa Politik Politik & Pemerintahan Ramapedia Sambel Wader Sejarah & Mojopedia Seni & Budaya Sportmojok Wisata & Kuliner

Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Mojokerto, Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan melalui Program BK Desa

Khudori Aliandu • Jumat, 8 Mei 2026 | 06:58 WIB
PEMERATAAN: Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa memberikan arahan dan secara simbolis menyalurkan BK desa bersifat khusus kepada puluhan desa di Pendapa Graha Majatama, Pemkab Mojokerto, 26 Mei lalu.
PEMERATAAN: Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa memberikan arahan dan secara simbolis menyalurkan BK desa bersifat khusus kepada puluhan desa di Pendapa Graha Majatama, Pemkab Mojokerto, 26 Mei lalu.

 

SETAHUN memimpin Kabupaten Mojokerto, Bupati Muhammad Albarraa dan Wabup dr Muhammad Rizal Octavian sukses membawa percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan yang begitu masif. Program bantuan keuangan (BK) bersifat khusus kepada desa untuk infrastruktur atau yang dikenal sebagai BK desa telah disempurnakan menjadi program strategis yang lebih berdampak, proporsional dan profesional.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan, infrastruktur terus menjadi komitmen di era kepemimpinan Gus Bupati dan dokter Rizal. Termasuk pemerataan pembangunan di pedesaan yang tersebar di 18 kecamatan. ’’Melalui program BK desa, Pemerintah Kabupaten Mojokerto komitmen melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur perdesaan,’’ ungkapnya. 

AKSELERASI PEMBANGUNAN: Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa didampingi Wabup dr. Muhammad Rizal Oktavian menyerahkan BK Desa secara simbolis untuk Infrastruktur pada tahun anggaran 2025.
AKSELERASI PEMBANGUNAN: Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa didampingi Wabup dr. Muhammad Rizal Oktavian menyerahkan BK Desa secara simbolis untuk Infrastruktur pada tahun anggaran 2025.

 

Konsistensi itu juga diimplementasikan tahun pertama kepemimpinan Gus Bupati dan dokter Rizal. Benar saja, pada 2025, pelaksanaan program BK desa mencapai total Rp 113,5 miliar dengan sasaran 326 titik infrastruktur pedesaan yang bermanfaat dan memberikan kelancaran pada kegiatan masyarakat di Kabupaten Mojokerto. 

Meliputi, penguatan infrastruktur jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan di pemerintah desa. ’’Sekretariat daerah melalui Bagian Administrasi Pembangunan berkomitmen menfasilitasi pelaksanaan BK desa yang proporsional dan profesional agar memberikan percepatan tercapainya visi misi Bapak Bupati dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur,’’ jelas Teguh.

Melalui arahan intensif dari Gus Bupati, Bagian Administrasi Pembangunan berupaya menguatkan peran kepala desa berikut perangkatnya dalam melaksanakan pekerjaan pada program BK desa dengan baik dan tertib. ’’Termasuk berdampak signifikan pada peningkatan kenyamanan dan kelancaran kegiatan masyarakat pedesaan di Kabupaten Mojokerto,’’ beber Teguh. 

KOMITMEN: Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa didampingi Wabup dr. Muhammad Rizal Oktavian foto bersama para kepala desa penerima BK desa TA 2025.
KOMITMEN: Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa didampingi Wabup dr. Muhammad Rizal Oktavian foto bersama para kepala desa penerima BK desa TA 2025.

 

Fasilitasi pelaksanaan progam BK desa yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan, meliputi survei lapangan, sosialisasi BK desa, rapat koordinasi pengendalian pembangunan BK desa, dan monitoring progres pelaksanaan pekerjaan BK desa.

Begitu pun pada tahun berjalan, pemda juga berkomitmen perkuat infrastruktur melalui BK desa yang saat ini masuk tahap verifikasi dan validasi (verval) lapangan sebagai kehati-hatian. ’’Semangat kita melalui program desa ini memang untuk percepatan dan pemerataan pembangunan merata di desa-desa,’’ tandasnya. (ori/fen)

 

Editor : Fendy Hermansyah
#Bagian Pembangunan Setdakab Mojokerto #pembangunan pemkab mojokerto #pembangunan infrastruktur