’’Kami sudah menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat dengan melakukan pengecekan langsung di lapangan. Hasilnya, memang masih ada ketidaktepatan dalam penyaluran bansos. Ini bukan sekadar kekeliruan data, tetapi menunjukkan bahwa sistem data kita harus diperbaiki secara serius,’’

Muhammad Albarraa

Bupati Mojokerto

 

Sejumlah Penerima Bansos Tidak Tepat Sasaran

KABUPATEN - Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menyoroti berbagai aduan masyarakat terkait belum meratanya penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Mojokerto. Bahkan, disebutnya masih ditemukan warga yang layak menerima bantuan namun belum terakomodasi. Di sisi lain terdapat penerima yang dinilai tidak tepat sasaran.

’’Kami sudah menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat dengan melakukan pengecekan langsung di lapangan. Hasilnya, memang masih ada ketidaktepatan dalam penyaluran bansos. Ini bukan sekadar kekeliruan data, tetapi menunjukkan bahwa sistem data kita harus diperbaiki secara serius,’’ ungkap Gus Bupati saat memberikan arahan dalam Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN) di Kantor Kecamatan Dlanggu.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai kesalahan teknis semata. Tak urung, pemutakhiran data menjadi hal krusial karena berkaitan langsung dengan berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Ketidaktepatan data berpotensi menimbulkan risiko. Seperti lansia terlantar, anak putus sekolah, hingga masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan.

’’Saya minta dilakukan pemutakhiran data DTSEN secara berkala, akurat, dan berbasis kondisi riil di lapangan. Kita tidak hanya mengejar jumlah penyaluran, tetapi juga ketepatan sasaran. Peran kecamatan dan desa sangat penting karena paling memahami kondisi masyarakat,’’ jelasnya.

Gus Barra menjelaskan desil 1 hingga desil 4 merupakan kelompok prioritas dalam skala kesejahteraan nasional, yang merepresentasikan 10-40 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi terendah berdasarkan 39 variabel dari pemerintah pusat. Kelompok ini menjadi sasaran utama berbagai program bantuan sosial. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, sementara desil 5 dapat diusulkan untuk PBI-JK.

Dalam kondisi ideal, masyarakat pada desil 1 seharusnya memperoleh perlindungan sosial secara menyeluruh. Jika masih terdapat masyarakat dalam kelompok tersebut belum menerima bantuan, Gus Barra mengaku hal tersebut menjadi indikator adanya kesalahan sistem yang harus segera diperbaiki. ’’Cermati masyarakat desil 1 sampai 4 yang belum menerima bansos. Jika layak, segera diusulkan. Jika tidak sesuai kondisi, lakukan pembaruan desil,’’ tegasnya.

Pihaknya juga meminta operator desa, memperhatikan masyarakat pada desil 6 hingga 10 yang secara riil membutuhkan bantuan. ’’Ini harus ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data. Kecamatan agar berperan sebagai penghubung administratif dan memantau desa dalam proses pembaruan data,’’ pungkasnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Try Raharjo Murdianto, menegaskan DTSEN merupakan sistem data terpadu satu pintu yang memuat informasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Data tersebut merupakan integrasi dari berbagai instansi. Seperti Kementerian Sosial, BPS, Dukcapil, Bappenas, serta pemerintah daerah.

’’Jika sebelumnya data tersebar di berbagai instansi dan kerap tidak sinkron, melalui DTSEN seluruh data akan disatukan menjadi satu acuan nasional. Ini merupakan bagian dari transisi tahun 2025 dari DTKS menuju DTSEN. Presiden menginginkan satu data terpadu yang dihimpun dari Regsosek, P3KE, dan DTKS,’’ jelasnya. Meski begitu, eks Camat Ngoro ini mengakui data tersebut belum sepenuhnya akurat. Sehingga proses pemutakhiran menjadi sangat penting. (ori/fen)

Editor : Fendy Hermansyah